Dari data KPK, dalam rentang waktu tahun 2004-30 Juni 2016 terdapat 15
gubernur dan 50 wali kota/ bupati dan wakilnya terjerat kasus korupsi
(Litbang KORAN SINDO, 6 September 2016).
Fenomena korupsi anggaran daerah menjadi sebuah kepiluan dalam otonomi daerah. Kepala daerah yang seharusnya menjadi perpanjangan pusat dalam pembangunan daerah dan sebagai “komando” pembangunan daerah, justru menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Seringnya kepala daerah memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menunjukkan minimnya integritas kepala daerah tersebut.
Penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah merupakan bentuk refleksi dari arahan tentang kebijakan otonomi daerah (TAP MPR Nomor IV/MPR/2000). Namun, hal ini nyatanya menjadi tanah subur oknum kepala daerah dan kroni untuk “bermain”. Kemandirian daerah sebagai upaya pemerataan pembangunan nasional menjadi terganggu karena penyelewengan anggaran daerah. Karena itu, bukan menjadi tabu ketika otonomi daerah justru melahirkan raja-raja kecil di daerah, bukan menjadi perpanjangan tangan pusat kepada daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah.
Dalam hal korupsi kepala daerah, umumnya pengelompokan tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang/ jasa yang dibiayai APBD, penyalahgunaan anggaran, perizinan SDA yang tidak sesuai ketentuan, penggelapan dalam jabatan, suap dan gratifikasi. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, rendahnya penegakan korupsi di daerah disebabkan sistem yang tidak berkomitmen. Sistem tersebut mulai dari penjaringan calon kepala daerah, pemilihan kepala daerah, sampai implementasi pemerintahan. (SINDO, 6 September 2016).
Menurutnya, selama dalam penjaringan calon kepala daerah masih bersifat tertutup, tidak akan ada komitmen antikorupsi. Partai harus menggodok orang atau calon kepala daerah yang komitmen, tidak yang pragmatis. Implikasi dari korupsi yang mengait kepala daerah, bukan hanya mengganggu suksesi pembangunan nasional, juga semakin merusak citra partai politik yang menjadi kendaraan politik kepala daerah ketika mencalonkan diri.
Senada dengan pandangan Robert di atas, bagi saya, penjaringan calon kepala daerah harus mengutamakan rekrutmen kader. Artinya, bukan persoalan popularitas semata dalam hal ini, tetapi kerangka “marwah” kaderisasi, sebagai bukti partai politik tidak krisis kader antikorupsi harus lebih diutamakan. Harapan bukan hanya sebatas penyelenggaraan pilkada yang damai, jujur, dan lancar, tetapi juga melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan komitmen untuk memberantas korupsi di daerah masing-masing.
Memberantas korupsi harus dimulai dari pinggiran atau daerah, bukan lagi terfokus di pusat pemerintahan. Daerah menjadi akar rumput pemberantasan korupsi, dan menjadi preseden yang baik untuk memberantas korupsi yang lebih besar.
Ikhsan Yosarie
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Universitas Andalas Padang
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 16 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-16
Fenomena korupsi anggaran daerah menjadi sebuah kepiluan dalam otonomi daerah. Kepala daerah yang seharusnya menjadi perpanjangan pusat dalam pembangunan daerah dan sebagai “komando” pembangunan daerah, justru menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Seringnya kepala daerah memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menunjukkan minimnya integritas kepala daerah tersebut.
Penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah merupakan bentuk refleksi dari arahan tentang kebijakan otonomi daerah (TAP MPR Nomor IV/MPR/2000). Namun, hal ini nyatanya menjadi tanah subur oknum kepala daerah dan kroni untuk “bermain”. Kemandirian daerah sebagai upaya pemerataan pembangunan nasional menjadi terganggu karena penyelewengan anggaran daerah. Karena itu, bukan menjadi tabu ketika otonomi daerah justru melahirkan raja-raja kecil di daerah, bukan menjadi perpanjangan tangan pusat kepada daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah.
Dalam hal korupsi kepala daerah, umumnya pengelompokan tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang/ jasa yang dibiayai APBD, penyalahgunaan anggaran, perizinan SDA yang tidak sesuai ketentuan, penggelapan dalam jabatan, suap dan gratifikasi. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, rendahnya penegakan korupsi di daerah disebabkan sistem yang tidak berkomitmen. Sistem tersebut mulai dari penjaringan calon kepala daerah, pemilihan kepala daerah, sampai implementasi pemerintahan. (SINDO, 6 September 2016).
Menurutnya, selama dalam penjaringan calon kepala daerah masih bersifat tertutup, tidak akan ada komitmen antikorupsi. Partai harus menggodok orang atau calon kepala daerah yang komitmen, tidak yang pragmatis. Implikasi dari korupsi yang mengait kepala daerah, bukan hanya mengganggu suksesi pembangunan nasional, juga semakin merusak citra partai politik yang menjadi kendaraan politik kepala daerah ketika mencalonkan diri.
Senada dengan pandangan Robert di atas, bagi saya, penjaringan calon kepala daerah harus mengutamakan rekrutmen kader. Artinya, bukan persoalan popularitas semata dalam hal ini, tetapi kerangka “marwah” kaderisasi, sebagai bukti partai politik tidak krisis kader antikorupsi harus lebih diutamakan. Harapan bukan hanya sebatas penyelenggaraan pilkada yang damai, jujur, dan lancar, tetapi juga melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan komitmen untuk memberantas korupsi di daerah masing-masing.
Memberantas korupsi harus dimulai dari pinggiran atau daerah, bukan lagi terfokus di pusat pemerintahan. Daerah menjadi akar rumput pemberantasan korupsi, dan menjadi preseden yang baik untuk memberantas korupsi yang lebih besar.
Ikhsan Yosarie
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Universitas Andalas Padang
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 16 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-16
Komentar
Posting Komentar