Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2017

Kurangi Kesenjangan melalui Kualitas Pertanian

Swasembada beras bukan sekali terjadi di Indonesia. Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan beras dalam negeri tanpa impor pada 1984 dan 2016. Prestasi tahun 1984 menjadi sangat membanggakan mengingat dua tahun sebelumnya Indonesia dicap sebagai negara termiskin di antara lima negara anggota ASEAN saat itu. Dimulai pada 1969, pemerintah kala itu menggalakkan program intensifikasi padi. Hakikat dari intensifikasi ini adalah memaksimalkan produktivitas lahan pertanian yang ada serta pembukaan lahan baru. Pemerintah menerapkan strategi yang dikenal dengan pancausaha tani. Strategi ini bertujuan memperoleh hasil pertanian yang memuaskan. Pancausaha tani berisi lima usaha di bidang pertanian yang diupayakan pemerintahan Orde Baru untuk mendongkrak hasil pertanian, terutama beras. Usaha pertama, yang dilakukan adalah pengolahan tanah dan pembentukan kelompok tani, digunakannya traktor agar pekerjaan membajak lebih efisien serta pembentukan kelompok pengembangan dan pembinaan p...

Menghapus Elegi Perekonomian Indonesia

Pada awal masa Orde Baru, Indonesia sebagai negara yang sebelumnya disibukkan dengan urusan politik, mendapatkan warisan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Namun, Soeharto dengan program pembangunannya yang efisien saat itu mampu membawa Indonesia mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Tercatat pada pertengahan 1960-an hingga 1996, tingkat kemiskinan Indonesia menurun drastis baik di kota maupun desa. Dalam periode itu, angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dari yang awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia hanya tinggal sekitar 11%. Akan tetapi, kemajuan ekonomi tersebut kemudian sirna setelah tergerus badai krisis finansial Asia pada 1990-an. Indonesia selanjutnya hidup dalam kondisi ekonomi yang menurun drastis ditandai dengan melemahnya nilai rupiah dan meningkatnya inflasi. Kondisi ekonomi yang menurun menyebabkan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Penduduk miskin sendiri dide...

Menstabilkan Ekonomi Masyarakat

Secara keseluruhan Indonesia masih tak stabil dalam mengelola ekonomi yang ada saat ini. Terbukti bahwa sebagian besar masyarakat yang berada di kota-kota besar dengan mudah mengeluarkan ekonominya, sedangkan daerah pedesadesaan mayoritas masih memanfaatkan alam untuk kebutuhan sehari-hari. Jika pemerintah bisa andil dalam pemerataan ekonomi, angka kemiskinan yang berasa di Indonesia tidak akan bertambah. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Masih banyak pengangguran merajalela akibat kesenjangan ekonomi Indonesia. Sebagaimana data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2017 tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,33%. Tidak dimungkiri bahwa Indonesia memiliki angka kemiskinan yang relatif besar disebabkan oleh adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Jika sudah seperti ini, menstabilkan ekonomi utuh dalam masyarakat perlu adanya proses. Dapat dianalisis, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan...

Bonus Demografi Momentum Perbaiki Kesenjangan

Bonus demografi yang akan datang pada tahun 2020 hingga 2030 menjadi peluang ( windows opportunity ) untuk pertumbuhan ekonomi. Populasi penduduk produktif yang besar akan bermanfaat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan tersedianya penduduk produktif yang siap kerja dengan jumlah yang sangat besar, menjadi modal awal dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, tinggal bagaimana pemerintah Indonesia mampu menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas dan lapangan kerja yang cukup untuk menampung mereka. Pemerintah perlu mempersiapkan angkatan kerja yang mampu merespons permintaan pasar tenaga kerja dalam kerangka bonus demografi. Dengan angkatan kerja yang terdidik dan terampil, berapa pun jumlah angkatan kerja yang tersedia akan bisa terserap dalam pasar tenaga kerja. Namun, yang tak bisa dilupakan adalah bagaimana pemerintah menambah lapangan pekerjaan untuk menampung mereka. Dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup dan sesuai dengan keahlian pencari ker...

