Create Good Future: Poros Mahasiswa

Dalam silsilah perpolitikan setiap negara di dunia ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi bagi suatu negara. Gejolak politik yang tidak stabil dan laju ekonomi yang tidak mengalami perubahan ternyata tidak hanya memberikan dampak bagi satu negara, tetapi juga berpengaruh terhadap negara lain. Politik dan ekonomi memang tidak dapat dipisahkan karena suatu negara pasti akan mengalami perubahan ekonomi dengan kondisi politik yang ada. Namun, dilihat dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berkuasa, apabila suatu negara menetapkan suatu kebijakan tertentu dan bertentangan dengan masyarakat ekonomi global, akan berdampak pada semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Perubahan politik yang tiba-tiba ternyata cukup memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut untuk dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Telah banyak kasus korupsi yang diungkap oleh lembaga ini sejak didirikan pada 2002, misalnya kasus megakorupsi e-KTP yang baru saja diungkap. Keberadaan KPK seolah menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus menjamin kepastian hukum di salamnya. Sering kali timbul kesan bahwa KPK dijadikan sebagai alat untuk “menyingkirkan” lawan politik, baik di dalam maupun di luar lingkar kekuasaan. Kroni-kroni dari rezim sebelumnya kerap dijadikan sasaran tembak oleh KPK. Misalnya saja kasus korupsi Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Demokrat) era Presiden SBY serta kasus korupsi Suryadharma Ali (Mantan Menteri Agama era SBY) dan Dahlan Iskan (Mantan Menteri BUMN era SBY) di era Presiden Jokowi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah KPK benar-benar independen dan bebas intervensi politik? Ataukah hanya tukang jagal sa...

Ibarat suatu penyakit, seseorang dapat didiagnosis jenis penyakitnya sesuai dengan ciri-cirinya. Misalnya seberapa parah, seberapa berbahaya, apakah menular atau tidak hingga seberapa sulit cara pengobatannya. Adapun korupsi sebagai suatu penyakit mayoritas bangsa Indonesia saat ini sudah menjadi suatu penyakit kronis. Hal ini didasari dengan tak henti-hentinya kasus yang terkuak mulai dari kasus kecil hingga kasus besar dengan kerugian yang besar pula. Kronisnya penyakit yang satu ini membutuhkan obat semujarab mungkin agar setelah sembuh, penyakit tersebut tidak tumbuh kembali dan tidak menular. Begitu pula dengan potensi penularannya yang harus disadari oleh semua pihak, khususnya pihak yang rawan melakukan tindak pidana korupsi. Tugas kita adalah berusaha terus mengobati dan mencegah agar korupsi tak terjadi lagi sehingga sembuh tidaknya penyakit ini adalah karena kita yang menentukan. Sebab penyakit ini erat kaitannya dengan nasib bangsa Indonesia ke depan. Terdapa...

Secercah harapan disertai rasa optimistis yang tinggi mulai muncul di langit negeri ini. Kondisi ini diharapkan mampu mengusir awan hitam yang terus menyelimuti negeri ini karena perilaku koruptif penyelenggara negara. Munculnya political will DPR untuk merancang Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara merupakan lentera penerang yang memberi cahaya yang memberikan harapan untuk mendorong pemusnahan perilaku koruptif yang diaktori pejabat negara. Masyarakat sudah gerah dengan perilaku-perilaku penyelenggara negara yang menjadikan jabatannya sebagi jembatan serta media akses untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif. Sesungguhnya esensi RUU Etika Penyelenggara Negara bukanlah hal baru dalam pergulatan hukum di negeri. Enam belas tahun lalu semangat menghadirkan etika bernegara sudah dibicarakan dan dituangkan dalam bentuk TAP MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Berbangsa dan Bernegara yang kemudian TAP MPR tersebut digolongkan menjadi kategori keempat sesuai dengan TAP MPR ...

Berharap Indonesia bebas dari korupsi adalah seperti mencari upaya menegakkan benang yang basah. Bukan sesuatu yang mustahil. Hanya, diperlukan upaya ekstrakeras serta kesungguhan dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut. Betapa tidak, korupsi di negara kita telah bertransformasi menjadi virus yang sangat ganas. Virus itu terus tumbuh dan eskalasinya semakin meluas menjangkiti tatanan birokrasi. Kasus terbaru yaitu terkuaknya korupsi anggaran proyek e-KTP yang sudah memasuki persidangan. Kasus itu sangat menghebohkan masyarakat karena telah melibatkan nama-nama besar pejabat dan anggota DPR. Selain itu, yang paling mencengangkan adalah adanya kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun rupiah dari total anggaran proyek tersebut. Bila kita cermati, ada beberapa hal yang membuat korupsi di Indonesia semakin tumbuh subur. Pertama, pemberian label “ extraordinary crime “ pada korupsi namun tidak dibarengi dengan “ extra-punishment “ pula yang bisa membuat jera. Bahkan, ...

