Langsung ke konten utama

Realisasi Janji Kampanye

Kontestasi pilkada telah usai pada Rabu (15/2) lalu. Selain beberapa daerah yang masih akan menggelarnya pada putaran kedua, ada juga di daerah lain telah nyata memiliki pemimpin baru.

Pilkada menjadi lahan tanam untuk menuai hasil panen yang maksimal. Ibarat sebuah proses dalam menanam, memilih pemimpin ibarat memilih benih tanaman. Jika dalam tanaman kualitas benih menjadi prioritas utama, maka dalam sosok pemimpin kapasitas dan kapabilitaslah yang kemudian dijadikan rujukan.

Dalam perjalanannya, benih tersebut akan diolah dan dirawat dengan baik manakala telah ditanam, hingga akhirnya dapat memanen hasil terbaik dari benih terbaik. Kemudian dalam hal pemimpin, tentu saja pemimpin akan bekerja sesuai dengan aturan dan program kerja. Rakyat sebagai pemilih benih, idealnya menjadi pengawal dan siap memberi kritikan atas kinerja yang dijalankan pemimpin.

Hingga finalnya adalah terciptanya sebuah kemakmuran di daerah dan tentu saja rakyatnya. Begitu lah hasil panen yang diharapkan pada kontestasi pilkada ini. Kini, pilkada itu belum sepenuhnya selesai. Pertarungan memperebutkan kursi itu masih memanas di beberapa daerah.

DKI Jakarta, misalnya, putaran kedua akan digelar di Jakarta mengingat ketiga calon belum memenuhi 50% suara sesuai aturan yang ada. Sengketa-sengketa pascapilkada pun tentu masih ada, seperti munculnya dugaan kecurangan, kekerasan, dan banyak lagi. Hawa panas pun masih terasa menyengat. Adu gagasan di medsos bukan tidak mungkin tidak bergelora.

Tim sukses masing-masing paslon akan mendeklarasikan bahwa golongan merekalah yang benar atas perkara yang ada. Sementara di pihak sebelah pun tak jauh beda. Tak ada yang mengaku kalah atau salah. Banyak yang berdalih bahwa ini perjuangan yang belum usai, siapa yang menjadi pemenang sejati akan ditentukan oleh hukum. Jadi tidak ada salahnya diperjuangkan sampai mati.

Namun yang perlu dicermati bahwa pilkada sekali lagi bukan soal pemenangnya, jauh dari itu pilkada ini menjadi sebuah harapan, harapan akan kemajuan daerah. Hasil yang sudah ada tentang paslon yang menang perlu diterima. Bukan waktunya lagi memaksakan kemenangan untuk yang tak menang. Lapang dada perlu dibangun sebagai sebuah bukti pemimpin sejati.

Pada dasarnya daerah bukan hanya milik pemimpinnya, melainkan milik bersama. Semua pihak bertanggung jawab untuk menjadikan daerah menjadi lebih maju. Jadi menjadi pendukung pemerintah atau menjadi pengawal pemerintahan itulah sikap kesatria yang perlu dibangun kini. Fokus utama kini adalah pada kemajuan daerah. Janji-janji yang sempat terucap pada proses debat kandidat.

Janji-janji yang sempat terlontarkan pada saat proses blusukan. Pada masa kampanye, umbar janji menjadi sebuah tradisi. Tradisi untuk sosialisasi sekaligus untuk menarik simpati. Tak bisa dimungkiri bahwa motif dari penyampaian janji-janji tersebut akan berbuah pada dukungan kala pencoblosan.

“Jika nanti saya terpilih, saya akan...” begitulah kiranya kalimat yang banyak digunakan para paslon kala kampanye. Kini, setelah semua harapan itu terpenuhi. Artinya kemenangan sudah di tangan, kursi sudah bisa diduduki, jabatan sudah bisa dijalankan, maka realisasi janji menjadi sebuah misi pertama.

Itu yang menjadi bukti bahwa kata bukan hanya sebatas kata tanpa makna. Itu sebagai bukti dari buah amanah yang diberikan. Itu pula sebagai bukti kemajuan demokrasi negeri. Rakyat menunggu kerja nyata pemimpin baru. Ekonomi daerah yang masih belum maksimal menunggu untuk di maksimalkan. Pendidikan yang belum merata, menunggu untuk diratakan.

Fasilitas umum yang belum diperhatikan, menunggu untuk diperhatikan. Semua menunggu, menunggu realisasi janji pemimpin baru. Karena pilkada bukan sekadar memilih pemimpin yang banyak mengumbar janji. Bukan janji yang ditunggu rakyat. Melainkan realisasi nyata yang banyak menjadi wacana tersebut. Wallahu a'lam bi al-Shawab.

SIFA UNIKMAH
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 3 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-03

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...