Langsung ke konten utama

Menjadi Pemilih Cerdas

Setiap masa mempunyai warna tersendiri. Setiap warna mempunyai tujuan dan kebijakan yang berbeda. Tujuan dan kebijakan yang berbeda itu berdampak kepada masyarakat yang menjadi goal bagi kesuksesan pemimpin pada periode itu.

Sebagian masyarakat diuntungkan dan sebagian lagi tidak. Begitu seterusnya yang dirasakan masyarakat tentang sosok pemimpin yang silih berganti. Gejolak seperti ini yang kita rasakan pada Pilkada Serentak 2017. Pilkada bukan hanya membicarakan tentang calon pemimpin masing-masing daerah. Yang menjadi perhatian besar saat ini adalah jumlah pemilih pemula dan pemilih muda yang cukup potensial memengaruhi surat suara.

Pemilih pemula tidak hanya pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya, tetapi juga penentu kemenangan calon pemimpin dalam pilkada. Pilkada tidak luput dari permasalahan yang masih banyak terjadi di negeri ini. Menurut Ubedilah Badrun (2017), lebih dari 60% pemilih di Jakarta adalah pemilih rasional dan sisanya pemilih tradisional yang turun-temurun memilih partai itu terus-menerus.

Pemilih pemula rentan terintervensi dari pemilih lama yang notabene merupakan pemilih tradisional. Mereka terbujuk oleh orang tuanya ataupun orang terdekatnya yang merupakan pemilih tradisional untuk memilih pemimpin berdasarkan partai yang mereka pilih turun-menurun. Hal ini menjadi problematika yang kita hadapi sekarang. Semua pemilih seharusnya memilih berdasarkan moto KPU yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Generasi muda harus bersikap kritis pada pilkada kali ini. Tidak ada lagi kita lihat intervensi atau paksaan yang dilakukan untuk memilih pemimpin berdasarkan yang mereka pilih. Kekritisan generasi muda dapat dilihat pada pilkada nanti saat pemimpin sudah terpilih. Apakah pemimpin yang terpilih berkualitas atau tidak. Itu tergantung pada masyarakat terkhusus pemilih muda.

101 pilkada membawa 101 harapan untuk tiap daerah berarti harapan negeri ini ada di generasi mudanya yang memiliki hak suara yang cukup memengaruhi pemimpin yang terpilih. Pilkada 2017 menjadi ajang bagi masyarakat dan generasi mudanya untuk belajar menjadi pemilih cerdas dengan berpikir rasional dan kritis terhadap calon pemimpin mereka. Melalui debat kandidat, kampanye, visi-misi, dan sebagainya, dari sana terlihat kapasitas integritas seorang pemimpin.

Pemilih yang cerdas merupakan pemilih rasional yang melihat potensi calon pemimpin berdasarkan argumentasinya. Argumentasi yang kuat dari calon pemimpin merupakan penentu pemimpin tersebutlah yang kita pilih. Tentu kita berharap pada Pilkada 2017 ini tidak ada lagi yang memilih pemimpin dengan cara tradisional sehingga pemimpin yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang benar- benar mempunyai integritas mumpuni sebagai pemimpin di daerahnya. Bukan pemimpin yang mempunyai eksistensi, tapi kapasitas integritasnya nol besar. Semoga.

RADEN BIMO WAHYU WIBOWO
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 21 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-21

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...