Create Good Future: Poros Mahasiswa

Awal 2017 membawa suasana yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Tepat 15 Februari 2017 telah dilaksanakan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia. Pilkada tahun ini diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota membawa nuansa pemilu penuh persaingan untuk mendapatkan suara masyarakat. Persaingan ketat antarcalon kandidat membuat orang-orang begitu memperhatikan pilkada tahun ini, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menjadi sorotan semua pihak baik warga Jakarta maupun wilayah lain. Hal itu karena semua calon kandidat mempunyai kompetensi dan keahlian yang sangat unggul di bidangnya masing-masing. Hasil penghitungan suara dari KPU di beberapa daerah menjadi salah satu bukti respons masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Kepercayaan yang diberikan agar pemerintahan dapat mencapai tujuan, terutama meningkatkan kesejahteraan menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk memilih pemimpin lama atau mencari yang baru, sehingga pe...

Kita baru saja melaksanakan hak pilih dalam pilkada serentak tahun 2017. Siapa pun nantinya yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah semestinya amanah rakyat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Jangan menyakiti hati rakyat. Pembangunan yang dilakukan tentunya harus selaras, karena antardaerah saling terkait dalam bingkai NKRI. Tidak pantas kiranya jika seorang kepala daerah memosisikan dirinya sebagai penguasa daerah, karena sejatinya gubernur, bupati maupun wali kota adalah pelayan masyarakat, yang harus siap bekerja keras dan mempunyai gagasan, pemikiran, dan program progresif yang menjangkau ke depan. Politik dan ekonomi memang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait. Hatta pernah mengatakan bahwa demokrasi politik harus berjalan seirama dengan demokrasi ekonomi, karena kedaulatan rakyat tidak akan terwujud tanpa mewujudnya politik dan ekonomi demi kepentingan rakyat. Kedaulatan ekonomi, atau dalam istilah Tri ...

Pilkada atau pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaannya hampir selalu menimbulkan polemik antargolongan dalam masyarakat, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang pemilihan kepala negara maupun kepala daerahnya dipilih secara langsung. Pemilihan kepala daerah di Indonesia harus melalui beberapa tahapan transformasi sampai akhirnya dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada awal kemerdekaan sampai sebelum Era Reformasi, pilkada masih dilakukan secara tidak langsung. Namun, hal tersebut berubah setelah Era Reformasi atau dengan kata lain pilkada secara langsung baru dimulai setelah Era Reformasi. Pengertian pilkada secara langsung terkadang dianggap sebagai pisau bermata dua. Jika dilihat dari persepsi positif, pilkada secara langsung merupakan ladang bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus sebagai bentuk nyata rakyat bahwa rakyat pun ikut andil dalam pembentukan pemerintahan periode selanjutnya. Hal tersebut berbeda jika...

Pilkada serentak tahap II sudah berlangsung secara damai. Banyak kalangan menilai bahwa pilkada tahun ini akan berlangsung gaduh, tetapi fakta menunjukkan sebaliknya. Masyarakat sudah mulai dewasa dalam menjalankan demokratisasi. Sebagaimana diketahui, bahwa stabilitas politik nasional baru-baru ini sedang memanas. Banyak energi yang dihabiskan pemerintah dan masyarakat untuk mengurusi pilkada sehingga, iklim investasi pun agak lesu. Melihat pascapilkada kemarin berlangsung damai dan tertib, prospek ekonomi tahun ini diprediksi akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Selama 2016, ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,02%. Terkait kondisi ini, Presiden Joko Widodo dengan nada bahagia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masuk dalam urutan nomor tiga tertinggi di dunia. Jadi, dibandingkan dengan negara berkembang di dunia, posisi Indonesia terbilang cukup gemilang dalam hal pertumbuhan ekonomi. Lantas, Jokowi memproyeksikan tahun 2017 ini ekonomi tumbuh 5,1%. Harus diakui...

Pesta demokrasi baru saja digelar serentak dan hasilnya sedikit banyak telah diketahui oleh publik melalui berbagai proses quick count yang diadakan oleh beberapa lembaga survei terkemuka. Ada yang menang, dan tidak sedikit yang kalah. Rakyat tertegun melihat hasil-hasil quick count karena melihat pasangan dukungannya menang atau pun kalah. Namun, jelas bahwa di antara rakyat dapat disebutkan juga bahwa secara spesifik, calon investor sedang menunggu kepastian. Kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian dalam arti legal, yakni kepastian hukum atau rechtszekerheid . Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25/2007, jelas disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan menurut asas kepastian hukum. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang pen...

