Bak drama televisi, episode demi episode korupsi di kalangan pemangku
jabatan negara seakan tak ada habisnya. Satu per satu elite pejabat
tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti halnya efek domino, tertangkap satu, yang lain pun ikutan terseret. Bahkan, yang teranyar kasus megakorupsi KTP elektronik yang merampas uang rakyat hingga triliunan rupiah. Korupsi masih menjadi extra ordinary crime yang marak dilakukan pejabat. Hal itu bisa dilihat indeks persepsi korupsi dunia, Indonesia (2015) masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 , Indonesia berada di peringkat 52.
Sungguh miris dan memprihatinkan. Kerugian negara pun tak sedikit jumlahnya. Lihat saja data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2015 silam negara telah merugi Rp3,1 triliun dengan 550 kasus. Jumlah ini tentunya membahayakan bagi perekonomian negara, ketahanan, serta integritas pejabat. Belum ditegakkannya hukum secara tegas dan adil disinyalir menjadi poin utama penyebab korupsi tetap tumbuh subur di institusi pemerintahan.
Sebenarnya hukum telah mengatur, tetapi yang menjadi titik persoalan ialah implementasinya di lapangan. Selain itu, sistem pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel turut menyumbangkan untuk melebarkan celah masuknya korupsi. Imbasnya para pejabat tertarik bermain-main di lingkaran ini. Hukum seakan tumpul ke atas dan runcing ke bawah.
Untuk memutus mata rantai korupsi tidak cukup hanya mengandalkan KPK semata. Oleh karenanya, sinergitas dan kerja sama dari berbagai pihak baik itu pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun segenap masyarakat merupakan cara ampuh memberantas korupsi. Tindakan penanganan dan pencegahan harus berjalan seimbang.
Penanganan jangka pendek dapat berupa penegakan hukum seberat-beratnya terhadap para pencuri uang rakyat tanpa pemberi ampunan. Hukum tidak tebang pilih, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Penegakan tersebut tidak cukup hanya mencopot jabatannya, mengembalikan uang hasil korupsi, serta membayar denda semata.
Namun, juga hukuman bui yang panjang, pemiskinan, bahkan bisa dengan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Sementara, upaya jangka panjang, yaitu dengan penguatan moral, spiritual, dan mengukuhkan rasa nasionalisme yang ditanamkan sejak dini menjadi langkah pencegahan strategis yang dilakukan melalui pendidikan.
Pendidikan mempunyai tugas berat untuk memotong mata rantai korupsi kepada generasi bangsa mendatang. Sekali lagi, upaya-upaya baik dari segi penanganan dan pencegahan tersebut harus dijalankan dengan kerja sama dari semua pihak. Harapannya, tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi. Bibit-bibit korupsi di bumi pertiwi pun dapat dibasmi sampai ke akar-akarnya.
SUWANTO
Mahasiswa Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 14 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-14
Seperti halnya efek domino, tertangkap satu, yang lain pun ikutan terseret. Bahkan, yang teranyar kasus megakorupsi KTP elektronik yang merampas uang rakyat hingga triliunan rupiah. Korupsi masih menjadi extra ordinary crime yang marak dilakukan pejabat. Hal itu bisa dilihat indeks persepsi korupsi dunia, Indonesia (2015) masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 , Indonesia berada di peringkat 52.
Sungguh miris dan memprihatinkan. Kerugian negara pun tak sedikit jumlahnya. Lihat saja data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2015 silam negara telah merugi Rp3,1 triliun dengan 550 kasus. Jumlah ini tentunya membahayakan bagi perekonomian negara, ketahanan, serta integritas pejabat. Belum ditegakkannya hukum secara tegas dan adil disinyalir menjadi poin utama penyebab korupsi tetap tumbuh subur di institusi pemerintahan.
Sebenarnya hukum telah mengatur, tetapi yang menjadi titik persoalan ialah implementasinya di lapangan. Selain itu, sistem pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel turut menyumbangkan untuk melebarkan celah masuknya korupsi. Imbasnya para pejabat tertarik bermain-main di lingkaran ini. Hukum seakan tumpul ke atas dan runcing ke bawah.
Untuk memutus mata rantai korupsi tidak cukup hanya mengandalkan KPK semata. Oleh karenanya, sinergitas dan kerja sama dari berbagai pihak baik itu pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun segenap masyarakat merupakan cara ampuh memberantas korupsi. Tindakan penanganan dan pencegahan harus berjalan seimbang.
Penanganan jangka pendek dapat berupa penegakan hukum seberat-beratnya terhadap para pencuri uang rakyat tanpa pemberi ampunan. Hukum tidak tebang pilih, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Penegakan tersebut tidak cukup hanya mencopot jabatannya, mengembalikan uang hasil korupsi, serta membayar denda semata.
Namun, juga hukuman bui yang panjang, pemiskinan, bahkan bisa dengan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Sementara, upaya jangka panjang, yaitu dengan penguatan moral, spiritual, dan mengukuhkan rasa nasionalisme yang ditanamkan sejak dini menjadi langkah pencegahan strategis yang dilakukan melalui pendidikan.
Pendidikan mempunyai tugas berat untuk memotong mata rantai korupsi kepada generasi bangsa mendatang. Sekali lagi, upaya-upaya baik dari segi penanganan dan pencegahan tersebut harus dijalankan dengan kerja sama dari semua pihak. Harapannya, tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi. Bibit-bibit korupsi di bumi pertiwi pun dapat dibasmi sampai ke akar-akarnya.
SUWANTO
Mahasiswa Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 14 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-14
Komentar
Posting Komentar