Create Good Future: Poros Mahasiswa

Lima bulan sudah publik digaduhkan oleh drama politik Jakarta yang cukup sengit. Beragam isu digunakan sebagai senjata dan komoditas politik. Implikasinya juga luar biasa besar. Tak sedikit masyarakat, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, ikut tersulut dan mendadak jadi juru kampanye, buzzer sampai hoax army yang cukup meresahkan. Ihwal fenomena ini ibarat alarm yang menandakan daruratnya keberagaman dan persatuan Indonesia. Melihat kenyataan demikian, logis apabila jawara baru Jakarta kali ini, Annies Baswedan-Sandiaga Uno, dibebani sebuah tanggung jawab moral yang begitu besar, yaitu menghadirkan politik kebangsaan, mengingat Jakarta adalah wajah peradaban nasional yang menjadi tolok ukur demokrasi Indonesia. Politik kebangsaan dimaknai sebagai komitmen negara membentuk kepercayaan publik antara masyarakat-negara maupun solidaritas antarwarga melalui upaya akomodasi atas kepentingan entitas masing-masing dan kelompok masyarakat. Menjadi sebuah keniscayaan apabil...

Konflik bersenjata yang terjadi di negara-negara Timur Tengah maupun Semenanjung Korea memang tidak memengaruhi stabilitas politik Indonesia. Namun, bukan berarti hal itu bisa terus dibiarkan. Dilihat dari Hukum Humaniter Internasional, konflik yang terjadi di Suriah pada awalnya hanyalah konflik bersenjata noninternasional yang timbul akibat adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan pada masa itu, namun semua itu berubah menjadi konflik bersenjata internasional ketika ada intervensi dari negara lain yang juga memiliki kepentingan terhadap negara tersebut. Begitu juga yang terjadi di Semenanjung Korea yang sejak awal konflik itu terjadi telah ada intervensi dari AS dan Rusia yang saling berebut pengaruh sejak terjadinya perang dingin pasca-Perang Dunia II. Menurut komisioner tinggi PBB untuk pengungsi, hingga saat ini terdapat 13,5 juta warga Suriah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang terjadi akibat konflik tersebut. Sementara perang yang terjadi di Semena...

Dunia internasional tengah digemparkan oleh konflik Suriah yang menghilangkan ribuan jiwa. Media internasional juga tak luput dari situasi memanas tersebut, akar permasalahan politik etis dan ekonomi terus mengalami metamorfosa. Fenomena gas sarin yang dialamatkan oleh rezim Basyar al-Assad—meskipun belum diketahui kebenarannya—menyusul peluncuran rudal Amerika Serikat yang diklaim telah melewati garis merah. Konflik ini memicu disintegrasi antarnegara dan terpecahnya persatuan di berbagai belahan dunia. Fenomena gas kimia yang diduga jenis sarin ini diluncurkan oleh pesawat tempur Suriah di Khan Shaykun, Provinsi Idlib, pada Selasa 4 April 2017. Berdasarkan data WHO, serangan ini menewaskan 70 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka, mayoritas korbannya terdiri dari kalangan wanita dan anak-anak. Gas sarin dinilai sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Menjamurnya pemberitaan media Amerika dan Eropa terkait kekejaman rezim Presiden Basyar al-A...

Hari ini udara terasa sangat pengap, kebencian jauh lebih besar daripada cinta. Dunia menjadi sesuatu yang kita prihatinkan, bukan dinikmati. Saling curiga, permusuhan, dan berbagai berita mengenai pembunuhan adalah tragedi yang kini kita lihat dan dengar sehari-hari. Konflik Azerbaijan-Armenia, perang di Suriah, sampai krisis di semenanjung Korea seolah merepresentasikan dunia ini bergerak menjauh dari nilai kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mesti yang paling bertanggung jawab terhadap politik global yang memanas. Namun, jauh dari peranan; yang dapat dilakukan PBB kini hanya dapat mengecam dan moderator pertikaian yang rapuh. Resolusi PBB untuk mengakhiri konflik di berbagai negara yang terlibat itu seolah melempem. Kenyataan memperlihatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, China, maupun Rusia melakukan suatu semaunya untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Peristiwa ini seolah menegaskan bahwa ramalan Samuel P Huntington belum juga te...