Tentu kita mengamini bahwa harapan dihelatnya pilkada serentak kali ini yaitu bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang bersih. Hal ini wajar mengingat selama ini kita sering mendapat kekecewaan dari sekian banyak kepala daerah karena terlibat korupsi. Alih-alih menjalankan program kerja secara amanah, mereka malah mempermainkan jabatan yang diembannya. Contoh terbaru yaitu operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Klaten Sri Hartini, yang menghebohkan masyarakat di penghujung tahun lalu. Sri Hartini dituduh terlibat kasus suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah. Sebelumnya juga terjadi kasus serupa yang menjerat Bupati Subang, Ojang Sohandi. Ojang ditangkap KPK karena didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Kasus di atas adalah sedikit contoh dari sederetan panjang kasus korupsi yang menimpa kepala daerah. Berdasarkan data KPK, hingga 2016 sedikitnya ada 361 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Rinciann...

Hajatan besar 101 daerah di Indonesia telah dilangsungkan secara serentak pada 15 Februari 2017. Namun, tim sukses pasangan calon di 101 daerah tersebut kini dihinggapi rasa khawatir dan waswas karena pada fase ini tim sukses atau pun tim pemenangan disajikan dengan berbagai macam hasil hitung cepat ( quick count ) yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang hasilnya pun berbeda-beda, syukur-syukur jika pasangan yang diusung memenangi perolehan suara sementara. Beralih dari kekhawatiran tim sukses pasangan calon, kekhawatiran dan waswas tersebut juga dialami oleh warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap di 101 daerah yang menghelat pilkada serentak tersebut. Hal itu menjadi wajar karena di tangan merekalah kelak akan terlahir jawara pilkada yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Warga mengkhawatirkan jawara yang kelak memimpin mereka tidak membela dan memihak pada kepentingan rakyat yang dipimpin. Mereka juga mengkhawatirkan jawara pilkada tersebut memi...

Setiap masa mempunyai warna tersendiri. Setiap warna mempunyai tujuan dan kebijakan yang berbeda. Tujuan dan kebijakan yang berbeda itu berdampak kepada masyarakat yang menjadi goal bagi kesuksesan pemimpin pada periode itu. Sebagian masyarakat diuntungkan dan sebagian lagi tidak. Begitu seterusnya yang dirasakan masyarakat tentang sosok pemimpin yang silih berganti. Gejolak seperti ini yang kita rasakan pada Pilkada Serentak 2017. Pilkada bukan hanya membicarakan tentang calon pemimpin masing-masing daerah. Yang menjadi perhatian besar saat ini adalah jumlah pemilih pemula dan pemilih muda yang cukup potensial memengaruhi surat suara. Pemilih pemula tidak hanya pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya, tetapi juga penentu kemenangan calon pemimpin dalam pilkada. Pilkada tidak luput dari permasalahan yang masih banyak terjadi di negeri ini. Menurut Ubedilah Badrun (2017), lebih dari 60% pemilih di Jakarta adalah pemilih rasional dan sisanya pemilih tradi...

Tahun ini Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang kedua sebagai langkah untuk melaksanakan pilkada serentak secara bersama pemilu presiden dan pemilihan legislatif pada 2024. Namun, Pilkada Serentak 2017 ini terasa sangat spesial karena dalam pilkada serentak yang dilakukan di 101 daerah ini termasuk salah satu di antaranya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pilkada di DKI Jakarta menjadikan semarak pilkada di 100 daerah lainnya tidak dapat dirasakan karena tertutup semaraknya Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh tiga calon yang merepresentasikan para elite politik negeri ini. Dengan begitu, tidaklah berlebihan jika Pilkada DKI Jakarta dikatakan sebagai pilkada rasa pemilihan presiden (pilpres). Pilkada ini juga menjadi ulangan dari Pilpres 2014 di mana masyarakat Indonesia benar-benar terbelah mendukung calon kepala daerah tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan politik di luar institusi p...

