Jelang berlangsungnya pilkada serentak 2017 yang diadakan di 101 daerah
di Indonesia, masyarakat patut waspada terhadap potensi meningkatnya
provokasi di media sosial (medsos).
Provokasi di medsos jelang pemilihan kepala daerah sendiri bukanlah isapan jempol belaka. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyak kabar hoax, status yang berisikan ujaran kebencian, dan fitnah yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat pengguna medsos. Provokasi di medsos terhitung efektif untuk dilaksanakan.
Selain karena pengguna medsos di Indonesia terhitung cukup besar, hal itu juga bisa dianggap menghemat anggaran ketimbang melakukan provokasi langsung di dunia nyata. Karena itu, provokasi di medsos sama seperti peredaran narkoba yang harus diberantas, karena dapat merusak pikiran orang banyak terutama menjelang dilakukannya pilkada serentak.
Provokasi di medsos senantiasa mengakibatkan kedamaian yang diharapkan hadir di saat sebelum dan sesudah pesta demokrasi Indonesia seolah-olah seperti mimpi yang sulit dicapai. Hal tersebut disebabkan dampak provokasi di medsos itu sendiri tidak pernah hanya berhenti saat pemilihan, tetapi berlanjut hingga sesudahnya.
Misalnya saja pasca-Pilpres 2014, yang sampai saat ini provokasi terus merongrong pemerintahan melalui berita hoax dan ujaran kebencian. Bahkan, ujaran kebencian juga masih dialami oleh Prabowo selaku lawan Jokowi di pilpres melalui bully di medsos. Belajar dari Pilpres 2014 itulah kemudian sangat penting untuk menjauhkan pilkada serentak2017dari upaya provokasi di medsos.
Apalagi, pilkada serentak tahun ini diadakan di 101 daerah di Indonesia. Artinya, jika semua daerah tersebut ikut masuk dalam pusaran provokasi di medsos bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan politik nasional. Rasionalkah? Tentu saja, hiruk-pikuk yang terjadi jelang Pilkada DKI Jakarta saja ternyata bisa memberikan sedikit pengaruh terhadap kegoyahan stabilitas keamanan dan politik Indonesia.
Sebagian masyarakat pengguna medsos yang berstatus sebagai warga non-Jakarta pun ikut-ikutan saling lempar ujaran kebencian, sehingga hal itu menyebabkan suhu politik memanas, keamanan negara goyah, dan politik Indonesia pun terlihat tidak sehat karena praktik-praktik upaya provokasi.
Bayangkan jika 100 daerah di luar Jakarta juga masuk dalam pola yang sama. Oleh karena itu, pilkada serentak 2017 sejatinya harus menjadi ajang pembaruan dari cara merayakan demokrasi yang selama beberapa tahun belakangan berjalan. Menjadi masyarakat yang cermat agar tidak termakan upaya provokasi di medsos, sangatlah penting agar proses pemilihan dapat berjalan dengan damai.
KRISTOFORUS BAGAS ROMUALDI
Mahasiswa FKIP Sejarah
Universitas Sanata Dharma
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 8 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-08
Provokasi di medsos jelang pemilihan kepala daerah sendiri bukanlah isapan jempol belaka. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyak kabar hoax, status yang berisikan ujaran kebencian, dan fitnah yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat pengguna medsos. Provokasi di medsos terhitung efektif untuk dilaksanakan.
Selain karena pengguna medsos di Indonesia terhitung cukup besar, hal itu juga bisa dianggap menghemat anggaran ketimbang melakukan provokasi langsung di dunia nyata. Karena itu, provokasi di medsos sama seperti peredaran narkoba yang harus diberantas, karena dapat merusak pikiran orang banyak terutama menjelang dilakukannya pilkada serentak.
Provokasi di medsos senantiasa mengakibatkan kedamaian yang diharapkan hadir di saat sebelum dan sesudah pesta demokrasi Indonesia seolah-olah seperti mimpi yang sulit dicapai. Hal tersebut disebabkan dampak provokasi di medsos itu sendiri tidak pernah hanya berhenti saat pemilihan, tetapi berlanjut hingga sesudahnya.
Misalnya saja pasca-Pilpres 2014, yang sampai saat ini provokasi terus merongrong pemerintahan melalui berita hoax dan ujaran kebencian. Bahkan, ujaran kebencian juga masih dialami oleh Prabowo selaku lawan Jokowi di pilpres melalui bully di medsos. Belajar dari Pilpres 2014 itulah kemudian sangat penting untuk menjauhkan pilkada serentak2017dari upaya provokasi di medsos.
Apalagi, pilkada serentak tahun ini diadakan di 101 daerah di Indonesia. Artinya, jika semua daerah tersebut ikut masuk dalam pusaran provokasi di medsos bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan politik nasional. Rasionalkah? Tentu saja, hiruk-pikuk yang terjadi jelang Pilkada DKI Jakarta saja ternyata bisa memberikan sedikit pengaruh terhadap kegoyahan stabilitas keamanan dan politik Indonesia.
Sebagian masyarakat pengguna medsos yang berstatus sebagai warga non-Jakarta pun ikut-ikutan saling lempar ujaran kebencian, sehingga hal itu menyebabkan suhu politik memanas, keamanan negara goyah, dan politik Indonesia pun terlihat tidak sehat karena praktik-praktik upaya provokasi.
Bayangkan jika 100 daerah di luar Jakarta juga masuk dalam pola yang sama. Oleh karena itu, pilkada serentak 2017 sejatinya harus menjadi ajang pembaruan dari cara merayakan demokrasi yang selama beberapa tahun belakangan berjalan. Menjadi masyarakat yang cermat agar tidak termakan upaya provokasi di medsos, sangatlah penting agar proses pemilihan dapat berjalan dengan damai.
KRISTOFORUS BAGAS ROMUALDI
Mahasiswa FKIP Sejarah
Universitas Sanata Dharma
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 8 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-08
Komentar
Posting Komentar