Langsung ke konten utama

Jangan Salah Pilih

Ada 101 daerah yang berlaga dalam pilkada serentak pada 15 Februari mendatang. Pilkada ini diprediksi akan berlangsung semarak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota, yang akan menyedot banyak perhatian publik.

Tahun ini akan ada 101 kepala daerah yang dilantik secara bersamaan. Dapat dipastikan, hingga menjelang hari pemilihan, para kandidat akan terus mengeluarkan jurus-jurus politiknya agar bisa memenangkan pertandingan. Para kandidat tak mau gegabah dalam membuat strategi. Begitu juga dengan para ”mesin” partai pendukung yang sadar jika pilkada 2017 merupakan arena percaturan politik yang harus dimenangkan, sebab akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai.

Untuk itu, segala jurus dikeluarkan oleh para masing-masing calon pemimpin di 101 daerah. Bahkan ada juga calon kepala daerah di sejumlah daerah yang harus berjuang memenangkan pemilu meski lawannya adalah kotak kosong, alias tak ada rival politik. Namun harus diakui dari 101 daerah, pilkada Banten dan Jakarta, begitu banyak menyedot perhatian dan seru.

Pilkada di kedua daerah ini merupakan salah satu episentrum perpolitikan nasional. Persaingan dalam pilkada Banten menjadi menarik ada duel dua jawara. Gubernur petahana harus benar-benar meyakinkan rakyat Banten bahwa kata korupsi dan dinasti harus benar-benar diberantas dari sistem pemerintahan.

Sementara lawannya harus bekerja keras lagi agar rakyat Banten bisa diyakinkan bahwa program-program yang mereka tawarkan lebih baik. Di Ibu Kota pun demikian. Semenjak masa kampanye digulirkan, persaingan antara ketiga kandidat semakin sengit. Apalagi sejak gubernur Jakarta nonaktif diduga melakukan penodaan agama, membuat kondisi bangsa agak terkotak-kotak.

Sentimen agama kembali dimunculkan, media sosial yang seharusnya menjadi media menjalin keakraban malah berubah menjadi media penyebar ujaran kebencian, hoax, dan kampanye hitam. Maka tahun ini kita akan terus menyaksikan persaingan ketat di antara ketiga calon gubernur. Mereka akan adu taktik, adu program, adu modal, dan kita berharap tidak terjadi adu domba. Memang pertarungan dalam meraih kursi gubernur DKI rentan dengan persaingan tidak sehat.

Walau para kandidat maupun partai pengusung sudah berjanji akan menyelenggarakan pilkada damai, bukan berarti kampanye negatif akan hilang. Untuk itu, para partai politik akan berjuang sekuat tenaga untuk merebutnya agar menaikkan elektabilitas. Tak ada yang bisa menjamin para pendukung masing-masing kandidat akan menjalankan persaingan yang sehat.

Tak ada yang bisa menjamin para pendukung menyebarkan kampanye positif jika berselancar di media sosialnya. Pun, tak bisa hanya andalkan Panwaslu maupun Polri untuk mengawasinya. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah menahan diri untuk tidak membuat ruang pertikaian, baik di ruang-ruang publik maupun media sosial. Menahan diri untuk tidak menonjolkan kelemahan para kandidat media sosial.

Pilkada serentak sudah di depan mata, berlangsung di tengah kemarau kepemimpinan berjiwa negarawan yang melanda Indonesia. Pilkada adalah panggung pertama untuk mengabdi pada rakyat, mari kita ambil bagian untuk menciptakan suhu pilkada yang damai. Pemilih di 101 daerah yang akan terlibat dalam pilkada harus gunakan hak pilihnya dengan nurani, karena menyangkut harapan kemajuan wilayahnya.

JONATHAN ALFRENDI
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 3 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=2&date=2017-02-03

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...