Acap kali beberapa oknum memandang kejahatan korupsi sudah menjadi budaya dan melekat di Tanah Air. Hal ini tentulah mencoreng citra bangsa, karena mendengar kata ”budaya” pada hakikatnya memiliki konotasi yang positif, sesuatu hal yang dapat diwariskan kepada generasi muda berikutnya yang biasanya melekat pada kebiasaan bangsa tertentu. Ketika korupsi menjadi salah satu budaya, ini adalah suatu kemunduran bagi bangsa. Selalu ada ruang memaafkan untuk diri sendiri serta membenarkan perbuatan yang dilakukan menjadi kritik keras bagi setiap pelaku kejahatan korupsi. Benturan antara logika dan logistik menjadi gejolak sehingga menjadikan para pelaku kejahatan korupsi berpikir secara emosional dan tidak menggunakan ratio. Gegabah dalam menentukan sikap sehingga mengorbankan banyak pihak akibat perbuatannya menjadi hal yang abai dipertimbangkan oleh pelaku kejahatan korupsi. Sejatinya, urgensi untuk membahas lebih lanjut kejahatan korupsi berada dalam ranah deteksi awal per...

Nihil sub sole novum , tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari. Adagium itu seolah merepresentasikan kejahatan korupsi di Indonesia. Tindak laku yang menjangkiti pejabat publik Indonesia bisa ditemukan bahkan di era awal kolonialisme. Sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyai sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara menuturkan, dalam surat-surat Hogendrop, terungkap korupsi dan suap menyuap telah menggurita, terstruktur, dan masif di zaman VOC. Hagendrop menjelaskan ia menerima 80 gulden setahun, tetapi ia dapat menyetor upeti ribuan gulden ke gubernur di Semarang, ribuan gulden lagi ke gebernur jenderal di Batavia, serta ribuan gulden lainnya untuk pejabat tinggi VOC di Belanda. Saat pulang ke Belanda ia kaya-raya: memiliki kereta kencana, pengawal, dan dapat menikahi putri salah satu kepangeranan kecil di Jerman. Pada 1799, VOC tumbang karena korupsi besar-besaran para pegawainya. Mereka hidup bermewah-mewahan. Untuk memenuhi gaya hi...

Jargon kebanggaan antikorupsi “Berani jujur, hebat!” adalah slogan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kejujuran. Berani jujur hebat, mengartikan bahwa hanya orang-orang hebatlah yang bisa jujur. Slogan tersebut tidak sekadar kata-kata biasa sebagai penghias atau hanya dimiliki oleh lembaga antikorupsi. Setiap orang yang merindukan kejujuran untuk menciptakan kesejahteraan di negeri ini sudah seharusnya turut dalam menyokong pemberantasan korupsi. Hal yang terlihat sulit untuk dilakukan, namun bagaimana jika konteks cakupannya diperkecil. Misalnya mulai dari “aku jujur”, merupakan hal yang sering kali disepelekan karena dianggap tidak akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Akan tetapi, sadarkah kita ketidakjujuran kecil tersebutlah yang menjadi bibit-bibit korupsi. Tindakan besar berawal dari tindakan-tindakan kecil, itulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan orang-orang yang ingin berkontribusi menyokong pemberantasan korupsi di negeri ini....

Korupsi di negeri ini bagai musim yang silih berganti. Tidak memedulikan kondisi negeri yang masih menata perekonomian. Seperti baru-baru ini kasus megakorupsi e-KTP yang tengah bergulir. Uang negara Rp5,9 triliun yang dikucurkan untuk pembaharuan KTP mengalir ke kantong para pemegang kekuasaan. Nama-nama besar dan petinggi negeri terindikasi ikut terlibat. Mereka memberikan contoh perlambangan keruntuhan kejujuran. Kalau kondisi demikian terus berlanjut, kita akan miskin keteladanan di rumah sendiri (negara). Keruntuhan kejujuran ini justru mengudarkan semangat yang diusung pendidikan kita. Semangat untuk membangun nilai pendidikan karakter, salah satunya adalah kejujuran. Kita tengok kurikulum K-13 yang menitikberatkan pada sikap dan perilaku siswa. Ini menjadi angin segar bagi orangtua dan anak-anak negeri untuk menumbuhkan karakter. Pergeseran dari kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan afektif memberikan indikator melemahnya karakter bangsa ini. Kepedulian terhad...

Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu masalah serius di kubu pemerintahan. Pemerintah bukannya tidak berupaya menindak virus korupsi. Sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi, pemerintah terus berusaha keras memerangi korupsi. Namun, upayanya belum sampai pada akar-akarnya. Dalam beberapa dekade terakhir sejak era reformasi bergulir tahun 1998, korupsi menjadi isu sentral dalam penegakan hukum. Berita korupsi di Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi, hampir setiap hari berita korupsi selalu menghiasi berbagai media massa, mulai dari anak-anak yang duduk di Taman Kanak-Kanak hingga mahasiswa di perguruan tinggi, bahkan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan pun paham betul dengan tindakan korupsi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan. Pelaku korupsi merupakan orang-orang terhormat, berwibawa, dan berpendidikan tinggi. Pelaku yang ditindak oleh aparat hukum bukanlah orang biasa, melainkan orang yang l...

Dalam kehidupan bernegara, selalu saja ada peluang terjadinya korupsi mulai dari skala kecil hingga skala yang besar ( grand corruption ). Menurut Jain, terdapat tiga jenis korupsi yaitu grand corruption (dilakukan oleh elite politik), bureaucratic corruption (dilakukan oleh birokrat) dan legislative corruption (dilakukan oleh legislator). Korupsi yang dilakukan oleh legislator, birokrat, politikus dapat dikategorikan sebagai whitecollar crime . Menurut Klitgaard (1998), strategi pemberantasan korupsi dimulai dengan “menggoreng ikan besar” yaitu dengan menghukum koruptor besar agar menimbulkan efek jera dan menyurutkan pihak lain untuk melakukan korupsi. Adanya hukuman yang tegas akan memberikan deterrent effect yang dapat menyurutkan terjadinya korupsi dalam kehidupan masyarakat luas karena pada umumnya pelaku korupsi di Indonesia adalah pihak yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Korupsi sudah sepatutnya untuk ditindak lebih tegas, tidak hanya dengan s...

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Memutus mata rantai korupsi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini disebabkan korupsi sudah mengakar kuat sekian lama. Penanganannya pun membutuhkan usaha yang kuat, seluruh elemen harus bersatu padu, jikalau ingin negeri ini tidak berada dalam jurang kehancuran. Korupsi yang masif tentu saja sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, karena sangat merusak nilai-nilai dan jati diri serta melanggengkan tindakan ketidakjujuran. Pintu utama untuk melakukan perang terhadap korupsi yakni melalui pendidikan. Kualitas pendidikan bisa dilihat dari output yang ditelurkan, yakni kejujuran. Jika sistem pendidikan tidak mampu melahirkan generasi yang berkepribadian dan menjunjung tinggi kejujuran, perlu dipertanyakan kualitas pendidikan tersebut. Pendidikan tidak sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga transfer keteladanan. Jangan sampai seorang pendidik ”hanya” pandai mengucap tentang sesuatu yang baik namun dalam kenyataan tindakan dan perilaku tid...

Korupsi sudah menjadi permasalahan yang mengakar dan sulit diberantas di Indonesia. Kasus-kasus korupsi pun sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Sampai saat ini, korupsi pun makin tidak terbendung. Ini terbukti dengan seringnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan OTT (operasi tangkap tangan) pada pemimpin dan birokrat di lingkungan pemerintahan daerah. Hadirnya KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menindak, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi belum sepenuhnya efektif untuk menghilangkan korupsi di negeri ini. Hal ini diperparah dengan usaha-usaha untuk melemahkan KPK seperti usaha untuk merevisi UU Nomor 32/ 2002 tentang pemberantasan korupsi yang membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penyelidikan. Sanksi pidana seberat-beratnya juga tidak efektif membuat jera para oknum yang bermain-main dengan uang rakyat. Ancaman pidana seberat apa pun, bahkan wacana untuk menetapkan ancaman maksimum berupa hukuman mati bagi terpidana ...

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...

