Berdemokrasi: Semangat Kontrol Pemerintah

Ada yang berbeda dari kepala daerah di Pilkada 2017 ini. Bukan pada wajah calonnya, yang tak jauh dari petahana dan yang sudah populer di jabatan lain, tetapi pada cara pemilihan calon kepala daerah itu sendiri, yakni dengan melibatkan langsung jari masyarakat di bilik suara, tidak lagi mengandalkan DPRD.

Sebagaimana kita ketahui, ini mengacu pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, salah satu undang-undang yang cukup alot untuk disahkan pada 2014 lalu. Karena pemimpin daerah dipilih sudah tanpa perwakilan, rasa demokrasi masyarakat daerah mesti makin hidup. Kontrol atas pemerintah daerah sudah jadi tugas masyarakat, tidak mengandalkan pemerintah pusat saja. Selain jarak lapangan yang lebih terasa di masyarakat daerah, masyarakat juga mesti memiliki hak untuk memantau pemimpin pilihannya tersebut.

Kemudian pihak yang pilihannya tidak naik ke kursi kekuasaan bisa berkonsolidasi bersama untuk siap menyumbangkan suara demi kontrol pemerintahan juga. Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk terus bersuara, tidak berhenti sampai di bilik suara saja. Dengan demikian semangat demokrasi di sini mesti pula menyentuh “otonomi daerah” yang mesti berwujud lebih nyata. Khususnya di bidang ekonomi sebagai penyangga utama kesejahteraan, yakni bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan masyarakat kecil seperti menekan harga kebutuhan pokok.

Kemudian membangun lahan stimulus untuk lapangan pekerjaan, mempertahankan lahan pekerjaan warga desa yang notabene petani. Dalam hal ini pemerintah mesti mengontrol jati diri daerahnya dalam bidang ekonomi. Mengenai pelayanan publik, pemerintah daerah harus berbenah diri untuk membangun pelayanan berbasis internet sehingga dapat meminimalkan tindakan pungli atau gratifikasi dalam bentuk apa pun. Dengan layanan seperti ini diharapkan proses pemerintahan akan lebih sehat dan berujung pada kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Selain itu komunikasi pemerintah daerah mesti selalu seiring-sehati dengan LSM. Dengan demikian di sini masyarakat memiliki tugas untuk menghidupkan LSM dan pemerintah daerah diembani amanat untuk terus berkonsolidasi dengannya. Sebab LSM bisa jadi tangan kanan masyarakat secara umum, lewat lidahnya pemerintah bisa mendengar berbagai kondisi faktual lapangan daerah yang kadang luput dari pandangan pemerintah. Tatanan demokrasi dalam otonomi daerah yang interaktif ini mesti membumi. Sebesar apa pun potensi yang dikandung oleh daerah, hal itu hanya akan jadi bukan apa-apa kalau tanpa sentuhan pemerintah.

Sebaliknya sesehat apa pun birokrasi pemerintah daerah kalau tanpa sentuhan masyarakat, hal itu hanya akan jadi wacana kesejahteraan yang utopis. Pilkada langsung sudah terlaksana, sekarang tinggal bagaimana eksekusi visi dan misi pemimpin terpilih dilangsungkan. Masyarakat tidak hanya berdemokrasi saat musim pilkada atau pemilu, tapi juga selama berlangsungnya kepemimpinan.

Harus ada dialektika dalam berdemokrasi demi tumbuhnya angan yang diimpikan bersama, yakni tak ada masyarakat yang tidur dalam keadaan perut yang kosong, tak ada lagi pikiran masyarakat tanpa pengetahuan, yang pada akhirnya akan merasakan nikmatnya “kesejahteraan”.

Abdul Hamid
Mahasiswa Jurusan Jurnalistik
Aktif di Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK)


(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 8 Maret 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-03-08