Langsung ke konten utama

Aspek Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Pemimpin

Pilkada telah usai. Para pemimpin telah terpilih. Saatnya pembuktian janji-janji yang telah diumbar kepada rakyat. Saatnya melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya.

Saatnya menciptakan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya tanpa hiruk-pikuk yang menjenuhkan. Saatnya mengabdi dan bekerja untuk rakyat. Pada konsepnya, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan hanya berorientasi dalam bentuk angka belaka. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi ialah persoalan realita yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Pembangunan ekonomi haruslah memerhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan yang dinikmati. Itulah yang disebut kesejahteraan. Kesejahteraan dengan konsep adil tanpa perbedaan, sesuai Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ada tiga aspek pembangunan dari segi ekonomi yang dapat membuat publik puas atas kinerja para pemimpin, dan pemimpin tersebut dianggap telah berhasil memimpin dengan baik. Aspek pertama, yaitu keberhasilan pemimpin tersebut menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan bukanlah suatu kejahatan, namun kemiskinan adalah akar dari kejahatan. Bagaimana tidak, kemiskinan menjadi momok menakutkan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun di belahan dunia ini mau hidup miskin. Semua orang ingin hidup sejahtera dan makmur. Karena itu, pemimpin haruslah bersungguh-sungguh menciptakan kehidupan rakyat yang sejahtera. Aspek keberhasilan kedua, mengurangi kesenjangan. Bila kemiskinan berhasil dikurangi, dengan otomatis kesenjangan akan ikut menurun.

Diukur bila tingkat pendapatan meningkat, sejalan dengan meningkatnya konsumsi. Bukan konsumsi terus meningkat, sementara pendapatan tetap stagnan atau bahkan berkurang. Dapat dikatakan pemerataan ialah kunci sukses pemerintahan. Namun, indeks rasio gini yang mengukur ketimpangan kian waktu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Solusinya di sini pemerintah haruslah menekan angka kemiskinan sehingga akan berdampak secara otomatis pada penurunan angka kesenjangan.

Aspek ketiga, keberhasilan pemimpin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pada dasarnya, bila dinalarkan secara sederhana, kita sadari bahwa bila seseorang telah bekerja, bagaimanapun ia mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Masalahnya di sini, tenaga kerja tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Pemerintah harus bisa membuat lapangan pekerjaan sebagai solusi itu. Dari tiga aspek yang saling berkaitan di atas tampak jelas bahwa sebenarnya keinginan rakyat itu sangatlah sederhana walau beberapa pandangan menilai keinginan rakyat itu cukup kompleks.

Saya kira, yang menyebabkan kekompleksan itu ialah pemimpin atau pemerintah itu sendiri, yang terlalu tergoda melakukan penyelewengan kekuasaan. Ditambah pula absennya sistem hukum yang mapan makin memudahkan para pemimpin untuk terperangkap dalam praktik yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat.

Muhammad Husein Heikal
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 7 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-07

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...