Pilkada serentak telah dilaksanakan, hasil hitung cepat telah diumumkan, dan real count masih dalam perhitungan. Pada Pilkada DKI Jakarta untuk sementara pasangan Ahok-Djarot unggul, disusul pasangan Anies-Sandi lalu Agus-Silvy. Pilkada berlangsung dengan aman dan damai. Dalam pelaksanaan pilkada ada banyak harapan yang harus diwujudkan oleh gubernur terpilih, khususnya di Jakarta. Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia dan menjadi pusat pemerintahan. Tentu saja ada banyak yang harus dibenahi. Harapan semua warga Jakarta adalah Jakarta lebih baik. Lebih baik yang seperti apa, yaitu yang bebas dari macet, banjir, kemiskinan, dan kriminal. Sudah terlalu lama warga Jakarta merasakan kemacetan, banjir, kemiskinan, dan tindakan kriminal. Di jalan raya Jakarta- Bogor di sekitar Pusat Grosir Cililitan, masih terjadi genangan air ketika hujan mengguyur, para pedagang dan pengendara motor terganggu dengan banjir tersebut. Banjir juga membuat jalan raya menjadi padat, sering sekali t...

Pilkada serentak tahap kedua resmi digelar 15 Februari 2017 mendatang. Tercatat ada 101 daerah di Indonesia yang menggelar pesta demokrasi lokal terakbar. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hajatan demokrasi ini diikuti 304 pasangan calon yang terdiri atas 237 pasangan calon yang diusung partai politik dan 67 pasangan calon dari jalur independen (perseorangan). Bersamaan dengan momentum ini muncul pula berjuntai harapan dari rakyat terhadap calon pemimpin barunya. Inti dari semua harapan yang dielu-elukan adalah semoga pemimpin selanjutnya bisa memimpin daerah masing-masing dengan bijak dan berorientasi kepada rakyat. Berbagai pekerjaan rumah juga harus segera dibenahi calon pemimpin daerah masing-masing. Salah satu persoalan yang menjadi titik perhatian rakyat adalah perkara pembangunan. Banyak yang menilai pembangunan masih cenderung mengabaikan atau bahkan menggeser posisi rakyat. Misalnya kita lihat pembangunan smelter di Kalimantan. Pembangunan yang di...

Rabu, 15 Februari 2017 lalu, masyarakat di 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota) telah memilih pemimpin baru melalui pilkada serentak. Tinggal menunggu proses rekapitulasi suara, masyarakat akan segera tahu siapa sosok yang bakal memimpin daerahnya selama lima tahun ke depan. Bahkan berbagai lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat ( quick count ) perolehan suara tiap pasangan calon di berbagai daerah. Meskipun demikian, siapa pun nanti yang terpilih menjadi kepala daerah, tentu masyarakat sepakat mereka harus konsisten terhadap janji kampanyenya. Hal yang wajar apabila masyarakat punya ekspektasi sangat besar terhadap kepala daerah yang terpilih. Maka mereka dituntut untuk memenuhi atau mewujudkan program-program yang menjadi janji kampanyenya. Janji kampanye adalah hutang politik yang harus ditepati. Jangan sampai janji-janji yang disodorkan selama masa kampanye hanya sebagai ”pemikat hati” masyarakat saja. Yang dibutuhkan masyarakat hanyalah lan...

Negara Indonesia merupakan negara penganut asas demokrasi. Salah satu bentuk pelaksanaan hal tersebut adalah dengan penyelenggaraan pilkada. Serupa yang terjadi di Indonesia saat ini dengan diadakan pilkada serentak dilakukan di berbagai daerah. Sudah menjadi realita setiap dilaksanakan pilkada selalu ada fenomena golput (golongan putih). Golput bermakna ada sekelompok masyarakat tanpa ada ikatan atau perjanjian dan serentak tidak mengikuti pemilihan umum atau tidak menggunakan hak suaranya di dalam pemilihan umum, sikap ini disebut juga dengan apatis terhadap politik. Tentu ini disebabkan berbagai hal, seperti karena si pemilih tidak menemukan calon pemimpin ideal sesuai kriterianya atau tidak melihat ada nilai yang lebih baik pada calon pemimpin lainnya. Mereka juga tergolong pihak yang tidak mendapat edukasi politik sehingga tidak mengerti atau kurang paham perpolitikan. Selain itu, juga karena ada pihak yang tidak yakin usahanya akan memengaruhi kebijakan pemerintah...

