Langsung ke konten utama

Mengoptimalkan Potensi Zakat

Kesenjangan selalu berkelindan dengan kemiskinan, keduanya hingga kini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia.

Selain itu, keduanya juga menjadi akar dari permasalahan kemanusiaan dan faktor timbulnya proses dehumanisasi seperti kriminalitas. Perihal masalah tersebut, sampai-sampai Thomas Hobbes pernah berujar: ”homo homini lupus”, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Lewat pernyataan Hobbes, kita jadi mengerti bahwa manusia cenderung akan lepas dari bingkai kemanusiaannya tatkala mereka bersentuhan langsung dengan urusan ”menyambung” hidup.

Terkait kesenjangan, Bank Dunia pada 2014 melakukan survei untuk mengetahui distribusi kesejahteraan di Indonesia. Bank Dunia membagi masyarakat menjadi lima kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Hasilnya, distribusi kesejahteraan di Indonesia mengalami ketimpangan, di mana 40% kue ekonomi dikuasai oleh kelompok paling sejahtera. Angka ini setara dengan porsi kue ekonomi tiga kelompok paling miskin digabung menjadi satu. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia memang masih sangat tinggi.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia sesungguhnya memiliki solusi alternatif guna menekan tingkat kesenjangan, yakni melalui zakat. Sudah saatnya pembangunan nasional beralih menjadi berbasis zakat mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia setiap tahun bisa mencapai Rp 217 triliun. Akan tetapi, realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 1% dari angka tersebut. Zakat merupakan sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki seseorang yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Dalam Islam, zakat berfungsi untuk menghindarkan pengakumulasian modal kekayaan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Walaupun pada dasarnya tidak melarang umatnya menjadi kaya, Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan atas kepemilikan modal pada umatnya. Oleh karena itu, dikeluarkanlah mekanisme zakat untuk menghindari masalah tersebut.

Fenomena pengumpulan zakat di Indonesia selama ini masih menghadapi berbagai macam kompleksitas permasalahan, di antaranya masih kurangnya kesadaran umat, minimnya sosialisasi tentang pentingnya zakat, hingga masih banyak penyaluran zakat tanpa melalui lembaga seperti Baznas. Padahal, jika potensi zakat yang besar tersebut bisa terhimpun seluruhnya, hal itu bisa menjadi utilitas yang mampu meringankan beban negara dalam mengentaskan kemiskinan serta menekan tingkat kesenjangan.

Pada akhirnya, pemerintah melalui Baznas perlu lebih giat melakukan sosialisasi agar kesadaran umat dalam membayar zakat bisa meningkat. Zakat harus mampu menjadi instrumen guna mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil dan mencegah kesenjangan ekonomi. Zakat hendaknya tidak hanya dipahami sebagai proses ”menyucikan” harta atau untuk menghindari ”kecemburuan” sosial.

Lebih dari itu, zakat harus mampu menjadikan seseorang sebagai ”homo homini socius”, yakni manusia sebagai individu yang sangat berarti bagi manusia lainnya.

Gusnanto
Mahasiswa Jurusan Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 24 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...