Pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia telah dilaksanakan dengan
keyakinan bersama bahwa ada tujuan untuk membuat perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Jargon
”demi kesejahteraan rakyat” yang disampaikan pada kampanye masing-masing
calon untuk mencapai sebuah kemenangan bagi calon dan partai yang
mengusung. Ranah berbicara politik memang akan membicarakan partai
politik dan capaian partai tersebut dalam kiprah politiknya di
Indonesia, bahkan daerah secara khusus.
Namun, masyarakat tidak bisa hanya berkutat pada pembahasan tersebut. Hal yang harus kita bahas adalah political product partai pascapilkada. Political product sebuah hasil atau capaian politik dalam pembangunan berupa jaminan sosial dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari konflik pemahaman dan kekerasan bernuansa agama, budaya, dan etnis yang akhir-akhir ini mencuat karena proses kontestasi politik yang dimainkan partai dan para calonnya.
Dengan begitu, pilkada tidak hanya sebagai proses menentukan kepala daerah oleh partai dengan tangan-tangan masyarakat. Sejatinya pilkada merupakan fase di mana rakyat daerah memilih pemimpin yang berintegritas dalam membangun daerahnya. Integritas dalam kepemimpinan memang sangat dibutuhkan dalam memimpin masyarakat yang memimpikan kesejahteraan atau kita sebut kemajuan dalam perekonomian. Integritas di sini maksudnya konsep pengabdian yang murni dalam diri pemimpin untuk mengembangkan perekonomian daerah.
Pilkada berpengaruh besar bagi pembangunan ekonomi bangsa sebab kita akan sepakat dengan kalimat ”lima menit menentukan nasib lima tahun ke depan” berbagai daerah. Kita tahu di berbagai daerah Indonesia memiliki potensi ekonomi yang mumpuni dalam produksi asli kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Berbagai bidang ekonomi pun mulai digeluti oleh masyarakat daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan bermacam sumber untuk mendapat keuntungan dalam pembangunan ekonomi.
Mencetak pelaku ekonomi daerah sangatlah penting pascapilkada sebab masyarakat harus ingat dan sadar dengan pilkada-pilkada sebelumnya untuk dijadikan bahan evaluasi bersama tentang pemimpin yang berpihak terhadap ekonomi daerah untuk masyarakat dan pemimpin yang hanya mementingkan oligarki di daerah. Akhirnya, akan sampai pada pengawalan kebijakan publik tentang perekonomian.
Bila pemerintah sadar akan hal tersebut dengan wacana nasionalisasi aset dan dimulai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), masyarakat akan diupayakan untuk melakukan proses ekonomi mikro maupun makro. Dengan begitu, upaya untuk menghidupkan sektor ekonomi, peran rakyat daerah yang lebih nyata akan terwujud pascapilkada. Ke depan perekonomian daerah tidak hanya menjadi ladang dan transit bagi para investor asing, tetapi dapat menciptakan investor-investor lokal yang lebih unggul dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi daerah.
ABDULLAH BIN SALIM
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 2 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-02
Namun, masyarakat tidak bisa hanya berkutat pada pembahasan tersebut. Hal yang harus kita bahas adalah political product partai pascapilkada. Political product sebuah hasil atau capaian politik dalam pembangunan berupa jaminan sosial dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari konflik pemahaman dan kekerasan bernuansa agama, budaya, dan etnis yang akhir-akhir ini mencuat karena proses kontestasi politik yang dimainkan partai dan para calonnya.
Dengan begitu, pilkada tidak hanya sebagai proses menentukan kepala daerah oleh partai dengan tangan-tangan masyarakat. Sejatinya pilkada merupakan fase di mana rakyat daerah memilih pemimpin yang berintegritas dalam membangun daerahnya. Integritas dalam kepemimpinan memang sangat dibutuhkan dalam memimpin masyarakat yang memimpikan kesejahteraan atau kita sebut kemajuan dalam perekonomian. Integritas di sini maksudnya konsep pengabdian yang murni dalam diri pemimpin untuk mengembangkan perekonomian daerah.
Pilkada berpengaruh besar bagi pembangunan ekonomi bangsa sebab kita akan sepakat dengan kalimat ”lima menit menentukan nasib lima tahun ke depan” berbagai daerah. Kita tahu di berbagai daerah Indonesia memiliki potensi ekonomi yang mumpuni dalam produksi asli kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Berbagai bidang ekonomi pun mulai digeluti oleh masyarakat daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan bermacam sumber untuk mendapat keuntungan dalam pembangunan ekonomi.
Mencetak pelaku ekonomi daerah sangatlah penting pascapilkada sebab masyarakat harus ingat dan sadar dengan pilkada-pilkada sebelumnya untuk dijadikan bahan evaluasi bersama tentang pemimpin yang berpihak terhadap ekonomi daerah untuk masyarakat dan pemimpin yang hanya mementingkan oligarki di daerah. Akhirnya, akan sampai pada pengawalan kebijakan publik tentang perekonomian.
Bila pemerintah sadar akan hal tersebut dengan wacana nasionalisasi aset dan dimulai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), masyarakat akan diupayakan untuk melakukan proses ekonomi mikro maupun makro. Dengan begitu, upaya untuk menghidupkan sektor ekonomi, peran rakyat daerah yang lebih nyata akan terwujud pascapilkada. Ke depan perekonomian daerah tidak hanya menjadi ladang dan transit bagi para investor asing, tetapi dapat menciptakan investor-investor lokal yang lebih unggul dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi daerah.
ABDULLAH BIN SALIM
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 2 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-02
Komentar
Posting Komentar