Dunia akhir-akhir ini semakin merana dengan bergejolaknya politik global yang berimbas pada tergusurnya nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa terbaru terjadi pengeboman Suriah oleh Amerika Serikat. Tindakan tersebut sebagai respons Amerika Serikat yang menganggap Suriah telah menggunakan senjata kimia ke sebuah kota yang dikuasai kelompok pemberontak. Pengeboman tersebut tentunya menuai pro dan kontra di masyarakat internasional. Hal yang paling penting dan menjadi sorotan adalah nilai kemanusiaan telah dirampas oleh pengeboman tersebut. Banyak warga sipil yang meninggal, bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi korban sebagai imbasnya. Gejolak politik global sebenarnya tidak terjadi begitu saja tanpa ada sebab akibat yang melatarbelakanginya. Sebenarnya inti dari permasalahan tersebut adalah perebutan sumber energi dan konflik antarperadaban. Sumber energi yang diperebutkan adalah minyak bumi yang menjadi kebutuhan bagi setiap negara. Kebutuhan akan minyak bumi sangat men...

” Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan ”. Tafsir original intent dari preamble tersebut merupakan bagian dari jiwa bangsa Indonesia yang meneguhkan diri untuk menolak seluruh bentuk penjajahan di atas muka bumi baik penjajahan fisik dan nonfisik, dan menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Inilah pandangan politik bangsa yang merupakan tugas akbar. Saat ini dunia kembali dihebohkan dengan serangan menggunakan zat kimia di Suriah. Tak lama kemudian disusul lagi dengan serangan rudal oleh Amerika Serikat hingga menimbulkan perdebatan pro dan kontra atas serangan tersebut. Korban jiwa berjatuhan dalam jumlah sangat banyak. Pun kasus kemanusiaan yang terjadi di Rohingya (Myanmar), semakin memperjelas bahwa krisis kemanusiaan masih mengakar di belahan dunia. Dalam keadaan seperti ini menggambarkan bahwa semangat kemanusiaan yang dibangun dengan proye...

Beberapa waktu lalu Amerika Serikat menjatuhkan bom di pangkalan udara milik Suriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pengeboman ini sebagai respons atas penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Atas kejadian itu, Rusia memprotes tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah AS dengan alasan serangan itu merupakan tindak agresi yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan Piagam PBB ( Sindonews.com , 15 April 2017). Alasan kemanusiaan disangka tidak cukup mendasari konflik yang terjadi di Suriah. Mengingat Timur Tengah sebagai negara-negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, faktor ekonomi diyakini sebagai alasan utama konflik di Suriah. Suriah diyakini memiliki peran sentral atas perdagangan minyak bumi dunia. Bersarangnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah juga menjadi alasan AS untuk menyerang kawasan tersebut. Hal ini sudah menjadi janji Donald Trump ketika kampanyenya menjelang pemilihan presiden AS. ISIS sebagai or...

Situasi politik global sedang tidak kondusif akhir-akhir ini, apalagi ketika pemerintah Suriah pada Selasa (4/4) lalu melontarkan serangan bom kimia yang menyebabkan tewasnya warga sipil. Tak berapa lama kemudian disusul serangan rudal oleh Amerika Serikat (AS) ke Suriah. Hal ini menyebabkan hubungan Rusia yang merupakan sekutu Suriah semakin jauh dengan AS. Bahkan membuat Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin terlibat perang kata-kata. Konflik Suriah memang menjadi perhatian. Sejak tahun 2011 hingga saat ini sudah ratusan ribu jiwa menjadi korban, namun tidak juga menemukan titik terang. Ditambah lagi dengan berbagai kepentingan dari pihak luar yang masuk sehingga menambah rumit dan runyam penyelesaian konflik di Suriah. Bukan hanya Suriah, namun juga Iraq, Palestina, Yaman, dan belahan negeri lain pun hingga sekarang belum bisa menemukan titik terangnya. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi harapan banyak umat manusia dalam...