Isu korupsi di Indonesia selalu menjadi isu yang sangat krusial untuk dipecahkan masalahnya oleh pemerintah. Korupsi bagaikan telah mendarah daging dan membudaya dalam kehidupan kita. Peristiwa tersebut dapat ditelusuri dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Bahwa korupsi tetap ada dan terus berkembang seiring bergantinya waktu. Poerwadarminta (dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2008) menguraikan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok. Kedua perbuatan tersebut secara tidak langsung akan membawa dampak buruk terhadap masyarakat. Uang yang seharusnya dialokasikan secara maksimal untuk pembangunan bagi masyarakat akan berkurang. Pembangunan pun tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Secara pandangan umum, masyarakat menganggap peristiwa korupsi ada akibat kurangnya gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, serta adanya prosedur yang berliku-liku. Berdasarkan data dari Tranparency International Ind...

Korupsi di Indonesia memang menjadi polemik klasik yang “menjamur” di berbagai aspek dinamika hidup di masyarakat. Tindakan korupsi tidak memandang strata, profesi, maupun lainnya dalam masyarakat. Namun, budaya korupsi di Indonesia lebih kuat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Analogi sederhana ialah, “seorang yang dekat dengan kerbau kotor, secara otomatis akan terkena kotorannya juga”. Dinamika lingkungan dalam proses tindakan korupsi menjadi hal yang lumrah (biasa). Budaya korupsi menjadi salah satu tindakan kejahatan yang berada di level atas. Dalam paradigma Frank, korupsi merupakan bentuk kejahatan permanen atau abadi yang ada dalam dinamika masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan transendental yang merugikan banyak kalangan masyarakat dari berbagai lini (Noach: 2009). Tindak pidana korupsi sangatlah dilarang. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah: 188, “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian di antara kamu dengan jalan yang batil da...

Bak drama televisi, episode demi episode korupsi di kalangan pemangku jabatan negara seakan tak ada habisnya. Satu per satu elite pejabat tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti halnya efek domino, tertangkap satu, yang lain pun ikutan terseret. Bahkan, yang teranyar kasus megakorupsi KTP elektronik yang merampas uang rakyat hingga triliunan rupiah. Korupsi masih menjadi extra ordinary crime yang marak dilakukan pejabat. Hal itu bisa dilihat indeks persepsi korupsi dunia, Indonesia (2015) masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 , Indonesia berada di peringkat 52. Sungguh miris dan memprihatinkan. Kerugian negara pun tak sedikit jumlahnya. Lihat saja data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2015 silam negara telah merugi Rp3,1 triliun dengan 550 kasus. Jumlah ini tentunya membahayakan bagi perekonomian negara, ketahanan, serta integritas pejabat. Belum ditegakkannya hukum secara tegas dan adil disinyalir menjadi poi...

Memberantas korupsi di Indonesia ibarat kisah mitologi Yunani Kuno, Sisiphus. Begitu getir dan absurd. Terlihat nyaris tanpa harapan. Absurditas Sisiphus lantaran dia dikutuk Dewa Zeus yang mengharuskannya setiap hari mengangkat batu besar ke atas puncak gunung. Tiap kali telah tiba di puncak, batu itu kembali berguling ke bawah. Sisiphus mengangkat batu itu lagi dan terguling kembali. Serupa dengan analogi mitologi di atas, demikianlah cerita korupsi di Indonesia. Para koruptor telah banyak ditangkap, tetapi jumlah mereka tak juga berkurang. Itu bukti bahwa begitu menariknya korupsi sebagai wujud keserakahan dalam praksis kejahatan kemanusiaan. Esensi korupsi yang merupakan perwujudan dari tindakan amoral yang sejatinya mengkhianati kepercayaan publik. Kita saksikan saja sewaktu berkampanye untuk merebut simpati rakyat, para calon kepala daerah berjanji dan bahkan ada yang berani bersumpah tidak akan melakukan korupsi. Namun apa kenyataannya? Setelah berhasil duduk di...

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan terbanyak. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan menyatakan terdapat 17.508 pulau dengan garis pantai 80,791 km. Kekayaan alamnya pun tak dapat diragukan lagi, seperti hasil tambang, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Melihat keadaan yang seperti ini, diperlukan upaya penyeimbangan dengan sumber daya manusia dan teknologi produksinya. Peran pemerintahan terutama pejabat publik sangat penting. Pilkada serentak merupakan momentum mencari pemimpin yang berkeadilan dalam mengelola aset pembangunan ini. Pilkada di 101 daerah telah dilaksanakan. Tak ayal banyak rakyat yang menuntut janji-janji yang diberikan para pemimpin yang terpilih. Memang, janji ini tak bisa langsung direalisasikan secara langsung, tetapi perlu juga diperhitungkan kerugian dan kelebihannya dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan di dalamnya. Di Indonesia banyak wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Keterbelakangan dan kesenjang...

