Langsung ke konten utama

Antara Politik dan Perkembangan Ekonomi

Dalam silsilah perpolitikan setiap negara di dunia ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi bagi suatu negara.

Gejolak politik yang tidak stabil dan laju ekonomi yang tidak mengalami perubahan ternyata tidak hanya memberikan dampak bagi satu negara, tetapi juga berpengaruh terhadap negara lain. Politik dan ekonomi memang tidak dapat dipisahkan karena suatu negara pasti akan mengalami perubahan ekonomi dengan kondisi politik yang ada.

Namun, dilihat dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berkuasa, apabila suatu negara menetapkan suatu kebijakan tertentu dan bertentangan dengan masyarakat ekonomi global, akan berdampak pada semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Perubahan politik yang tiba-tiba ternyata cukup memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan ekonomi sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut untuk dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara atau wilayah dapat berakibat dan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara. Risiko politik pada umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik suatu negara.

Misalnya kita lihat pada saat terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemudian menetapkan suatu kebijakan yang dapat memengaruhi masyarakat ekonomi global. Retorika politik yang diutarakan Presiden Donald Trump tersebut menjadi bukti bahwa politik dapat memengaruhi perekonomian dunia.

Selain itu, kita juga lihat di Indonesia penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara serentak di 101 daerah yang digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten pada 15 Februari lalu cukup membuat situasi menjadi panas-dingin. Banyak pengusaha wait and see melihat dan menyaksikan perkembangan yang terjadi. Namun, di sisi lain nilai tukar rupiah menguat 19 poin pascapilkada serentak menjadi Rp13.312 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.331 per dolar AS.

Indonesia memang merupakan salah satu negara yang dibilang sulit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi lantaran dinamika ekonomi dan situasi politik dunia yang tidak menentu. Misalkan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Ekspor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, kebijakan politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melakukan proteksionisme perdagangan jelas akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk menjadi meningkat. Hal ini sebenarnya dapat terjadi apabila gejolak politik yang terjadi tidak membuat perubahan yang signifikan bagi suatu negara.

Peningkatan pendapatan per kapita merupakan cerminan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Gejolak politik tidak hanya memberikan dampak positif bagi suatu negara, namun juga memberikan dampak negatif. Karena itu, gejolak politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu negara.

REKSI
Mahasiswa Program Studi PPKN
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 29 Maret 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Pendidikan Berorientasi Lingkungan

Baru-baru ini, Jenna Jambeck, profesor teknik lingkungan dari University of Georgia, AS, mengemukakan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat dua dunia dalam pencemaran pembuangan sampah plastik ke laut dengan jumlah 187,2 juta ton. Sedangkan Tiongkok di posisi teratas dengan 262,9 juta ton sampah plastik. Karena itu, tidak mengherankan jika sampah menjadi salah satu penyebab bencana di negeri ini. Banjir, pencemaran lingkungan, dan timbunan longsor adalah sederet persoalan klasik yang diakibatkan sampah. Karena itu, tindakan preventif sangatlah dibutuhkan agar kita tidak lelah dalam membenahi beragam persoalan yang diakibatkan sampah. Tindakan-tindakan yang selama ini sering kali dilakukan hanyalah upaya berfokus jangka pendek. Tindakan yang bisa dianalogikan dengan pepatah ”gali lubang, tutup lubang” dan dilakukan berulang bagaikan tiada arti. Memang memitigasi banjir dengan perbaikan drainase dan menambah kedalaman sungai wajib menjadi prioritas mengatasi banjir ya...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...