Awal bulan ini, masyarakat dunia dikejutkan dengan pengeboman dan penembakan senjata kimia oleh kaum pemberontak yang terjadi di Kota Khan Seikhun, Suriah. Sebanyak 86 orang tewas dan 30 di antaranya merupakan anak-anak. Konflik ini diperparah dengan tindakan pemerintahan Amerika Serikat yang menjatuhkan rudal ke pangkalan militer Suriah. Akibatnya, sikap beberapa negara atas serangan rudal ini terpecah antara kubu pro dan kontra. Kasus tersebut menambah panjang rentetan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sejak dahulu, Timur Tengah merupakan kawasan yang paling sering mengalami konflik dan instabilitas politik. Konflik yang terjadi di Timur Tengah sering kali menjadi headline pemberitaan berbagai media di seluruh dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan lagi hanya permasalahan yang ditangani oleh negara-negara yang terletak di kawasan semenanjung Arab, melainkan juga permasalahan yang harus ditangani berbagai negara di seluruh dunia. Salah satunya...

Belakangan ini di belahan dunia utara dan selatan banyak terjadi gejolak politik. Tak terkecuali di ibu kota Indonesia, Jakarta, tempat kontestasi politik akan digelar dalam bentuk pilkada putaran kedua. Namun apabila dilihat secara menyeluruh, seluruh krisis politik tersebut terjadi karena satu hal, yakni perbedaan pendapat. Memiliki pandangan yang berbeda adalah lumrah, namun justru hal yang terkesan simpel inilah yang justru menjadi kunci di mana banyak perseteruan muncul. Bisa kita ambil contoh mengenai bagaimana serangan Amerika Serikat kepada Suriah beberapa hari yang lalu telah menuai kontroversi karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena lebih menekankan penggunaan kekerasan. Atau, kita dapat melihat kondisi di Pilkada DKI Jakarta yang membelah warga menjadi dua kubu yang terus berseteru, semua hanya perbedaan pendapat dan pilihan saja. Justru di sinilah letak penegakan hukum ...

Serangan 59 rudal Tomahawk milik AS atas perintah Presiden Donald Trump pada Jumat (7/4/2017) ke Pangkalan Udara Shayrat di Homs, Suriah telah menimbulkan kerusakan sekaligus ketegangan. AS dengan kekuatan militernya telah memicu konflik yang bisa berujung pada terjadinya perang yang menyeret banyak negara. Sekutu Suriah, yakni Rusia, mengecam keras tindakan yang dilakukan Negeri Paman Sam ini. Eskalasi politik global kini kian memanas. PM Rusia Dmitry Medvedev menyebut bahwa aksi AS tersebut sebagai tindakan ilegal dan satu langkah bentrok terhadap Rusia. Tak mau tinggal diam, Rusia mengirimkan kapal perang Admiral Grigorovic RFS-494 yang dipersenjatai rudal kaliber ke perairan Mediterania, Suriah. Negara-negara dunia juga mulai bersikap menanggapi aksi AS ini. Rupanya serangan AS mendapat dukungan dari 12 negara sebagaimana dikutip dari New York Post, yakni Inggris, Jerman, Arab Saudi, Jepang, Prancis, Turki, Israel, Italia, Australia, Kanada, Uni Emirat Arab, Polandi...

Politik dunia hari ini sedang mengalami krisis kebuntuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan. Seperti kasus perang yang terjadi di Timur Tengah, dan yang paling sering mengacaukan stabilitas politik dunia adalah munculnya beberapa aksi teror. Penyelesaian konflik yang terjadi melalui pendekatan konflik akan memperpanjang terjadinya perang, bahkan yang terjadi di Suriah merembet ke perang antarsaudara. Sejak terjadinya aksi pengeboman gedung WTC pada 11 September 2001 dan menewaskan ribuan orang, dunia seakan belum mampu menuntaskan tugasnya untuk mengurai kasus teroris serta terorisme sebagai paham. Kecenderungan menyelesaikan kasus terorisme melalui peperangan nyatanya mengalami kebuntuan jika ditinjau dari aspek penyelesaian serta teror yang masih ada. Dalam tatanan dunia hari ini seharusnya mulai disepakati bahwa kasus terorisme, kelaparan, dan kemiskinan adalah musuh bersama yang segera untuk di selesaikan. Pandangan ini muncul da...

