Langsung ke konten utama

Menantikan Jawara 101 Pilkada

Hajatan besar 101 daerah di Indonesia telah dilangsungkan secara serentak pada 15 Februari 2017.

Namun, tim sukses pasangan calon di 101 daerah tersebut kini dihinggapi rasa khawatir dan waswas karena pada fase ini tim sukses atau pun tim pemenangan disajikan dengan berbagai macam hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang hasilnya pun berbeda-beda, syukur-syukur jika pasangan yang diusung memenangi perolehan suara sementara.

Beralih dari kekhawatiran tim sukses pasangan calon, kekhawatiran dan waswas tersebut juga dialami oleh warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap di 101 daerah yang menghelat pilkada serentak tersebut. Hal itu menjadi wajar karena di tangan merekalah kelak akan terlahir jawara pilkada yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Warga mengkhawatirkan jawara yang kelak memimpin mereka tidak membela dan memihak pada kepentingan rakyat yang dipimpin.

Mereka juga mengkhawatirkan jawara pilkada tersebut memiliki kualitas kebijakan yang buruk dibandingkan jawara pilkada yang memimpin mereka lima tahun sebelumnya. Terlepas dari rasa khawatir dan waswas tersebut, melalui pilkada serentak yang mereka ikuti, tentulah rakyat menyimpan berjuta harapan bagi calon pemimpin mereka.

Kita sebagai masyarakat biasa berharap memiliki sosok pemimpin yang jujur, merakyat, terbuka, santun, dan sifat-sifat lain yang diidamkan oleh masyarakat. Melalui rentetan prosesi kampanye, debat calon kepala daerah, hasil survei elektabilitas oleh berbagai lembaga survei yang sebelumnya telah dilakukan, hingga proses pemungutan suara yang dilaksanakan kemarin, masyarakat telah mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan berdemokrasinya.

Sejatinya, yang diinginkan masyarakat tidaklah muluk-muluk atau berlebihan. Mereka hanya menginginkan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan terealisasinya harapan-harapan yang diberikan oleh calon kepala daerah yang mereka sampaikan selama masa kampanye.

Serta yang paling penting dan juga mendasar adalah masyarakat tidak dijadikan alat untuk memperoleh jabatan, yang hanya diperhatikan saat pemilu dan kemudian dilupakan saat melenggang jabatan, ibarat peribahasa “habis manis sepah di buang.” Masyarakat menaruh harapan yang besar kepada calon kepala daerah yang kelak akan menjadi jawara pilkada yang dilaksanakan di 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota tersebut.

Mengingat anggaran dana yang digelontorkan untuk pesta demokrasi ini cukuplah besar yaitu sekitar Rp4,15 triliun maka sudah sepatutnya masyarakat menaruh harapan yang besar pula kepada mereka. Beberapa hari ke depan rasa khawatir dan waswas yang dialami oleh masyarakat di 101 daerah tersebut itu akan segera terjawab. Tentu masyarakat berharap lahirnya pemimpin dari 101 pilkada akan terciptanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik serta terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata. Wallahu Alam.

MUKHAMMAD LUTFI
Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Humaniora
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 22 Februari 2017)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-22

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...