Mengoptimalkan Potensi Zakat

Kesenjangan selalu berkelindan dengan kemiskinan, keduanya hingga kini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Selain itu, keduanya juga menjadi akar dari permasalahan kemanusiaan dan faktor timbulnya proses dehumanisasi seperti kriminalitas. Perihal masalah tersebut, sampai-sampai Thomas Hobbes pernah berujar: ” homo homini lupus ”, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Lewat pernyataan Hobbes, kita jadi mengerti bahwa manusia cenderung akan lepas dari bingkai kemanusiaannya tatkala mereka bersentuhan langsung dengan urusan ”menyambung” hidup. Terkait kesenjangan, Bank Dunia pada 2014 melakukan survei untuk mengetahui distribusi kesejahteraan di Indonesia. Bank Dunia membagi masyarakat menjadi lima kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Hasilnya, distribusi kesejahteraan di Indonesia mengalami ketimpangan, di mana 40% kue ekonomi dikuasai oleh kelompok paling sejahtera. Angka ini setara dengan porsi kue ekonomi tiga kelompok paling miskin ...

Memperkuat Ekonomi Perdesaan

Salah satu tantangan pembangunan di Indonesia adalah mengurai ketimpangan ekonomi. Meskipun sudah menjadi amanat konstitusi, pengejawantahan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum begitu menggembirakan. Salah satu indikator yang bisa diajukan adalah tingginya tingkat kesenjangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Sebagaimana data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2017 angka kemiskinan di perdesaan hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan di perkotaan. Atau tepatnya 7,73% berbanding dengan 13,96%. Tak dapat dimungkiri bahwa selama ini investasi dan pembangunan ekonomi lebih tercurahkan di beberapa kota besar, semisal Jakarta dengan megaproyek reklamasi dan mass rapid transit (MRT). Dengan mengacu pada angka kesenjangan di atas, sebuah keniscayaan jika orientasi pembangunan harus lebih diberikan kepada daerah. Penerapan sistem otonomi daerah harus digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk be...

Generasi Terdidik dan Ekonomi Rakyat

Secara ideal, pendidikan adalah jalan kemajuan yang mencakup kemajuan pikiran, mental, serta spritual manusia. Jika segala aspek maju, manusia memiliki kekuatan untuk membangun peradaban. Karena kekuatannya, sang manusia dipandang penting atau “bernilai” di tengah masyarakat. Nilai ini jika dibawa ke ranah pragmatis tentunya menjanjikan keuntungan secara ekonomi serta secara eksistensi. Membangun ekonomi lewat pendidikan adalah salah satu pilihan, di hadapan dilema pembangunan Indonesia kini. Hanya, gerak pendidikan kini rumpang karena orientasi generasi terdidik lepas dari konsep kerakyatan. Mereka banyak yang tidak memiliki pemahaman pembangunan ekonomi secara luas, yang menyentuh rakyat. Hingga akhirnya kita melihat banyak orang berpendidikan tinggi, lalu terbenam dalam lingkungan kerja dengan orientasi kemapanan pribadi, sementara di sekelilingnya rakyat terpasung kemiskinan. Kalau begitu potretnya, bagaimana mungkin berharap pendidikan akan membangun ekonomi raky...

Cegah Kesenjangan, Stabilkan Bahan Pokok

Kebutuhan akan berbagai bahan pokok yang murah menjadi impian segenap masyarakat. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kenaikan harga sembako dan berbagai komoditas lain menandakan kurangnya pengawasan atas permainan harga bahan pokok yang telah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Kita patut bertanya tentang apa yang melanda ekonomi Indonesia, terkhusus harga-harga kebutuhan yang kian meroket. Meski pemerintah terus berupaya, spekulan tetap saja memberlakukan sistem tersendiri guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan selaku otoritas yang memiliki kewenangan dalam menyikapi dinamika kebutuhan bahan pokok yang kian mencekik masyarakat dituntut peranannya sebagai pemantau dan pengendali harga. Kurangnya regulasi serta pengawasan yang ketat hanya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi baik di pusat kota maupun di desa-desa. Pemerintah harus menindak tegas spekulan harga dan pelaku penimbunan barang kebutuhan bahan pokok. ...

