Negara demokrasi terbesar ketiga dunia yaitu Indonesia, pada 15 Februari
2017 akan menggelar kontestasi pilkada secara serentak di 101 daerah.
Pilkada tersebut akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Tidak dapat dimungkiri setiap kali menjelang kontestasi pilkada, di situ pasti ada ajang kampanye yang di situ pula calon kepala daerah menyampaikan janji-janji politiknya untuk mendulang suara pemilih yang berharap padanya.
Dalam teori marketing politik (Firmanzah, 2008) salah satu strategi yang harus dimiliki dan dilakukan politisi/ calon kepala daerah untuk mendapatkan kekuasaan yakni memiliki dan menyampaikan visi-misi politik kepada pemilih. Dalam teori tersebut mendasarkan pada penyampaian visi-misi menjadi penting dalam rangka membidik pemilih dalam memenangkan kontestasi politik.
Karena itu, mereka harus memiliki ide-ide kreatif dalam menyampaikan visi-misi tersebut. Terlepas dari teori tersebut, pemilih juga harus mengerti mengenai rasionalitas janji atau visi-misi dari calon kepala daerah. Kadar rasionalitas tersebut dapat digali dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya logis.
Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, seharusnya pemilih bisa melihat mana janji atau visi-misi yang kadar rasionalitasnya tinggi dan mana yang kadar rasionalitasnya rendah. Terkadang kita sebagai pemilih menyaksikan sebenarnya visi-misi itu sangat mulia, namun jika dicermati secara mendalam maka di situ kita akan mampu mengklasifikasi tingkat rasionalitas janji politik.
Namun sangat disayangkan, kebanyakan pemilih di daerah-daerah didominasi oleh budaya politik parokial (tidak mau tahu) dan budaya politik pasif (mau tahu tetapi tidak kritis). Karena itu, masyarakat sebagai pemilih tidak terlalu peduli terhadap visi-misi yang diusung para politisi.
Karena itu pula, banyak politisi yang memiliki visi-misi yang tingkat rasionalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun mereka tetap dipilih dan menjadi pejabat publik (gubernur, bupati, dan wali kota). Semoga masyarakat sebagai pemilih menyadari akan pentingnya rasionalitas janji sehingga mereka mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan.
Kita juga berharap pesta demokrasi serentak di 101 daerah yang akan dihelat, nantinya tidak sekadar pesta lima tahunan belaka, namun memunculkan 101 kepala daerah yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa menuju pembangunan yang sejahtera, adil, dan beradab. Wallahu A’lam.
MUKHAMMAD LUTFI
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Humaniora
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 8 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-02-08
Pilkada tersebut akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Tidak dapat dimungkiri setiap kali menjelang kontestasi pilkada, di situ pasti ada ajang kampanye yang di situ pula calon kepala daerah menyampaikan janji-janji politiknya untuk mendulang suara pemilih yang berharap padanya.
Dalam teori marketing politik (Firmanzah, 2008) salah satu strategi yang harus dimiliki dan dilakukan politisi/ calon kepala daerah untuk mendapatkan kekuasaan yakni memiliki dan menyampaikan visi-misi politik kepada pemilih. Dalam teori tersebut mendasarkan pada penyampaian visi-misi menjadi penting dalam rangka membidik pemilih dalam memenangkan kontestasi politik.
Karena itu, mereka harus memiliki ide-ide kreatif dalam menyampaikan visi-misi tersebut. Terlepas dari teori tersebut, pemilih juga harus mengerti mengenai rasionalitas janji atau visi-misi dari calon kepala daerah. Kadar rasionalitas tersebut dapat digali dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya logis.
Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, seharusnya pemilih bisa melihat mana janji atau visi-misi yang kadar rasionalitasnya tinggi dan mana yang kadar rasionalitasnya rendah. Terkadang kita sebagai pemilih menyaksikan sebenarnya visi-misi itu sangat mulia, namun jika dicermati secara mendalam maka di situ kita akan mampu mengklasifikasi tingkat rasionalitas janji politik.
Namun sangat disayangkan, kebanyakan pemilih di daerah-daerah didominasi oleh budaya politik parokial (tidak mau tahu) dan budaya politik pasif (mau tahu tetapi tidak kritis). Karena itu, masyarakat sebagai pemilih tidak terlalu peduli terhadap visi-misi yang diusung para politisi.
Karena itu pula, banyak politisi yang memiliki visi-misi yang tingkat rasionalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun mereka tetap dipilih dan menjadi pejabat publik (gubernur, bupati, dan wali kota). Semoga masyarakat sebagai pemilih menyadari akan pentingnya rasionalitas janji sehingga mereka mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan.
Kita juga berharap pesta demokrasi serentak di 101 daerah yang akan dihelat, nantinya tidak sekadar pesta lima tahunan belaka, namun memunculkan 101 kepala daerah yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa menuju pembangunan yang sejahtera, adil, dan beradab. Wallahu A’lam.
MUKHAMMAD LUTFI
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Humaniora
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 8 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=4&date=2017-02-08
Komentar
Posting Komentar