Langsung ke konten utama

Mengurai PR dan Harapan Pilkada

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Februari. Meski telah berlalu, nyatanya pilkada serentak kali ini belum sepenuhnya berakhir.

Problem human error dan cuaca buruk menyebabkan terhambatnya distribusi surat suara sehingga terpaksa pelaksanaan pilkada harus ditunda. Pilkada serentak tahun ini terbukti berhasil menyita perhatian publik, terlebih dinamika yang terjadi di Ibu Kota. Hal ini tak lepas dari menariknya paslon yang menjadi kandidat, tokoh dan partai besar yang terlibat.

Peran media yang mem-blow up dan menyajikan berita yang atraktif di tengah masyarakat turut memengaruhi dinamika politik ini. Publik seolah dilupakan dengan banyaknya “pekerjaan rumah” (PR) yang harus segera dirampungkan. Misalnya pilkada di beberapa daerah yang belum terlaksana alias ditunda, maka penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat harus segera menjalankannya dengan sebaik mungkin.

Adapun mengenai terkait rekapitulasi hasil pemilu, dibutuhkan kerja keras semua pihak, baik penyelenggara, tim pemenang (saksi) dan paslon maupun partisipasi aktif elemen masyarakat sehingga akan meminimalkan potensi munculnya permasalahan atau bahkan pelanggaran pilkada.

Pilkada serentak dengan segala kemungkinan hasilnya tentu tidak akan memuaskan semua pihak. Kendati demikian menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk dapat memetik hikmah dan berharap kebaikan setelah terlaksananya Pilkada Serentak 2017 ini.

Pertama, terwujudnya proses demokrasi yang semakin berintegritas. Demokrasi merupakan sistem yang menghendaki terciptanya partisipasi seluruh rakyat sehingga mekanisme pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini menjadi salah satu pilar demokrasi di negara ini.

Kekurangan dan masalah-masalah yang ditemui dalam pilkada serentak kali ini harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pilkada serentak gelombang berikutnya. Kedua, perbaikan perpolitikan di Indonesia. Tak dapat dimungkiri bahwa pilkada serentak, khususnya Pilgub DKI, mencerminkan kompetisi tiga kekuatan politik paling sentral, yakni PDIP, Gerindra, dan Demokrat.

Harapannya, pilkada serentak kali ini dapat menjadi media pembelajaran bagi perpolitikan di Indonesia, utamanya partai politik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang bersih dan berjuang demi kepentingan rakyat. Ketiga, terpilihnya pemimpin yang menyejahterakan.

Siapa pun nanti yang terpilih menjadi pemimpin di daerah-daerah harapannya mampu mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Setelah menjadi pemenang, pemimpin yang terpilih harus melepaskan segala kepentingan pribadi dan golongan, lalu menggantinya dengan bekerja untuk kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari kepemimpinannya.

RETNO WIDIASTUTI
Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas  Islam Indonesia

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 1 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-01

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...