Langsung ke konten utama

Mengurangi Perselisihan Memupuk Persatuan

Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta telah usai dua pekan lalu. Hasil dari berbagai lembaga hitung cepat pun telah menunjukkan pemenangnya meskipun perhitungan resmi belum disampaikan oleh KPUD.

Persaingan yang ketat dan aksi saling lempar isu telah dilewati, bahkan tak segan pula menimbulkan perselisihan di antara dua pendukung calon gubernur tersebut. Lalu, apakah mungkin perselisihan ini akan terus berlanjut meskipun pilkada telah usai? Perselisihan memang kerap terjadi selama proses pemilihan kepala daerah. Perebutan kekuasaan yang kadang diselimuti dengan politik kepentingan selalu membayangi dalam proses pilkada. Sering kita melihat perselisihan terjadi selama proses pemilihan berlangsung.

Seperti yang terjadi di DKI Jakarta yang selama kampanye ikut menyeret isu agama serta ras. Salah satunya ialah peristiwa pendukung Ahok yang muslim tidak disalatkan oleh masyarakat sekitarnya di daerah Karet, Setia Budi. Seharusnya peristiwa semacam ini tidak dibawa dalam pilkada. Kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bangsa yang satu dan tidak dibedakan dari warna kulit, ras, agama maupun suku bangsa, bahkan sejak negara ini berdiri menjadi negara seutuhnya.

Sebagai contoh, kita dapat melihat dari rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Dijelaskan dalam piagam tersebut sila pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Rumusan tersebut kemudian diubah menjadi Pancasila sebagaimana yang kita kenal saat ini. Berubahnya rumusan itu karena tidak mungkin digunakan oleh negara kita yang memiliki keberagaman dalam beragama.

Sejarah telah memperlihatkan betapa arifnya negara ini dibentuk melalui suatu kesatuan. Menanggalkan kepentingan pribadi demi mencapai kemerdekaan. Ras, agama, maupun suku bangsa, mereka redupkan demi kepentingan bersama. Hal ini harus dapat kita jaga terutama untuk saat ini, saat berbagai isu ataupun konflik yang berdasarkan SARA sedang asyik digunakan untuk kepentingan suatu golongan. Perlu adanya upaya dalam mencegah terjadinya konflik terutama konflik SARA. Kita dapat melakukan kegiatan kecil untuk meningkatkan rasa persatuan terutama di lingkungan kita.

Salah satunya yakni melaksanakan kegiatan yang dinamakan gotong royong. Kegiatan ini terutama di perkotaan seakan meredup. Padahal, kegiatan ini yang dapat dijadikan solusi untuk memupuk rasa persatuan di dalam masyarakat. Gotong royong mengajarkan kita pentingnya mewujudkan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi ataupun golongan, bahkan terdapat sebuah adagium yang berbunyi “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Adagium tersebut sering digaungkan dalam menggambarkan pentingnya persatuan sebagaimana nilai yang terkandung dalam gotong royong.

Melalui kegiatan ini diharapkan rasa persatuan di masyarakat akan terpupuk semakin dalam. Untuk itu, pascapilkada sudah saatnya kita dapat menyingkirkan kepentingan pribadi dan kembali menanamkan rasa persatuan dalam diri masyarakat.

Hadistian
Mahasiswa Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 3 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

  1. Fakultas Ilmu Sosial itu kang
    Prodi Pendidikan Geografi ._.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih koreksinya kawan, salam mahasiswa!

      Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...