Langsung ke konten utama

Pilkada dan Harapan Bangsa

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar urutan ke tiga dunia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, tentunya harus ada salah satu hal yang mencirikan sebagai negara demokrasi.

Salah satu ciri sebagai negara demokrasi tersebut yaitu adanya pemilihan umum. Pada 15 Februari 2017 nanti, 101 daerah di Indonesia akan melaksanakan pilkada secara serentak. Pilkada tersebut akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pilkada sebagai tumpuan harapan masyarakat dan bangsa yang diharapkan mampu memberikan perubahan pada tiap-tiap daerah yang menyelenggarakan pemilu, yang menjadi harapan masyarakat Indonesia adalah mempunyai pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi daerahnya.

Pemimpin yang dapat menerima keluh kesah masyarakatnya, pemimpin yang dapat merangkul masyarakatnya, dan pemimpin yang dapat menjalankan kepemimpinannya sepenuh hati untuk mengabdi kepada masyarakatnya. Harapan-harapan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat untuk bisa memiliki pemimpin yang sepenuh hati bekerja untuk masyarakatnya.

Tanpa adanya kepentingan lain yang hendak dicapai dalam pilkada tersebut seperti kepentingan pribadi, kelompok, dan sebagainya. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 daerah nanti sama saja di dalam pilkada tersebut terdapat 101 harapan masyarakat dan bangsa yang diharapkan bisa terwujud dari adanya pilkada tersebut; 101 harapan yang bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan daerahnya; 101 harapan yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan daerahnya; 101 harapan yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan daerahnya, serta perubahan-perubahan lain sebagai aktualisasi dan implementasi dari adanya pilkada tersebut.

Akhir-akhir ini banyak pasangan-pasangan calon yang melaksanakan blusukan ke tiap kampung di daerahnya untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dengan memberikan janji-janji manis kepada masyarakat. Namun, yang diharapkan oleh masyarakat bukanlah janji manis semata. Wujud nyata dari apa yang diucapkan maka itulah yang harus dilaksanakan dan diwujudkan untuk perubahan daerahnya.

Masyarakat tidak perlu janji semata namun yang pada akhirnya diingkari, masyarakat tidak perlu kebohongan, yang diperlukan oleh masyarakat adalah pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugasnya serta mampu mewujudkan harapan masyarakatnya guna perbaikan dan kemajuan tiap daerahnya. Bukan sekadar pemimpin yang duduk manis di ruangan ber-AC tanpa adanya langkah nyata yang dilakukan untuk perubahan daerahnya.

Harapan masyarakat dalam Pilkada 2017 sangatlah besar, maka sangat diharapkan kepada pasangan calon tiap daerah yang memenangkan pilkada nantinya supaya dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik serta amanah dalam menjalankannya. Buktikan dan wujudkan secara nyata janji manis yang pernah diucapkan saat masa kampanye untuk perubahan tiap daerah. Dengan mewujudkan janji tersebut secara nyata, 101 harapan masyarakat dan bangsa dalam Pilkada 2017 akan terwujud.

REKSI
Mahasiswa Prodi PPKN
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 2 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-02

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...