Ekonomi Syariah Memandang Kesenjangan

Dalam pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media nasional beberapa bulan lalu tercatat Indeks Rasio Gini Indonesia tahun 2017 mencapai angka 0,42%. Artinya, 1% orang kaya menguasai sekitar 49,3% kekayaan nasional. Ini merupakan laju kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang tercepat selama 20 tahun terakhir. Yang dalam pandangan Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat 4 negara paling timpang di dunia. Kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Bagaimana ekonomi syariah memandang adanya kesenjangan atau ketimpangan ini? Perbedaan kemampuan melahirkan perbedaan economic return . Output dari perbedaan economic return ini adalah terdapatnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Sebagai contoh, seorang tukang jahit mungkin akan memiliki upah yang berbeda dengan seorang desainer. Selain itu adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan tersebut justru merupakan sebuah ”u...

Dukung Pemerintah Perbaiki Kesenjangan

Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar di dunia atau sekitar 270 juta jiwa. Maka dari itu, kesenjangan ekonomi bukan lagi masalah yang dipandang luar biasa. Bukan hanya karena jumlah penduduknya, tapi juga karena kondisi geografis, negara kita adalah negara kepulauan di mana beberapa tahun yang lalu pembangunan hanya berpusat di beberapa daerah dan belum merata. Mungkin itulah yang menjadi salah satu faktor kesenjangan ekonomi di Indonesia. Coba bandingkan saja fasilitas pendidikan kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang lain antara di kota dengan di daerah pinggiran tentu sudah jauh berbeda. Selain itu, berdasarkan data Global Wealth Report 2016, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Jumlah harta kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Hal itu memang sangat miris. Namun, beberapa tahun ini sudah terlihat hasil dari berbag...

Mempercepat Pembangunan Desa

Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Meskipun angka rasio Gini pada 2016 berada di angka 0,39, turun dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran angka 0,4, dibalik angka tersebut ternyata Indonesia masih menyimpan banyak persoalan yang harus segera diatasi. Salah satunya mengenai ketimpangan antara desa dan kota. Menurut Presiden Joko Widodo, kemiskinan di daerah perkotaan tercatat sejumlah 7,7%. Angka tersebut melonjak 2 kali lipat di daerah perdesaan yang berjumlah 13,96%. Artinya, membangun desa merupakan usaha yang sejalan dengan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Selain itu, rasio elektrifikasi di desa tertinggal di seluruh Indonesia juga masih di bawah angka 40%. Padahal, rasio elektrifikasi di daerah perkotaan sudah di atas 90%. Tidak lupa juga mengenai angka rasio Gini di perdesaan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan, 0,32 vs 0,41, bukan berarti kondisi perdesaan lebih baik dibandi...

Memajukan Koperasi dan UMKM

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi diperlukan langkah yang komprehensif dan holistis. Tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, harus disertai dengan partisipasi aktif rakyat dalam menumbuhkan geliat ekonomi. Kendala besar yang dihadapi, masih terbatasnya lapangan kerja yang ada. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Oleh karenanya perlu membangun dan memperluas ceruk pasar kerja yang mampu mengakomodasi rakyat secara luas. Koperasi dan UMKM tentu bisa menjadi pintu masuk memperbaiki kesenjangan yang masih menganga lebar tersebut. Koperasi didasarkan pada upaya mencapai tujuan bersama dengan mengarusutamakan aspek kekeluargaan. Kerja sama yang dibangun tidak boleh didominasi sebagian kalangan saja, tiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan arah pergerakan roda koperasi. Ada begitu banyak usaha yang bisa dilakukan koperasi seperti perdagangan, simpan pinjam, industri, pertanian dan perkebunan, pertambangan. Koperasi yang dap...

