Acap kali beberapa oknum memandang kejahatan korupsi sudah menjadi budaya dan melekat di Tanah Air.
Hal ini tentulah mencoreng citra bangsa, karena mendengar kata ”budaya” pada hakikatnya memiliki konotasi yang positif, sesuatu hal yang dapat diwariskan kepada generasi muda berikutnya yang biasanya melekat pada kebiasaan bangsa tertentu. Ketika korupsi menjadi salah satu budaya, ini adalah suatu kemunduran bagi bangsa.
Selalu ada ruang memaafkan untuk diri sendiri serta membenarkan perbuatan yang dilakukan menjadi kritik keras bagi setiap pelaku kejahatan korupsi. Benturan antara logika dan logistik menjadi gejolak sehingga menjadikan para pelaku kejahatan korupsi berpikir secara emosional dan tidak menggunakan ratio. Gegabah dalam menentukan sikap sehingga mengorbankan banyak pihak akibat perbuatannya menjadi hal yang abai dipertimbangkan oleh pelaku kejahatan korupsi.
Sejatinya, urgensi untuk membahas lebih lanjut kejahatan korupsi berada dalam ranah deteksi awal perbuatan yang bersifat koruptif serta penanggulangan, baik secara preventif maupun represif. Cara berpikir yang runtut dan sistematis sangatlah perlu dilakukan untuk memosisikan penegakan hukum berada satu tahap lebih maju dari pelaksanaan kegiatan korupsi mengingat para pelaku kejahatan korupsi yang umumnya berbalut selimut kekuasaan berbekal pendidikan mumpuni.
Lawrence M Friedman mengatakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (Legal System) adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance),dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri dengan kata lain harus saling bersinergi menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu sistem hukum yang kelak dapat membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.
Substansi hukum menelaah mengenai regulasi, hal ini menjadi dasar bagi setiap orang dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Mengkritisi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa langkah awal untuk membenahi integritas, moral, serta mental bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembuatan regulasi yang dapat meminimalisasi kejahatan korupsi yang semakin masif terjadi. Namun, dalam konteks penegakannya, jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas.
Bersinggungan langsung dalam hal penegakan hukum, Lawrence memasukkan struktur hukum (legal structure) ke dalam salah satu aspek suatu sistem hukum. Ketika terdapat substansi atau peraturan yang bersifat mengatur hal ini tidak dapat serta-merta diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tentunya peran aparat penegak hukum memiliki urgensi agar hukum secara tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat dapat dipatuhi.
Dalam hal ini kepribadian setiap aparat penegak hukum tentunya harus dijadikan dasar pertimbangan ketika seseorang akan disematkan untuk menyandang suatu amanah berdasarkan undang-undang. Kejahatan korupsi adalah hal yang menakutkan bagi bangsa yang harus segera dibenahi. Tujuan mengedepankan prestasi serta mengamputasi kegiatan korupsi harus menjadi satu pemikiran yang menyatukan rakyat demi Indonesia yang lebih baik.
NESSYA MONICA LARASATI PUTRI
Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Tarumanegara
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 23 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-03-23
Hal ini tentulah mencoreng citra bangsa, karena mendengar kata ”budaya” pada hakikatnya memiliki konotasi yang positif, sesuatu hal yang dapat diwariskan kepada generasi muda berikutnya yang biasanya melekat pada kebiasaan bangsa tertentu. Ketika korupsi menjadi salah satu budaya, ini adalah suatu kemunduran bagi bangsa.
Selalu ada ruang memaafkan untuk diri sendiri serta membenarkan perbuatan yang dilakukan menjadi kritik keras bagi setiap pelaku kejahatan korupsi. Benturan antara logika dan logistik menjadi gejolak sehingga menjadikan para pelaku kejahatan korupsi berpikir secara emosional dan tidak menggunakan ratio. Gegabah dalam menentukan sikap sehingga mengorbankan banyak pihak akibat perbuatannya menjadi hal yang abai dipertimbangkan oleh pelaku kejahatan korupsi.
Sejatinya, urgensi untuk membahas lebih lanjut kejahatan korupsi berada dalam ranah deteksi awal perbuatan yang bersifat koruptif serta penanggulangan, baik secara preventif maupun represif. Cara berpikir yang runtut dan sistematis sangatlah perlu dilakukan untuk memosisikan penegakan hukum berada satu tahap lebih maju dari pelaksanaan kegiatan korupsi mengingat para pelaku kejahatan korupsi yang umumnya berbalut selimut kekuasaan berbekal pendidikan mumpuni.
Lawrence M Friedman mengatakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (Legal System) adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance),dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri dengan kata lain harus saling bersinergi menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu sistem hukum yang kelak dapat membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.
Substansi hukum menelaah mengenai regulasi, hal ini menjadi dasar bagi setiap orang dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Mengkritisi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa langkah awal untuk membenahi integritas, moral, serta mental bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembuatan regulasi yang dapat meminimalisasi kejahatan korupsi yang semakin masif terjadi. Namun, dalam konteks penegakannya, jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas.
Bersinggungan langsung dalam hal penegakan hukum, Lawrence memasukkan struktur hukum (legal structure) ke dalam salah satu aspek suatu sistem hukum. Ketika terdapat substansi atau peraturan yang bersifat mengatur hal ini tidak dapat serta-merta diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tentunya peran aparat penegak hukum memiliki urgensi agar hukum secara tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat dapat dipatuhi.
Dalam hal ini kepribadian setiap aparat penegak hukum tentunya harus dijadikan dasar pertimbangan ketika seseorang akan disematkan untuk menyandang suatu amanah berdasarkan undang-undang. Kejahatan korupsi adalah hal yang menakutkan bagi bangsa yang harus segera dibenahi. Tujuan mengedepankan prestasi serta mengamputasi kegiatan korupsi harus menjadi satu pemikiran yang menyatukan rakyat demi Indonesia yang lebih baik.
NESSYA MONICA LARASATI PUTRI
Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Tarumanegara
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 23 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-03-23
Komentar
Posting Komentar