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diadakan di 101 daerah dan diikuti 153 pasangan calon telah berlangsung serentak pada 15 Februari 2017 lalu. Masyarakat Indonesia kembali ditantang dan diuji untuk memilih kepala daerah yang siap melakukan perubahan besar bagi daerah yang diampunya. Salah satu harapan terbesar masyarakat adalah pembenahan infrastruktur yang terstruktur, rapi, dan terarah agar pembangunan ekonomi daerah mengalami perkembangan menuju tingkat perbaikan. Seperti yang diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, pilkada yang diselenggarakan 101 daerah secara otomatis dapat meningkatkan konsumsi yang berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2017. Beberapa hal yang memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, terutama di DKI Jakarta, di antaranya investasi dan indeks saham menurun, kegiatan ekonomi cenderung tidak berubah, rupiah melemah, inflasi yang terjadi tidak terlalu besar, dan pertumbuhan ekonomi negatif ketika terjadi demonstrasi. Berb...

Tahun 2017 menjadi tonggak baru dari terpilihnya calon pasangan kepala daerah. Pergantian pemimpin baik itu gubernur maupun bupati/ wali kota terjadi di 101 wilayah. Berpindahnya tongkat estafet kepengurusan ini secara tidak langsung akan mengubah arah kebijakan dalam pembangunan daerah yang dipimpin. Berbicara tentang pembangunan suatu daerah tentu tidak terlepas dengan pelbagai usaha dalam menyejahterakan masyarakat. Tentunya tidak terlepas dari daya dan upaya yang dikerahkan kepala daerah selama lima tahun kepengurusannya. Pelbagai pembangunan yang berfokus pada kerakyatan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur selalu menjadi titik utama. Pembangunan yang dilakukan pemerintah sejatinya dapat menyejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat. Terutama masyarakat kecil dan menengah. Pembangunan berbasis kerakyatan dapat dijadikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terutama pembangunan ekonomi yang memiliki dampak ke pelbagai sektor di...

Ada yang berbeda dari kepala daerah di Pilkada 2017 ini. Bukan pada wajah calonnya, yang tak jauh dari petahana dan yang sudah populer di jabatan lain, tetapi pada cara pemilihan calon kepala daerah itu sendiri, yakni dengan melibatkan langsung jari masyarakat di bilik suara, tidak lagi mengandalkan DPRD. Sebagaimana kita ketahui, ini mengacu pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, salah satu undang-undang yang cukup alot untuk disahkan pada 2014 lalu. Karena pemimpin daerah dipilih sudah tanpa perwakilan, rasa demokrasi masyarakat daerah mesti makin hidup. Kontrol atas pemerintah daerah sudah jadi tugas masyarakat, tidak mengandalkan pemerintah pusat saja. Selain jarak lapangan yang lebih terasa di masyarakat daerah, masyarakat juga mesti memiliki hak untuk memantau pemimpin pilihannya tersebut. Kemudian pihak yang pilihannya tidak naik ke kursi kekuasaan bisa berkonsolidasi bersama untuk siap menyumbangkan suara demi kontrol pemerintahan juga. Demokrasi memungkinkan...

Dalam pemilihan 101 pilkada pada 101 daerah yang baru saja dilakukan serempak pada 15 Februari 2017, hasil pemungutan suara di sebagian daerah sudah dapat ditetapkan. Tentu pemerintah daerah yang baru saja terpilih harus melakukan perencanaan terkait kebijakan yang akan menentukan keadaan daerah pemerintahannya ke depan. Diperlukan ada sebuah komitmen yang berdaulat dalam menjalankan visinya agar dapat terimplementasi dengan baik. Masalah umum yang masih perlu dibenahi pemerintah daerah tersebut adalah mengenai kondisi ekonomi pembangunan di setiap wilayahnya. Drs Subandi MM dalam bukunya, Ekonomi Pembangunan (2014), mengatakan bahwa pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ekonom sejak zaman merkantilisme, klasik, sampai zaman Karl Marx, dan Keynes. Ekonomi pembangunan sudah menjadi topik untuk negara-negara berkembang ( developing countries ). Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia sedang dalam proses pembangunan. Pemer...

