Langsung ke konten utama

Membangun Jakarta dengan Semangat Gotong-Royong

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah usai. Perhelatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap lima tahun sekali ini harus dilaksanakan dua kali putaran untuk menentukan pemimpin DKI lima tahun mendatang.

Dari hasil hitung cepat di beberapa lembaga survei, pasangan calon nomor urut 3 Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno unggul atas Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Anies-Sandi selanjutnya adalah gubernur yang akan menentukan arah DKI lima tahun ke depan. Kemenangan keduanya sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat DKI Jakarta. Selama hampir enam bulan proses Pilkada DKI, selama itu pula momen masyarakat Jakarta menghadapi masalah yang cukup pelik, masalah yang hampir memecah persatuan bangsa Indonesia.

Dalam agama Islam perbedaan adalah rahmat. Artinya adanya perbedaan adalah wajib. Perbedaan juga sudah diatur dalam sistem negara demokrasi seperti perbedaan pendapat, perbedaan memilih calon, dan perbedaan-perbedaan lain. Oleh karenanya wajar jika pelaksanaan pilkada diwarnai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Perlu diingat bahwa perbedaan tidak bersifat abadi. Artinya perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan hanya berlaku sementara dan bukan untuk dijaga selama-lamanya.

Jika perbedaan pendapat dan pilihan usai, sudahilah perbedaan pendapat itu. Jakarta adalah ikon negara Republik Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta dipandang perlu untuk membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya yang ada. Karena dalam hal membangun segala sesuatu, baik membangun sumber daya manusianya maupun sumber daya alam tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada peran masyarakat di dalamnya.

Di dalam Pancasila, semangat yang dibangun adalah semangat gotong-royong demi terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mewujudkan hal itu, kita harus melihat di dalam sila-sila sebelumnya. Adalah sila ketiga yang berbunyi ”Persatuan Indonesia” dan sila keempat ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan sosial, perlu kiranya membangun persatuan bangsa Indonesia terlebih dahulu yang beraneka ragam. Baru setelah itu memilih pemimpin yang bijaksana berdasarkan hasil musyawarah oleh masyarakat.

Oleh karena itu peran masyarakat menjadi hal yang paling fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan semangat Pancasila, masyarakat Jakarta dituntut untuk tidak hanya menentukan dan memilih pemimpin saja, tetapi harus ikut andil untuk bersama-sama membangun Jakarta dalam satu visi dan membangun Jakarta dengan semangat gotong-royong demi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Jakarta akan maju jika warganya ikut berperan aktif untuk menyukseskan program yang telah dicanangkan pemerintah.

Maka perlu adanya dukungan masyarakat untuk mengingatkan pemimpinya agar berlaku seadil-adilnya dan tidak berpihak kepada yang kuat dan menindas yang lemah. Kunci dari masa depan Jakarta terletak pada semangat persatuan dan semangat gotong-royong, bukan ditentukan oleh siapa pemimpinnya atau berasal dari mana pemimpinnya. Itu seperti yang pepatah ”bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.

TAFRICHUL FUADY ABSA
Mahasiswa Akidah Filsafat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 5 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...