Bersatu di Alam Demokrasi Indonesia

Pilkada DKI Jakarta telah usai, Anies-Sandi telah terpilih sebagai pasangan yang akan menggantikan Ahok-Djarot, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pilkada, sebagai perwujudan sistem demokrasi di Indonesia, telah sukses digelar, meskipun masih ada sekelompok kecil masyarakat yang tidak berpartisipasi dengan memilih golput. Sebagai warga negara Indnesia tentu kita menginginkan proses demokrasi yang baik, karenanya setiap anggota masyarakat harus bisa menerima hasil pemilihan kepala daerah sebagai wujud dari sistem demokrasi yang baik. J Kristiadi menyebutkan, setidaknya sepuluh pilar demokrasi. Satu, kedaulatan rakyat. Dua, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Tiga, kekuasaan mayoritas (hasil pemilu). Empat, jaminan hak-hak minoritas. Lima, jaminan hak-hak asasi manusia. Enam, persamaan di depan hukum. Tujuh, proses hukum yang berkeadilan. Delapan, pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Sembilan, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik....

Pilkada dan Persatuan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu proses dalam politik demokrasi di mana hak-hak suara rakyat menjadi penting. Secara administratif pada pilkada, hak suara diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dan memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpinnya. Pilkada 2017 memang sedikit memanas dan menarik untuk selalu diperbincangkan, khususnya Pilkada DKI Jakarta yang selalu menjadi pemberitaan utama media massa. Pada Pilkada DKI putaran kedua, Ahok-Djarot dinyatakan kalah dengan perolehan suara 42,05% atau 2.351.245 suara dibanding dengan Anis-Sandi dengan perolehan suara 57,95% atau 3.240.332 suara (sumber: www.pilkada2017.kpu.go.id ). Beberapa karangan bunga dari pendukung Ahok-Djarot yang banyak berdatangan dan menghiasi balai kota, juga membawa pesan perdamaian. Secara simbolis, pendukung Ahok-Djarot tetap mendukung kepemimpinan Ahok-Djarot, namun bukan berarti menolak Anis-Sandi sebagai gubern...

Membangun Keharmonisan Bernegara

Beberapa dua bulan lalu, pemilu serentak telah dilakukan beberapa daerah di Indonesia yang telah kita saksikan bersama. Dan April kemarin, kita juga telah menyaksikan kemenangan yang diperoleh nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilu putaran kedua Jakarta. Pemilu di Jakarta selalu menjadi ajang bergengsi setiap pemilu di Indonesia karena tak bisa dimungkiri, gubernur DKI menjadi kesempatan besar naik ke kursi kepresidenan. Berlangsungnya pemilu selalu dibumbui dengan perpecahan. Itu realita yang terjadi. Pemilu selalu disangkut pautkan dengan agama. Dan tak sedikit yang membawa nama agama dalam berlangsungnya pilkada, sehingga yang terjadi adalah perpecahan, perseteruan, dan radikalisme menjadi tontonan yang tak bisa dihindari. Bagaimana pilkada dapat berlangsung baik jika dalam diri manusianya masih ada kefanatikan dan menganggap agamanya paling benar. Semua agama mengajarkan yang baik, karena kita memiliki Tuhan masing-masing yang juga mengajarkan ke...

Mengakhiri Rivalitas Pascapilkada

Pergelaran pilkada serentak telah usai, khususnya di DKI Jakarta. Pemenangnya sudah jelas, pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih dengan perolehan 50% lebih suara. Disintegrasi dan polarisasi masyarakat yang terjadi akibat pemilu merupakan imbas dari fanatisme pendukung terhadap salah satu pasangan calon. Padahal, memilih salah satu paslon bukan berarti menjadi orang lain yang tidak seide sebagai musuh. Justru perbedaan pilihan itu menandakan adanya kebebasan berekspresi dan berjalannya analisis seseorang terhadap siapa yang akan mereka pilih. Dengan berakhirnya pergelaran pilkada, seharusnya disintegrasi dan polarisasi itu sudah tidak ada lagi. Semua masyarakat harus kembali menyatu dan menanggalkan perbedaan pilihan ketika pilkada. Yang kalah harus fair dan yang menang tidak boleh sombong, semuanya harus merangkul, itu berlaku untuk kepala daerah terpilih dan masing-masing tim suksesnya. Dengan demikian, konsolidasi menjadi ses...

Mahasiswa Perekat Persatuan

Kontestasi kursi DKI 1 telah menyita perhatian publik. Hal tersebut bisa dilihat ketika momentum pilkada disandingkan dengan isu penistaan agama menjadi alasan bagi warga di berbagai daerah datang membanjiri Ibu Kota untuk menuntut penegakan hukum. Buahnya adalah serangkaian aksi yang terangkum dalam tiga digit angka. Mahasiswa dari berbagai daerah turut meramaikan aksi tersebut. Identitas mahasiswa sebagai agent of change menjadi alasan mereka untuk turun aksi. Namun, perlu dijadikan sebuah refleksi bahwa tidak seluruh mahasiswa terlibat pada serangkaian protes tersebut. Apakah ini memperlihatkan kalau gerakan mahasiswa tidak lagi terpecah-belah? Kerisauan mahasiswa, untuk memilih terlibat aksi atau tidak, merupakan kebimbangan mereka akan pihak-pihak yang membenturkan isu-isu politis terhadap serangkaian aksi yang terjadi sehingga mahasiswa sebagai agen moderat cenderung berhati-hati untuk menyikapi isu tersebut. Sebagai aktor independen, mahasiswa harus berpihak te...

Bersatu Kembali untuk Maju

Beberapa pekan lalu kita telah menyaksikan dan ikut terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan 101 kepala daerah serentakdi seluruh Indonesia. Kini kita sudah menemukan pemenangnya dan tentu kita percaya mereka adalah orang pilihan yang bisa membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita menemukan sosok pemenang dalam kontestan pilkada ini tentu banyak perjuangan dan usaha maupun kerja keras yang dilakukan oleh para kandidat kepada masyarakat untuk meyakinkan maupun masyarakat dalam memperjuangkan calon dukungannya. Begitu pun dengan partai politik, harus bekerja keras untuk memperjuangkan calon yang diusungnya. Namun, yang terjadi di masyarakat adalah perpecahan karena perbedaan dukungan. Perpecahan yang terjadi selama proses pilkada ini merupakan sesuatu yang wajar dan merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tak bisa dimungkiri, kita hidup di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Karena itu, kita bebas untuk memilih siapa saja calon pemimpin...

Membangun Jakarta dengan Semangat Gotong-Royong

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah usai. Perhelatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap lima tahun sekali ini harus dilaksanakan dua kali putaran untuk menentukan pemimpin DKI lima tahun mendatang. Dari hasil hitung cepat di beberapa lembaga survei, pasangan calon nomor urut 3 Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno unggul atas Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Anies-Sandi selanjutnya adalah gubernur yang akan menentukan arah DKI lima tahun ke depan. Kemenangan keduanya sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat DKI Jakarta. Selama hampir enam bulan proses Pilkada DKI, selama itu pula momen masyarakat Jakarta menghadapi masalah yang cukup pelik, masalah yang hampir memecah persatuan bangsa Indonesia. Dalam agama Islam perbedaan adalah rahmat. Artinya adanya perbedaan adalah wajib. Perbedaan juga sudah diatur dalam sistem negara demokrasi seperti perbedaan pendapat, perbedaan memilih calon, dan perbedaan-perbedaan lain. Oleh ...

