Setelah riuh pascapilkada, saatnya para kepala daerah yang terpilih
melalui ajang pesta demokrasi ini pasang kendali. Tentunya banyak daerah
pascapilkada yang dinahkodai kepala daerah masa jabatan baru, baik itu
petahana maupun nonpetahana akan berfokus membangun daerahnya.
Kali ini salah satu sektor yang patut dipikirkan para kepala daerah adalah pembangunan melalui sektor perekonomian. Indonesia saat ini dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam menciptakan iklim persaingan yang kondusif dan mampu menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Bahkan sejumlah permasalahan ekonomi Indonesia butuh ditopang daerah-daerah. Karena tingkat efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan daerah akan sangat menentukan kualitas implementasi program-program ekonomi nasional. Lambatnya perekonomian tidak hanya masalah nasional, melainkan juga terjadi di daerah.
Persoalan penyerapan anggaran di daerah semakin membenarkan fakta bahwa betapa penting dan strategis peran kepala daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. Era desentralisasi pembangunan membutuhkan perubahan mindset. Dalam perspektif ini, pembangunan nasional merupakan fungsi dan agregasi dari hasil pembangunan di daerah.
Bila ekonomi daerah maju dan berkembang, ekonomi nasional juga maju dan berkembang. Daya saing nasional merupakan agregasi dari daya saing daerah. Rantai produksi nasional merupakan rantai fungsi produksi antardaerah. Selain itu, pascapilkada pemimpin daerah harus memahami keuangan daerah.
Banyaknya pimpinan daerah yang tersangkut korupsi juga mencerminkan rendahnya pemahaman tentang tata pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Orientasi kewirausahaan para kepala daerah juga perlu dikembangkan.
Ini lantaran potensi di daerah masih banyak yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kemitraan strategis dengan BUMN dan pembentukan BUMD dapat menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi potensi ekonomi di daerah.
Simpulannya adalah pilkada berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, bukan hanya dari sisi politik saja, melainkan keseluruhan dari kepentingan negara ini. Tentunya jika para kepala daerah mampu dengan ulet membangun daerah pascapilkada, pilkada akan membuat perekonomian nasional lebih bersaing dan meningkat.
Namun, sebaliknya, jika momen pascapikada diisi dengan sesuatu yang negatif, hal itu tidak hanya akan berdampak buruk bagi politik di Indonesia, tetapi juga bagi seluruh sektor perekonomian di Tanah Air.
PINTO BUANA PUTRA
Mahasiswa Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 1 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-03-01
Kali ini salah satu sektor yang patut dipikirkan para kepala daerah adalah pembangunan melalui sektor perekonomian. Indonesia saat ini dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam menciptakan iklim persaingan yang kondusif dan mampu menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Bahkan sejumlah permasalahan ekonomi Indonesia butuh ditopang daerah-daerah. Karena tingkat efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan daerah akan sangat menentukan kualitas implementasi program-program ekonomi nasional. Lambatnya perekonomian tidak hanya masalah nasional, melainkan juga terjadi di daerah.
Persoalan penyerapan anggaran di daerah semakin membenarkan fakta bahwa betapa penting dan strategis peran kepala daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. Era desentralisasi pembangunan membutuhkan perubahan mindset. Dalam perspektif ini, pembangunan nasional merupakan fungsi dan agregasi dari hasil pembangunan di daerah.
Bila ekonomi daerah maju dan berkembang, ekonomi nasional juga maju dan berkembang. Daya saing nasional merupakan agregasi dari daya saing daerah. Rantai produksi nasional merupakan rantai fungsi produksi antardaerah. Selain itu, pascapilkada pemimpin daerah harus memahami keuangan daerah.
Banyaknya pimpinan daerah yang tersangkut korupsi juga mencerminkan rendahnya pemahaman tentang tata pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Orientasi kewirausahaan para kepala daerah juga perlu dikembangkan.
Ini lantaran potensi di daerah masih banyak yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kemitraan strategis dengan BUMN dan pembentukan BUMD dapat menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi potensi ekonomi di daerah.
Simpulannya adalah pilkada berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, bukan hanya dari sisi politik saja, melainkan keseluruhan dari kepentingan negara ini. Tentunya jika para kepala daerah mampu dengan ulet membangun daerah pascapilkada, pilkada akan membuat perekonomian nasional lebih bersaing dan meningkat.
Namun, sebaliknya, jika momen pascapikada diisi dengan sesuatu yang negatif, hal itu tidak hanya akan berdampak buruk bagi politik di Indonesia, tetapi juga bagi seluruh sektor perekonomian di Tanah Air.
PINTO BUANA PUTRA
Mahasiswa Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 1 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-03-01
Komentar
Posting Komentar