Sejarah panjang Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan disertai dengan banyaknya negara di dunia yang tertindas oleh penjajahan membuat presiden Indonesia pertama, Ir Soekarno, memproklamasikan politik Indonesia yang bebas-aktif di medio 50-an. Politik bebas- aktif tersebut memiliki tujuan untuk memosisikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari pengaruh blok-blok yang berseberangan ketika itu, yaitu blok Barat dan blok Timur, sekaligus aktif mengampanyekan perdamaian di berbagai belahan dunia. Sikap politik bebas-aktif Indonesia tersebut dipegang teguh hingga saat ini oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi dinamika ekonomi-politik global yang terus berkembang. Kasus penjajahan Palestina oleh Israel, pengusiran muslim Rohingya dari wilayah Myanmar, pengeboman yang terjadi di Paris, Boston, dan berbagai kejadian kejahatan di dunia lainnya direspons pemerintah Indonesia dengan sikap mengecam setiap tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadila...

Beberapa permasalahan politik di tingkat global yang terjadi akhir-akhir ini seperti krisis kemanusiaan di Suriah, persekusi etnis Rohingya di Myanmar, polemik imigran di Eropa, naiknya popularitas kaum populis kanan di berbagai negara di dunia, serta terorisme yang terjadi berulang kali, sebenarnya menandakan satu hal: dunia sedang dilanda krisis kosmopolitanisme. Lebih dari dua abad sejak pertama kali dituliskan oleh Immanuel Kant pada 1795 dalam karya magnum opus -nya Perpetual Peace atau Perdamaian Abadi, dunia masih belum berhasil mewujudkan tatanan kosmopolitan ala Kant yang menurutnya hanya bisa berhasil jika apa yang disebutnya sebagai syarat-syarat keramah-tamahan universal ( conditions of universal hospitality ) berhasil ditegakkan. Immanuel Kant dalam karyanya tersebut dengan jelas menyatakan bahwa “Karena bumi adalah satu globe, manusia tidak dapat terpencar ke wilayah yang tak berhingga, tetapi harus secara niscaya menenggang-rasa satu sama lain”. Kant mena...

Tidak diragukan lagi kondisi ekonomi dan politik menjadi hal yang sifatnya vital dalam keberlangsungan suatu negara. Bagaimana tidak, ekonomi-politik menjadi motor penggerak suatu negara dalam banyak bidang, baik di dalam negeri maupun dalam cakupan internasional. Oleh sebab itu pemerintah harus selalu mencoba untuk menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang baik. Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang berbeda seperti arti dan fungsinya berbeda. Namun dalam perkembangannya kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dalam penyelenggaraan negara. Politik dan ekonomi akan dapat saling mengisi dalam pembangunan suatu negara dan dapat pula antara politik dan ekonomi tidak searah dalam tujuan sehingga pembangunan menjadi tidak efektif. Misalnya saja hubungan kuat antara ekonomi dan politik dapat dilihat dengan adanya penguasa yang menentukan arah sistem politik dalam kelembagaan masyarakat yang mempermudah pembangunan ekonomi sehingga pengusaha atau pihak swasta yang mena...

Bukan perkara mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Butuh sosok yang berintegritas, inovatif, dan tulus dalam mengemban amanah rakyat. Mengapa dikatakan tulus? Sudah jarang kita menemukan pemimpin rakyat yang melakukan tugas dan kewajiban secara profesional tanpa mengharapkan timbal balik yang akan didapatkannya. Dari dulu hingga sekarang, sudah banyak berita beredar mengenai para wakil rakyat yang menyelewengkan amanah yang dipercayakan kepadanya, bahkan mengkhianati rakyat yang memilihnya hanya untuk memenuhi kebutuhan individual semata. Misalnya saja kasus e-KTP yang melibatkan sekitar 23 anggota DPR RI dan diduga menyelewengkan uang negara sebesar Rp 5,9 triliun. Bukan angka yang kecil untuk dialihfungsikan menjadi kas pribadi. Hal itu pun memicu rakyat semakin tidak percaya pada pemerintahan sekarang ini. Kasus Pilkada DKI pun menyita perhatian rakyat, bahkan hingga warga di luar Jakarta dengan adanya tanggapan terhadap kasus tersebut yang bahkan dikaitkan pada isu...

