Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini semakin
mengkhawatirkan. Meskipun angka rasio Gini pada 2016 berada di angka 0,39,
turun dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran angka 0,4,
dibalik angka tersebut ternyata Indonesia masih menyimpan banyak
persoalan yang harus segera diatasi.
Salah satunya mengenai ketimpangan antara desa dan kota. Menurut Presiden Joko Widodo, kemiskinan di daerah perkotaan tercatat sejumlah 7,7%. Angka tersebut melonjak 2 kali lipat di daerah perdesaan yang berjumlah 13,96%. Artinya, membangun desa merupakan usaha yang sejalan dengan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
Selain itu, rasio elektrifikasi di desa tertinggal di seluruh Indonesia juga masih di bawah angka 40%. Padahal, rasio elektrifikasi di daerah perkotaan sudah di atas 90%. Tidak lupa juga mengenai angka rasio Gini di perdesaan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan, 0,32 vs 0,41, bukan berarti kondisi perdesaan lebih baik dibandingkan perkotaan. Angka di perdesaan lebih kecil karena banyak masyarakatnya yang sama-sama merasakan kemiskinan.
Ditambah pula dengan penurunan rasio Gini perdesaan yang lebih lambat dibandingkan penurunan rasio Gini di daerah perkotaan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan program-program percepatan pembangunan desa. Saat ini pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengurai masalah-masalah tersebut. Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu program tersebut, di mana di tiap desa dibentuk BUMDes dengan tujuan untuk menstimulasi perekonomian masyarakat.
Usaha pemerintah ini patut diapresiasi, meski harus dikritik pula karena BUMDes ini berpotensi untuk mematikan usaha-usaha kerakyatan yang selama ini tergabung dalam koperasi. Selain itu, kebijakan pemerintah lain untuk mempercepat pembangunan desa adalah disalurkannya dana desa ke tiap desa di seluruh Indonesia. Pemberian dana desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di perdesaan.
Namun, kritik terhadap dana desa ini adalah penyamarataan dana desa dan pengelolaan dana desa tersebut di tiap desa. Kebutuhan dana desa tiap desa tentu berbeda antara satu desa dengan desa lain. Bagi desa tertentu, dana desa tersebut menjadi berkah karena kekurangan kebutuhan dana yang selama ini dirasakan dapat ditutupi. Namun, bagi desa lain dana tersebut berpotensi diselewengkan karena dana yang berlebih dapat diperuntukkan bagi kepentingan yang bukan seharusnya.
Misalnya, pembagian dana desa yang secara proporsional merupakan suatu ketidakadilan bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan padat seperti Pulau Jawa. Kebijakan-kebijakan lain yang harus didorong oleh pemerintah adalah industrialisasi sektor pertanian agar produktivitas sektor pertanian dan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto serta pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih banyak lagi.
Selain itu, program-program berbasis pemberdayaan masyarakat harus digalakkan agar keterampilan masyarakat dapat bertambah dan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan melakukan percepatan pembangunan perdesaan, persoalan-persoalan sosial seperti urbanisasi, kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, dan banyak lagi yang lainnya dapat diatasi satu demi satu untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur.
IZZUDIN AL FARRAS ADHA
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 17 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Salah satunya mengenai ketimpangan antara desa dan kota. Menurut Presiden Joko Widodo, kemiskinan di daerah perkotaan tercatat sejumlah 7,7%. Angka tersebut melonjak 2 kali lipat di daerah perdesaan yang berjumlah 13,96%. Artinya, membangun desa merupakan usaha yang sejalan dengan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
Selain itu, rasio elektrifikasi di desa tertinggal di seluruh Indonesia juga masih di bawah angka 40%. Padahal, rasio elektrifikasi di daerah perkotaan sudah di atas 90%. Tidak lupa juga mengenai angka rasio Gini di perdesaan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan, 0,32 vs 0,41, bukan berarti kondisi perdesaan lebih baik dibandingkan perkotaan. Angka di perdesaan lebih kecil karena banyak masyarakatnya yang sama-sama merasakan kemiskinan.
Ditambah pula dengan penurunan rasio Gini perdesaan yang lebih lambat dibandingkan penurunan rasio Gini di daerah perkotaan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan program-program percepatan pembangunan desa. Saat ini pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengurai masalah-masalah tersebut. Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu program tersebut, di mana di tiap desa dibentuk BUMDes dengan tujuan untuk menstimulasi perekonomian masyarakat.
Usaha pemerintah ini patut diapresiasi, meski harus dikritik pula karena BUMDes ini berpotensi untuk mematikan usaha-usaha kerakyatan yang selama ini tergabung dalam koperasi. Selain itu, kebijakan pemerintah lain untuk mempercepat pembangunan desa adalah disalurkannya dana desa ke tiap desa di seluruh Indonesia. Pemberian dana desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di perdesaan.
Namun, kritik terhadap dana desa ini adalah penyamarataan dana desa dan pengelolaan dana desa tersebut di tiap desa. Kebutuhan dana desa tiap desa tentu berbeda antara satu desa dengan desa lain. Bagi desa tertentu, dana desa tersebut menjadi berkah karena kekurangan kebutuhan dana yang selama ini dirasakan dapat ditutupi. Namun, bagi desa lain dana tersebut berpotensi diselewengkan karena dana yang berlebih dapat diperuntukkan bagi kepentingan yang bukan seharusnya.
Misalnya, pembagian dana desa yang secara proporsional merupakan suatu ketidakadilan bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan padat seperti Pulau Jawa. Kebijakan-kebijakan lain yang harus didorong oleh pemerintah adalah industrialisasi sektor pertanian agar produktivitas sektor pertanian dan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto serta pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih banyak lagi.
Selain itu, program-program berbasis pemberdayaan masyarakat harus digalakkan agar keterampilan masyarakat dapat bertambah dan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan melakukan percepatan pembangunan perdesaan, persoalan-persoalan sosial seperti urbanisasi, kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, dan banyak lagi yang lainnya dapat diatasi satu demi satu untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur.
IZZUDIN AL FARRAS ADHA
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 17 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar