Berharap Indonesia bebas dari korupsi adalah seperti mencari upaya menegakkan benang yang basah.
Bukan sesuatu yang mustahil. Hanya, diperlukan upaya ekstrakeras serta kesungguhan dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut. Betapa tidak, korupsi di negara kita telah bertransformasi menjadi virus yang sangat ganas. Virus itu terus tumbuh dan eskalasinya semakin meluas menjangkiti tatanan birokrasi. Kasus terbaru yaitu terkuaknya korupsi anggaran proyek e-KTP yang sudah memasuki persidangan. Kasus itu sangat menghebohkan masyarakat karena telah melibatkan nama-nama besar pejabat dan anggota DPR.
Selain itu, yang paling mencengangkan adalah adanya kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun rupiah dari total anggaran proyek tersebut. Bila kita cermati, ada beberapa hal yang membuat korupsi di Indonesia semakin tumbuh subur. Pertama, pemberian label “extraordinary crime“ pada korupsi namun tidak dibarengi dengan “extra-punishment“ pula yang bisa membuat jera. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa tahun 2013-2015 hukuman bagi koruptor cenderung semakin ringan. Mayoritas koruptor divonis pidana pada kategori ringan (di bawah 4 tahun).
Kedua, adalah hilangnya moral dan etika dari pelaku. Ketiadaan moral yang diinjeksi oleh dorongan kebutuhan (need driven) dan dorongan keserakahan (greed driven) akhirnya melahirkan penyakit hati dalam diri pelaku yang mengabaikan norma baik-buruk, mengesampingkan nilai benar-salah, serta melupakan hukum halal-haram untuk melakukan korupsi. Selain itu, menurut Etty Indriati (2014) dalam korupsi selalu ada motif dan niat dari pelaku. Motif dan niat itu lalu terinternalisasi dalam pikiran dan mengejawantah melalui tindakan untuk mendapatkan uang yang bukan haknya.
Maka itu, untuk memutus mata rantai sekaligus menyelamatkan generasi muda dari paparan virus korupsi, kiranya pemerintah perlu mencanangkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Pendidikan antikorupsi hendaknya tidak hanya melalui sosialisasi atau seminar seperti yang kerap dilakukan selama ini. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi sudah selayaknya diterapkan di lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Pemerintah bisa bekerja sama dengan KPK untuk menyusun kurikulum antikorupsi, lalu mengintegrasikannya dengan mata pelajaran pembentuk karakter siswa, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia. Dengan begitu, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi jangka panjang yang manfaatnya bisa dirasakan di masa mendatang. Singkatnya, pendidikan antikorupsi adalah bekal masa depan generasi muda yang harus ditanamkan melalui pendidikan.
Tanpa pendidikan antikorupsi yang memadai, generasi muda dikhawatirkan akan tertular atau bahkan malah mewarisi perilaku koruptor. Sebaliknya, dengan bekal pendidikan antikorupsi yang diperolehnya dari sekolah, generasi muda diharapkan akan menjadi tonggak kepemimpinan bangsa yang bersih, jujur, dan berintegritas.
GUSNANTO
Mahasiswa Jurusan Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 24 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-24
Bukan sesuatu yang mustahil. Hanya, diperlukan upaya ekstrakeras serta kesungguhan dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut. Betapa tidak, korupsi di negara kita telah bertransformasi menjadi virus yang sangat ganas. Virus itu terus tumbuh dan eskalasinya semakin meluas menjangkiti tatanan birokrasi. Kasus terbaru yaitu terkuaknya korupsi anggaran proyek e-KTP yang sudah memasuki persidangan. Kasus itu sangat menghebohkan masyarakat karena telah melibatkan nama-nama besar pejabat dan anggota DPR.
Selain itu, yang paling mencengangkan adalah adanya kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun rupiah dari total anggaran proyek tersebut. Bila kita cermati, ada beberapa hal yang membuat korupsi di Indonesia semakin tumbuh subur. Pertama, pemberian label “extraordinary crime“ pada korupsi namun tidak dibarengi dengan “extra-punishment“ pula yang bisa membuat jera. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa tahun 2013-2015 hukuman bagi koruptor cenderung semakin ringan. Mayoritas koruptor divonis pidana pada kategori ringan (di bawah 4 tahun).
Kedua, adalah hilangnya moral dan etika dari pelaku. Ketiadaan moral yang diinjeksi oleh dorongan kebutuhan (need driven) dan dorongan keserakahan (greed driven) akhirnya melahirkan penyakit hati dalam diri pelaku yang mengabaikan norma baik-buruk, mengesampingkan nilai benar-salah, serta melupakan hukum halal-haram untuk melakukan korupsi. Selain itu, menurut Etty Indriati (2014) dalam korupsi selalu ada motif dan niat dari pelaku. Motif dan niat itu lalu terinternalisasi dalam pikiran dan mengejawantah melalui tindakan untuk mendapatkan uang yang bukan haknya.
Maka itu, untuk memutus mata rantai sekaligus menyelamatkan generasi muda dari paparan virus korupsi, kiranya pemerintah perlu mencanangkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Pendidikan antikorupsi hendaknya tidak hanya melalui sosialisasi atau seminar seperti yang kerap dilakukan selama ini. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi sudah selayaknya diterapkan di lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Pemerintah bisa bekerja sama dengan KPK untuk menyusun kurikulum antikorupsi, lalu mengintegrasikannya dengan mata pelajaran pembentuk karakter siswa, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia. Dengan begitu, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi jangka panjang yang manfaatnya bisa dirasakan di masa mendatang. Singkatnya, pendidikan antikorupsi adalah bekal masa depan generasi muda yang harus ditanamkan melalui pendidikan.
Tanpa pendidikan antikorupsi yang memadai, generasi muda dikhawatirkan akan tertular atau bahkan malah mewarisi perilaku koruptor. Sebaliknya, dengan bekal pendidikan antikorupsi yang diperolehnya dari sekolah, generasi muda diharapkan akan menjadi tonggak kepemimpinan bangsa yang bersih, jujur, dan berintegritas.
GUSNANTO
Mahasiswa Jurusan Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 24 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-03-24
Komentar
Posting Komentar