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini merupakan Pilkada yang dilakukan serentak di 101 daerah, meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Pilkada serentak ini diselenggarakan di beberapa daerah yang cukup besar, seperti Aceh, Banten, DKI Jakarta, Papua Barat, dan daerah lainnya yang memiliki dampak cukup besar dalam pembangunan di Indonesia. Pilkada merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dijunjung sebagai sistem kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam proses suksesi kepemimpinan, dalam hal ini pilkada untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota, rakyatlah yang menjadi pemegang tahta tertinggi untuk menentukan siapa yang berhak memimpin mereka. Mereka yang terpilih adalah yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mewakili rakyat dalam penentuan kebijakan. Dengan demokrasi, partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan aspirasi tentang sifat kepemimpinan dan program yang dibutuhkan masyarakat sangat penting dalam setiap suksesi kepemimpi...

Dari data KPK, dalam rentang waktu tahun 2004-30 Juni 2016 terdapat 15 gubernur dan 50 wali kota/ bupati dan wakilnya terjerat kasus korupsi (Litbang KORAN SINDO, 6 September 2016). Fenomena korupsi anggaran daerah menjadi sebuah kepiluan dalam otonomi daerah. Kepala daerah yang seharusnya menjadi perpanjangan pusat dalam pembangunan daerah dan sebagai “komando” pembangunan daerah, justru menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Seringnya kepala daerah memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menunjukkan minimnya integritas kepala daerah tersebut. Penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah merupakan bentuk refleksi dari arahan tentang kebijakan otonomi daerah (TAP MPR Nomor IV/MPR/2000). Namun, hal ini nyatanya menjadi tanah subur oknum kepala daerah dan kroni untuk “bermain”. Kemandirian daerah sebagai upaya pemerataan pembangunan nasional menjadi terganggu karena penyelewengan anggaran daerah. Karena itu, bukan m...

Pilkada serentak di 101 daerah yang akan digelar pada 15 Februari 2017 tentu menyimpan banyak makna di dalamnya. Indonesia dengan latar belakang permasalahan yang tidak sama antardaerahnya membuat pilkada menjadi momen untuk penyelesaian masalah di tiap-tiap daerah. Pilkada tentu diharapkan akan melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar mengabdi pada masyarakatnya sehingga masalah seperti masih tingginya angka kemiskinan dan belum tercapainya kesejahteraan dapat teratasi. Berdasarkan debat para calon pemimpin daerah yang ditayangkan di TV nasional maupun di media lain, kata integritas menjadi kata yang sering disebut dalam pemaparan visi dan misi. Integritas pada dasarnya memang merupakan istilah yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Indikator keberhasilan seseorang dalam memimpin ditentukan oleh seberapa tinggi integritasnya. Integritas tidak bisa diartikan sebatas kejujuran. Integritas menurut Henry Cloud adalah upaya untuk menjadi seorang yang utuh dan terpadu d...

Rabu (15/2) pekan depan pilkada serentak di 101 daerah akan terlaksana. Berbagai pasangan calon telah menyiapkan slogan mereka untuk menarik perhatian masyarakat di masa kampanye ini. Hal ini akan terus berlangsung hingga masa kampanye berakhir pada 11 Februari, atau Jumat ini. Visi dan misi tidak lupa turut serta terpampang di berbagai atribut kampanye untuk menarik perhatian pemilih. Berbagai janji diutarakan ke masyarakat, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, membuka lapangan pekerjaan, bahkan untuk mengatasi kemacetan di suatu daerah. Tentu setiap janji yang telah diutarakan setiap calon ini akan menjadi harapan besar bagi masyarakat. Janji yang diutarakan setiap calon tentunya bertujuan untuk memikat hati pemilih di hari H pilkada nanti. Bahkan, mereka tidak hanya mengutarakan janji tersebut. Terkadang untuk memikat hati pemilih, pasangan calon tidak segan mengeluarkan uang yang dapat memengaruhi pemilih. Peristiwa ini yang sering diartikan sebagai politik...

