Langsung ke konten utama

Tingkatkan Daya Saing SDM

Awal 2017 membawa suasana yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Tepat 15 Februari 2017 telah dilaksanakan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia.

Pilkada tahun ini diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota membawa nuansa pemilu penuh persaingan untuk mendapatkan suara masyarakat. Persaingan ketat antarcalon kandidat membuat orang-orang begitu memperhatikan pilkada tahun ini, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menjadi sorotan semua pihak baik warga Jakarta maupun wilayah lain.

Hal itu karena semua calon kandidat mempunyai kompetensi dan keahlian yang sangat unggul di bidangnya masing-masing. Hasil penghitungan suara dari KPU di beberapa daerah menjadi salah satu bukti respons masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya.

Kepercayaan yang diberikan agar pemerintahan dapat mencapai tujuan, terutama meningkatkan kesejahteraan menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk memilih pemimpin lama atau mencari yang baru, sehingga pemimpin terpilih dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Apalagi untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi yang belum terselesaikan.

Isu-isu seperti kemiskinan, inflasi, dan pengangguran sebaiknya dicari penyelesaiannya. Apalagi awal 2016, Indonesia telah mengikuti MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) di mana arus barang dan jasa dapat bebas masuk pasar.

Jika masyarakat tidak siap untuk bersaing maka akan berpengaruh buruk terhadap Indonesia, seperti masuknya tenaga asing berkompetensi sedang/ tinggi ke Indonesia dapat mengakibatkan tenaga kerja Indonesia banyak yang menganggur. Berdasarkan data dari BPS menunjukkan pada Agustus 2015 dan Februari 2016, jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tinggi, banyak berkurang dari lulusan SMA dan SMK.

Lulusan SMA yang awalnya 2.280.029 orang menjadi 1.546.699 orang dan SMK yang mulanya 1.569.690 orang menjadi 1.348.327 orang. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan lulusan universitas yang semakin meningkat penganggurannya. Pada awalnya 653.586 orang menjadi 695.304 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi belum menjamin cepatnya mendapat pekerjaan. Akan tetapi, pendidikan tinggi dapat menyiapkan masyarakat menjadi tenaga kerja terdidik dengan kemampuan dan keahlian yang siap untuk bersaing dengan tenaga kerja negara lain.

Selain itu, berdasarkan data World Economic Forum 2014, menunjukkan peringkat laporan daya saing global Indonesia berada pada urutan ke-34, sedangkan Malaysia berada di peringkat 20. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas daya saing kita masih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia.

Untuk meningkatkan daya saing, suatu negara dipengaruhi banyak faktor dari makro maupun mikro. Pada faktor mikro, salah satu hal yang dapat diusahakan ialah meningkatkan kualitas daya saing SDM. Selain dari pendidikan, kualitas SDM juga dapat ditingkatkan melalui kreasi dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan, terutama masyarakat-masyarakat yang berwirausaha skala kecil maupun menengah.

Banyaknya masyarakat yang berwirausaha dapat meningkatkan tersedianya lapangan pekerjaan, kemudian dapat menyerap tenaga kerja dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Untuk itu, masyarakat perlu meningkatkan kualitas daya saing SDM baik dari kompetensi dan keterampilan, dengan begitu dapat bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan daya saing global negara Indonesia.

IKA MURNIA WATI
Mahasiswi Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta

Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 28 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-28

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...