Pilkada telah usai. Para pemimpin telah terpilih. Saatnya pembuktian janji-janji yang telah diumbar kepada rakyat. Saatnya melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya. Saatnya menciptakan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya tanpa hiruk-pikuk yang menjenuhkan. Saatnya mengabdi dan bekerja untuk rakyat. Pada konsepnya, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan hanya berorientasi dalam bentuk angka belaka. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi ialah persoalan realita yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Pembangunan ekonomi haruslah memerhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan yang dinikmati. Itulah yang disebut kesejahteraan. Kesejahteraan dengan konsep adil tanpa perbedaan, sesuai Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ada tiga aspek pembangunan dari segi ekonomi yang dapat membuat publik puas ...

Pascapilkada yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, kini saatnya para pemimpin terpilih untuk segera menindaklanjuti permasalahan mendasar di daerahnya, yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Tidak dapat dimungkiri bahwa untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pemerintah harus berfokus tidak hanya di wilayah perkotaan, juga harus memperhatikan permukiman kumuh yang ada di daerahnya. Pengembangan perekonomian untuk permukiman kumuh atau terbelakang memerlukan pemberdayaan akan masyarakatnya yang tidak dapat dilakukan hanya satu dua kali. Pemberdayaan memerlukan proses mengedukasi, melatih, juga menyediakan fasilitas untuk praktik secara langsung yang dipantau dalam jangka waktu tertentu. Ketika pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal), upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat dengan perekonomian terbelakang adalah berkolaborasi ...

Anggapan bahwa “Siapa pun pemimpinnya, hidup saya begini-begini saja. Siapa pun pemerintahnya, tidak ada pengaruhnya bagi saya. Toh, siapa pun yang menang pemilu/ pilkada, saya tetap makan nasi”, dan sebagainya merupakan ungkapan dari seorang apatis yang tidak memikirkan dengan matang bahwa apa yang ia putuskan di bilik suara akan berdampak pada nasibnya selama beberapa tahun ke depan. Banyak pemuda di Inggris yang merasa ketakutan saat Brexit . Begitu juga dengan masyarakat Amerika Serikat, banyak yang mengeluarkan protes, long march , dan demonstrasi saat Donald Trump telah dinyatakan sebagai presiden mereka. Tiba-tiba mereka merasa ketakutan dan ragu akan masa depan Amerika. Hal itu merupakan beberapa contoh bagaimana peristiwa politik dapat berdampak terhadap kehidupan orang banyak. Bagaimana terpilihnya seorang pemimpin menjadi kekhawatiran bagi dunia. Pilkada di Indonesia mungkin dampaknya tidak sedahsyat Brexit ataupun terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika....

Pesta demokrasi terbesar tahun ini telah usai. Berdasarkan data KPU (2016), tercatat 304 pasangan calon kepala daerah baru yang akan dilahirkan dari hasil pilkada Februari lalu. Rakyat harap-harap cemas menanti siapa pemimpin baru daerahnya. Berbagai harapan rakyat harus siap diwujudkan oleh kepala daerah baru yang terpilih. Rakyat menaruh harapan besar di pundaknya untuk membawa daerah yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi kepala daerah terpilih adalah membenahi kembali koperasi dalam tatanan pembangunan ekonomi Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1), dengan jelas mengatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan satu asas kekeluargaan dan koperasi adalah bentuk usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Hematnya, koperasi merupakan bentuk ideal dari sistem perekonomian Indonesia. Namun, lambat laun wajah koperasi Indonesia semakin buram. Berbag...

Demokrasi Indonesia menghadirkan kembali pilkada kepada masyarakat Indonesia dengan pola baru, yaitu pilkada serentak. Dalam data yang dirilis KPU, terdapat 101 daerah yang akan melaksanakan pilkada Februari ini. Artinya ada 101 daerah di mana masyarakatnya tengah bermimpi akan menemukan pemimpin baru yang akan membawa pada kehidupan yang lebih sejahtera secara ekonomi, pendidikan, keamanan, dan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi merupakan hal yang harus ada dalam kebijakan setiap kepala daerah karena menjadi pintu gerbang untuk tercapainya harapan masyarakat di bidang lainnya seperti pendidikan, keamanan, moralitas. Pembangunan ekonomi intinya adalah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keahlian. Kepala daerah terpilih harus melakukan perubahan struktural yang bermaksud untuk memperluas dasar ekonomi dan memperluas lapangan kehidupan serta mengandung kehendak mengubah cara hi...