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelum tahun 2005 merupakan pemilihan wakil daerah yang dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Namun, sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pilkada menjadi suatu sarana kedaulatan yang tersedia bagi rakyat untuk menyalurkan hak konstitusinya dalam memilih pemimpin daerah untuk menentukan masa depan daerahnya masing-masing. Adanya UU Nomor 32/2004 ini telah membuat rakyat terlibat secara langsung dalam menentukan wakil daerahnya sendiri. Lahirnya sistem pilkada yang baru ini membuat adanya aktivitas kampanye yang kerap dilakukan para pasangan calon pemimpin daerah untuk menguraikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam lima tahun ke depan. Dalam menguraikan program kerjanya, para pasangan calon berlomba menarik simpati rakyat dengan mengobral janji-janji manis untuk membuat rakyat tergiur dan hendak memilih mereka. Pada dasarnya pilkada bertujuan untuk mendapatkan kepala dae...

Pesta demokrasi akbar bertajuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan digelar pekan depan. Kita berharap dapat menjaring sosok pemimpin daerah terbaik lewat pilkada. Pasalnya, diakui atau tidak, negeri ini masih dilanda krisis kepemimpinan. Figur pemimpin yang bersih dan jujur seolah menjadi barang langka yang sulit ditemukan sehingga tak sedikit pula yang merasa pesimis, akankah pilkada ini benar-benar mampu menjaring pemimpin daerah yang menjadi dambaan rakyat. Meskipun demikian, di tengah-tengah rasa pesimis ini masih terselip rasa optimistis, harapan hadirnya pemimpin daerah yang mampu membawa roda pembangunan daerahnya ke arah lebih baik. Dalam mewujudkannya, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan perjuangan dan sinergitas seluruh elemen masyarakat seusai pilkada ini. Baik pihak yang menang maupun yang kalah harus bersatu padu dan bahu-membahu membangun daerahnya demi kesejahteraan bersama. Rekonsiliasi juga perlu semai seusai pilkada...

Ada 101 daerah yang akan menjadi panggung kompetisi demokrasi dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Dari 101 daerah itu, terdapat 7 provinsi, 18 kota, serta 76 kabupaten. Kenyataannya, perhatian publik dan berbagai pemberitaan di ruang publik republik ini lebih dominan menyajikan seputar ”panas”- nya dinamika panggung Pilkada DKI Jakarta. Sebagaimana tema Poros Mahasiswa periode ini: ”101 Pilkada, 101 Harapan”, kita tentu sadar bahwa pilkada bukan hanya milik Jakarta, melainkan ada 100 daerah lain yang sama-sama mesti kita sukseskan. Selain kesuksesan dalam penyelenggaraan (prosedural), kita pun tentu saja berharap secara substansial Pilkada Serentak 2017 ini akan dapat mewujudkan harapan-harapan rakyat. Selain harapan akan terwujud kemajuan daerah serta tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, tak kalah besarnya harapan masyarakat agar pilkada kali ini dapat meminimalisasi atau bahkan meniadakan sama sekali ”kader-kader koruptor” ya...

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan perhelatan demokrasi tingkat daerah di Indonesia sebagai konsekuensi ditetapkannya UU Nomor 8/2015 Pasal 3 mengenai pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh Indonesia. Lebih rinci lagi dijelaskan pada pasal 201, pilkada serentak nasional baru benar-benar bisa tercapai pada 2027. Pada 15 Februari 2017 mendatang, pilkada serentak gelombang kedua akan melibatkan 101 daerah meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, di seluruh Indonesia. Dapat dipastikan pilkada kali ini tentu menghabiskan biaya yang sangat besar dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah anggaran disetujui pada Pilkada 2017 esok mencapai Rp4,45 Triliun. Biaya ini memang lebih kecil daripada pilkada serentak gelombang pertama yang berkisar di angka Rp6,8 triliun. Namun perlu dicatat, biaya tersebut belum termasuk dana kampanye para kandidat yang bisa mencap...

Negara demokrasi terbesar ketiga dunia yaitu Indonesia, pada 15 Februari 2017 akan menggelar kontestasi pilkada secara serentak di 101 daerah. Pilkada tersebut akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Tidak dapat dimungkiri setiap kali menjelang kontestasi pilkada, di situ pasti ada ajang kampanye yang di situ pula calon kepala daerah menyampaikan janji-janji politiknya untuk mendulang suara pemilih yang berharap padanya. Dalam teori marketing politik (Firmanzah, 2008) salah satu strategi yang harus dimiliki dan dilakukan politisi/ calon kepala daerah untuk mendapatkan kekuasaan yakni memiliki dan menyampaikan visi-misi politik kepada pemilih. Dalam teori tersebut mendasarkan pada penyampaian visi-misi menjadi penting dalam rangka membidik pemilih dalam memenangkan kontestasi politik. Karena itu, mereka harus memiliki ide...

