Langsung ke konten utama

Mencari Pemimpin Berintegritas

Pilkada serentak di 101 daerah yang akan digelar pada 15 Februari 2017 tentu menyimpan banyak makna di dalamnya.

Indonesia dengan latar belakang permasalahan yang tidak sama antardaerahnya membuat pilkada menjadi momen untuk penyelesaian masalah di tiap-tiap daerah. Pilkada tentu diharapkan akan melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar mengabdi pada masyarakatnya sehingga masalah seperti masih tingginya angka kemiskinan dan belum tercapainya kesejahteraan dapat teratasi.

Berdasarkan debat para calon pemimpin daerah yang ditayangkan di TV nasional maupun di media lain, kata integritas menjadi kata yang sering disebut dalam pemaparan visi dan misi. Integritas pada dasarnya memang merupakan istilah yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Indikator keberhasilan seseorang dalam memimpin ditentukan oleh seberapa tinggi integritasnya.

Integritas tidak bisa diartikan sebatas kejujuran. Integritas menurut Henry Cloud adalah upaya untuk menjadi seorang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Intinya, integritas terkait dengan konsistensi seseorang dengan apa yang telah ia rancang.

Semakin seorang pemimpin memenuhi janji-janjinya, semakin tinggi integritas yang dimilikinya. Realitas di lapangan menunjukkan integritas para pemimpin bangsa Indonesia, termasuk pemimpin daerah, masih harus ditingkatkan. Banyak kasus terjadi bahwa apa yang disampaikan saat kampanye tidaklah 100% sama dengan di lapangan.

Inilah yang kemudian sebagian masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan para pemimpin bangsa sehingga menjadi golongan putih (golput) adalah sebuah pilihan. Golput dalam sejarahnya telah mewarnai hajatan demokrasi di Indonesia sejak pemilu pertama digelar, yaitu sejak 1955. Namun, angka golput terbesar terjadi pada Pemilu 2009 yang mencapai 29,3%.

Banyak jumlah golput tentu berkorelasi dengan tingkat partisipasi publik. Semakin tinggi angka golput, semakin rendah tingkat partisipasi publik masyarakat. Ketika partisipasi publik rendah, keberhasilan dari suatu pesta demokrasi juga masih jauh dari apa yang telah dicitacitakan. Dengan permasalahan di atas, menjaga bahkan meningkatkan integritas adalah salah satu senjata ampuh untuk meningkatkan partisipasi publik.

Apabila publik banyak yang berpartisipasi dan integritas pemimpinnya tinggi, kesejahteraan masyarakat yang diimpikan bukanlah hal mustahil untuk dicapai. Integritas seseorang pada dasarnya dibangun dari nilai-nilai yang dianut seseorang (values), konsistensi, dan komitmen. Dasar-dasar tersebut tentu bukanlah hal yang dilahirkan begitu saja, melainkan hal yang terus dibentuk dan dikembangkan.

Karena itu, sudah saatnya baik pemimpin maupun calon pemimpin bangsa Indonesia meningkatkan integritasnya demi tercipta kepercayaan di hati masyarakat. Dengan demikian, pesta demokrasi yang telah direncanakan digelar serentak akan berjalan sesuai harapan dan hasil baiknya akan dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia.

NESIA QURROTA A’YUNI
Mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah
Universitas Indonesia

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Senin 13 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-13

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Pendidikan Berorientasi Lingkungan

Baru-baru ini, Jenna Jambeck, profesor teknik lingkungan dari University of Georgia, AS, mengemukakan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat dua dunia dalam pencemaran pembuangan sampah plastik ke laut dengan jumlah 187,2 juta ton. Sedangkan Tiongkok di posisi teratas dengan 262,9 juta ton sampah plastik. Karena itu, tidak mengherankan jika sampah menjadi salah satu penyebab bencana di negeri ini. Banjir, pencemaran lingkungan, dan timbunan longsor adalah sederet persoalan klasik yang diakibatkan sampah. Karena itu, tindakan preventif sangatlah dibutuhkan agar kita tidak lelah dalam membenahi beragam persoalan yang diakibatkan sampah. Tindakan-tindakan yang selama ini sering kali dilakukan hanyalah upaya berfokus jangka pendek. Tindakan yang bisa dianalogikan dengan pepatah ”gali lubang, tutup lubang” dan dilakukan berulang bagaikan tiada arti. Memang memitigasi banjir dengan perbaikan drainase dan menambah kedalaman sungai wajib menjadi prioritas mengatasi banjir ya...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...