Langsung ke konten utama

Pilkada, Mencetak Pemimpin Kredibel

Tinggal menghitung hari berbagai daerah di seluruh Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi bertajuk pilkada serentak jilid II yang akan tersebar di 101 daerah, dan diperkirakan akan berlangsung di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Namun, dewasa ini kita banyak disodori pemimpin-pemimpin yang hanya mengumbar janji palsu belaka, sangat minim terobosan, tidak ada bukti konkret dari apa yang telah dijanjikan sewaktu kampanye, dan main politik uang. Pemimpin hanya menjadikan jabatannya sebagai alat untuk memuaskan hasrat nafsu duniawi, memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Beberapa kasus yang menimpa pemimpin daerah semakin hari semakin menyeruak, satu per satu kasus mulai dibongkar oleh pihak berwajib.

Mulai kasus penurunan jabatan kepada sanak saudara hingga adanya praktik-praktik korupsi dalam berbagai macam bentuk. Akibatnya tak sedikit dari masyarakat yang merasa pesimistis dalam menentukan pemimpin pilihannya. Mungkinkah pada pilkada serentak kali ini akan melahirkan sosok pemimpin kredibel dan berkarakter yang menjadi dambaan masyarakat sejak dulu. Di balik sikap pesimistis masyarakat itu, terselip juga sebuah rasa optimistis akan harapan-harapan hadirnya sosok pemimpin daerah yang akan membawa roda pembangunan dan perubahan daerah tempat pilihan menuju ke arah yang lebih baik.

Dalam mewujudkan sebuah harapan tersebut, tentunya dibutuhkan perjuangan yang ekstra dari setiap calon kandidat, mendedikasikan sepenuhnya untuk bekerja demi kemaslahatan rakyat. Dan yang tak kalah penting, dibutuhkan adanya sinergitas seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta membangun daerahnya.

Seharusnya para calon kandidat juga memiliki retorika yang baik, karena hal tersebut bisa menunjukkan sepak terjang dan pengalamannya di panggung perpolitikan, dan juga bisa menunjukkan nilai tambah. Namun, hal tersebut tak bisa dijadikan tolak ukur sebagai sosok pemimpin dambaan masyarakat. Pemimpin juga harus memiliki indikator-indikator lain seperti berintegritas, jujur, adil dan tidak sewenang-wenang. Adanya harapan-harapan akan sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan dalam perhelatan pilkada serentak kali ini tentunya masyarakat harus turut berpartisipasi sepenuh hati untuk merealisasikan visi dan misi dari calon kandidat yang terpilih.

Mereka juga harus saling bergandengan dan bergerak mewujudkan serta merealisasikan cita-cita pembangunan. Sudah sepatutnya masyarakat sadar pilkada kali ini merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka memilih sosok pemimpin daerah yang memiliki kredibilitas. Siapa pun yang terpilih harus selalu didukung setiap langkah dan kebijakannya demi kemajuan daerah tempat pilihan. Tugas masyarakat selanjutnya ialah mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasinya pemimpin tersebut.

Ada baiknya pemimpin meneladani nasihat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso tulodo (pemimpin mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat), Ing madyo mangun karso (bila pemimpin berada di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan contoh dan motivasi untuk bergerak maju), Tut wuri handayani (pemimpin harus menghargai dan mengapresiasi, serta tidak menganggap remeh rakyatnya).

Dengan meneladani dan mencontoh seperti itu diharapkan pada pilkada serentak kali ini bisa mencetak sosok pemimpin yang amanah atau kredibel, yang mampu mengangkat daerah tempat pilihan lebih maju dan berkeadilan, serta masyarakatnya hidup terjamin. Semoga! Wallahu alam bi al-shawab.

Andika Khoirul Huda
Mahasiswa Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Walisongo Semarang

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Senin 6 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=2&date=2017-02-06

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...