Langsung ke konten utama

Menjaring Pemimpin Berkualitas

Pesta demokrasi akbar bertajuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan digelar pekan depan. Kita berharap dapat menjaring sosok pemimpin daerah terbaik lewat pilkada.

Pasalnya, diakui atau tidak, negeri ini masih dilanda krisis kepemimpinan. Figur pemimpin yang bersih dan jujur seolah menjadi barang langka yang sulit ditemukan sehingga tak sedikit pula yang merasa pesimis, akankah pilkada ini benar-benar mampu menjaring pemimpin daerah yang menjadi dambaan rakyat.

Meskipun demikian, di tengah-tengah rasa pesimis ini masih terselip rasa optimistis, harapan hadirnya pemimpin daerah yang mampu membawa roda pembangunan daerahnya ke arah lebih baik. Dalam mewujudkannya, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan perjuangan dan sinergitas seluruh elemen masyarakat seusai pilkada ini.

Baik pihak yang menang maupun yang kalah harus bersatu padu dan bahu-membahu membangun daerahnya demi kesejahteraan bersama. Rekonsiliasi juga perlu semai seusai pilkada ini. Jangan sampai malah berseteru atau menyulut api dendam ibarat ”bara dalam sekam” yang sulit padam.

Mengingat bagaimanapun, keberhasilan kepala daerah yang terpilih dalam mewujudkan visimisinya dan membangun daerahnya membutuhkan partisipasi segenap masyarakat. Tentu proses ini akan berjalan lebih efektif manakala di kalangan warga masyarakat tidak dihadapkan konflik ataupun perpecahan, termasuk pihak yang kalah tetap punya tanggung jawab moral untuk mendukung penuh kepala daerah yang terpilih.

Begitu pun pihak yang menang, juga harus merangkul pihak yang kalah untuk bergandengan tangan bergerak bersama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Sudah saatnya seluruh masyarakat sadar, bahwa pilkada merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka untuk memilih sosok pemimpin daerah yang harapan kita.

Siapa pun yang terpilih harus kita dukung, bukan malah dibendung ruang geraknya. Tugas kita yang selanjutnya adalah mengawal, mengontrol, dan mengawasi gerak langkah pemimpin daerah yang baru. Dalam rangka menyongsong MEA, tentu kehadiran pemimpin daerah yang jujur, bersih, dan berkarakter sangatlah diharapkan.

Paling tidak ada empat variabel sebagai kriteria pemimpin yang berkarakter sebagaimana telah dituturkan oleh Gari Yulk (1994), yaitu personality integrity atau integritas kepribadian; proactive yaitu dapat menjadi teladan yang baik; resourceful yang merupakan kemampuan mengerahkan seluruh sumber daya; dan managerial tool atau unsu-runsur manajemen.

Sebagai kepala daerah yang terpilih secara demokratis, ada baiknya juga meneladani nasihat bijak yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, ”ing ngarso sung tulodo” yang artinya ketika menjadi di depan pemimpin mampu menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya. Kedua, ”ing madyo mangun karso” yang berarti bila pemimpin berada di tengah-tengah rakyatnya mampu memberikan motivasi dan inspirasi untuk bergerak maju.

Dan ketiga, ”tut wuri Handayani”, yaitu pemimpin harus menghargai dan mengapresiasi, serta tidak memandang remeh rakyatnya. Harapannya, jika itu semua disadari penuh untuk kemudian diamalkan oleh para kepala daerah yang baru terpilih. Dan, tentunya dengan didukung oleh segenap warga masyarakat, niscaya akselerasi pembangunan daerahnya akan dapat terwujud dan cita-cita pembangunan selama lima tahun ke depan akan tercapai. Semoga!

SUWANTO
Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 10 Februari 2017)
 http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2017-02-10

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...