Politik dan ekonomi ibarat dua sisi satu mata uang. Meskipun terkadang harus berlawan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan selalu berinteraksi, khususnya dalam bidang pembangunan. Prof Dr Boediono (2016) menyimpulkan, hakikat proses pembangunan adalah hasil interaksi proses ekonomi dan politik yang saling memengaruhi secara timbal balik. Hematnya, kedua variabel ekonomi dan politik memiliki hubungan kausalitas yang erat. Yang menjadi persoalan adalah terkadang kepentingan ekonomi harus tunduk pada kepentingan politik. Seperti kita ketahui, terkadang kepentingan politik sering disalahgunakan untuk mengejar kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Alhasil sasaran ekonomi terkadang menjadi susah terwujud ketika dihadapkan langsung pada sasaran politik. Dalam konteks ini kita akan menghubungkannya ke dalam persoalan pembangunan di Indonesia di mana selama ini banyak pihak menilai bahwa pembangunan hanya ditujukan untuk kepentingan seb...

Pada hakikatnya, ekonomi, politik, serta pembangunan menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masalah yang biasa terjadi dalam menghambat pembangunan sebuah bangsa, tidak lain berakar pada masalah ekonomi dan politik. Lembaga politik memiliki otoritas dalam menentukan suatu kebijakan bangsanya. Termasuk kebijakan mengenai sistem ekonomi. Maka menjadi penting bagi penentu kebijakan atau dalam hal ini pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk benar-benar memahami makna  kepemimpinannya sebagai wakil rakyat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tidak sedikit pemangku kebijakan yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya. Bukan untuk kepentingan rakyat, namun keputusan-keputusannya tidak lain hanyalah demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Walhasil, penyalahgunaan kekuasaan berujung pada banyaknya kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi, seperti kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 yang menyer...

Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting sejauh tertanam nilai-nilai keadilan di dalamnya. Distribusi ekonomi mesti dirasakan semua kalangan. Dalam menjalankan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia, negara menjadi roda penggeraknya. Aturan-aturan perekonomian harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh dimanfaatkan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi politik yang terjadi. Persoalan-persoalan ekonomi ini erat kaitannya dengan penguasaan sumber daya alam (SDA) yang terbatas. SDA yang harusnya bisa diakses oleh semua rakyat Indonesia, kenyataannya hanya dikuasai oleh segelintir orang atau diprivatisasi korporasi-korporasi besar. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sementara ayat 2 berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dari pasal 33 ayat 1 dan 2, negara justru harus melin...

Para ekonom sepakat bahwa pembangunan adalah sebuah proses, yakni proses untuk mencapai kemajuan. Menurut Todaro (2003), pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin, melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Dalam konteks pilkada, pembangunan adalah hal mutlak yang harus ada dari tiap pergantian estafet kepemimpinan. Dari sejumput argumen di atas, secara jelas menegasi pandangan pembangunan ekonomi yang masih terseret oleh arus dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Padahal, pandangan Todaro di atas merupakan pengembangan pemahaman atas pandangan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, tentang pembangunan. Sen memaknai pembangunan sebagai kebebasan. Konsep pembangunan sebagai kebebasan ( development as freedom ) yang dikenalkan oleh Sen telah membantah pandangan tersebut. Dalam pandangannya, berbagai kond...

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 34 provinsi dan tersebar di sepanjang Sabang sampai Merauke. Sebuah negara tentu memiliki kewajiban membangun perekonomian yang merata untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Ini merupakan salah satu bentuk atribusi dari Undang- Undang Dasar 1945 kepada negara dalam kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun perekonomian yang merata di Indonesia adalah dengan meningkatkan infrastruktur penunjang di Indonesia bagian timur yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seimbang dengan Indonesia bagian barat. Era kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah mulai menggalakan pembangunan infrastruktur di bagian Indonesia timur. Salah satu contoh yang patut untuk mendapat perhatian dengan rencana pembangunan pelabuhan bertaraf internasional yang terletak di Sorong, Papua Barat. Pembangunan pelabuhan tersebut akan memakan biaya sebesar R...