Jelang berlangsungnya pilkada serentak 2017 yang diadakan di 101 daerah di Indonesia, masyarakat patut waspada terhadap potensi meningkatnya provokasi di media sosial (medsos). Provokasi di medsos jelang pemilihan kepala daerah sendiri bukanlah isapan jempol belaka. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyak kabar hoax , status yang berisikan ujaran kebencian, dan fitnah yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat pengguna medsos. Provokasi di medsos terhitung efektif untuk dilaksanakan. Selain karena pengguna medsos di Indonesia terhitung cukup besar, hal itu juga bisa dianggap menghemat anggaran ketimbang melakukan provokasi langsung di dunia nyata. Karena itu, provokasi di medsos sama seperti peredaran narkoba yang harus diberantas, karena dapat merusak pikiran orang banyak terutama menjelang dilakukannya pilkada serentak. Provokasi di medsos senantiasa mengakibatkan kedamaian yang diharapkan hadir di saat sebelum dan sesudah pesta demokrasi Indonesia seolah-olah ...

Tinggal menghitung hari berbagai daerah di seluruh Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi bertajuk pilkada serentak jilid II yang akan tersebar di 101 daerah, dan diperkirakan akan berlangsung di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Namun, dewasa ini kita banyak disodori pemimpin-pemimpin yang hanya mengumbar janji palsu belaka, sangat minim terobosan, tidak ada bukti konkret dari apa yang telah dijanjikan sewaktu kampanye, dan main politik uang. Pemimpin hanya menjadikan jabatannya sebagai alat untuk memuaskan hasrat nafsu duniawi, memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Beberapa kasus yang menimpa pemimpin daerah semakin hari semakin menyeruak, satu per satu kasus mulai dibongkar oleh pihak berwajib. Mulai kasus penurunan jabatan kepada sanak saudara hingga adanya praktik-praktik korupsi dalam berbagai macam bentuk. Akibatnya tak sedikit dari masyarakat yang merasa pesimistis dalam menentukan pemimpin pilihannya. Mungkinkah pada pilkada serentak kali...

Ada 101 daerah yang berlaga dalam pilkada serentak pada 15 Februari mendatang. Pilkada ini diprediksi akan berlangsung semarak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota, yang akan menyedot banyak perhatian publik. Tahun ini akan ada 101 kepala daerah yang dilantik secara bersamaan. Dapat dipastikan, hingga menjelang hari pemilihan, para kandidat akan terus mengeluarkan jurus-jurus politiknya agar bisa memenangkan pertandingan. Para kandidat tak mau gegabah dalam membuat strategi. Begitu juga dengan para ”mesin” partai pendukung yang sadar jika pilkada 2017 merupakan arena percaturan politik yang harus dimenangkan, sebab akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Untuk itu, segala jurus dikeluarkan oleh para masing-masing calon pemimpin di 101 daerah. Bahkan ada juga calon kepala daerah di sejumlah daerah yang harus berjuang memenangkan pemilu meski lawannya adalah kotak kosong, alias tak ada rival politik. Namun harus diakui dari 101 daerah, pilkada Banten dan Jakar...

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar urutan ke tiga dunia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, tentunya harus ada salah satu hal yang mencirikan sebagai negara demokrasi. Salah satu ciri sebagai negara demokrasi tersebut yaitu adanya pemilihan umum. Pada 15 Februari 2017 nanti, 101 daerah di Indonesia akan melaksanakan pilkada secara serentak. Pilkada tersebut akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada sebagai tumpuan harapan masyarakat dan bangsa yang diharapkan mampu memberikan perubahan pada tiap-tiap daerah yang menyelenggarakan pemilu, yang menjadi harapan masyarakat Indonesia adalah mempunyai pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi daerahnya. Pemimpin yang dapat menerima keluh kesah masyarakatnya, pemimpin yang dapat merangkul masyarakatnya, dan pemimpin yang dapat menjala...