Perlu Rekonsiliasi Pasca-Pilkada DKI

Hasil perhitungan cepat Pilkada DKI telah memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dari pasangan Basuki-Djarot. Hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga menunjukkan kemenangan diraih oleh pasangan nomor urut tiga yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dalam perjalanan pilkada, pertarungan dua calon kandidat ini menguras banyak tenaga dan pikiran. Pilkada DKI banyak diwarnai kompetisi secara sehat maupun tidak sehat. Saling serang antara pendukung kerap terjadi, bahkan saling menjatuhkan adalah sisi lain dari ketidakdewasaan kita dalam mengikuti proses demokrasi. Ke depan hal ini harus menjadi evaluasi bersama. Sebagai ibu kota, Jakarta jelas menjadi contoh bagi daerah lain yang akan mengadakan pesta demokrasi serupa pada 2018. Kedewasaan seluruh pasangan yang bertarung, baik yang memenangkan pertarungan maupun yang tidak, harus menghargai hasil akhir pilkada. Pertarungan yang menguras tenaga hingga memecah belah antarpendukung perlu untuk diakhiri o...

Mengawal Visi, Misi, dan Janji

Pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 daerah memang layak dinobatkan sebagai pesta demokrasi lokal paling seru yang begitu menarik perhatian publik. Pilkada yang paling menjadi sorotan publik adalah Pilkada DKI Jakarta. Panasnya suhu politik di Ibu Kota bahkan telah terasa sejak beberapa bulan sebelum pilkada dilangsungkan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tokoh sentralnya. Keseruan Pilkada Jakarta bahkan menjalar ke mana-mana, dari dimensi politik, sosial, hingga agama. Isu dan sentimennya pun tak hanya sebatas lokal, namun nasional. Hingga kadar dan batas tertentu, Pilkada Jakarta ini telah menyumbangkan kegaduhan, bahkan kerawanan nasional seperti misalnya rawan dengan gesekan dan konflik sosial. Namun, kita patut bersyukur semua yang dikhawatirkan itu tak terjadi. Semoga saja hal ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi pematangan atau pendewasaan demokrasi kita. Dengan segala dinamika akhirnya episode ini berakhir pada Pilka...

Mari Bersatu, Tinggalkan Hate Speech

Pilkada DKI Jakarta selalu menjadi medan magnet terkuat yang mampu menarik perhatian publik berskala nasional hingga internasional. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa kontestasi perebutan kursi DKI 1 merupakan jembatan emas menuju posisi kekuasaan nomor satu di Republik ini. Pilkada DKI 2017 begitu gegap gempita hingga kemudian menjadi ingar-bingar. Berbagai isu dijual bebas dengan harapan meraih suara masyarakat mayoritas. Baik kubu yang mengatasnamakan agama maupun yang mengusung slogan kebinekaan, semua bersitegang membela pilihannya. Pada kondisi tersebut sepertinya mayoritas masyarakat lupa, bahwa di balik kepentingan sederhana perebutan kursi gubernur, selalu ada kepentingan yang lebih besar dengan memanfaatkan politik adu domba. Bahwa di balik pertikaian tersebut, ada banyak hal yang lebih patut dijaga. Sebab dengan kondisi saling membenci, pihak ketiga seperti punya pintu masuk dengan menunggangi salah satu pihak, atau membuat kekacauan lain yang tak ta...

Mengurangi Perselisihan Memupuk Persatuan

Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta telah usai dua pekan lalu. Hasil dari berbagai lembaga hitung cepat pun telah menunjukkan pemenangnya meskipun perhitungan resmi belum disampaikan oleh KPUD. Persaingan yang ketat dan aksi saling lempar isu telah dilewati, bahkan tak segan pula menimbulkan perselisihan di antara dua pendukung calon gubernur tersebut. Lalu, apakah mungkin perselisihan ini akan terus berlanjut meskipun pilkada telah usai? Perselisihan memang kerap terjadi selama proses pemilihan kepala daerah. Perebutan kekuasaan yang kadang diselimuti dengan politik kepentingan selalu membayangi dalam proses pilkada. Sering kita melihat perselisihan terjadi selama proses pemilihan berlangsung. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta yang selama kampanye ikut menyeret isu agama serta ras. Salah satunya ialah peristiwa pendukung Ahok yang muslim tidak disalatkan oleh masyarakat sekitarnya di daerah Karet, Setia Budi. Seharusnya peristiwa semacam ini tidak dibawa dalam pil...