Langsung ke konten utama

Generasi Terdidik dan Ekonomi Rakyat

Secara ideal, pendidikan adalah jalan kemajuan yang mencakup kemajuan pikiran, mental, serta spritual manusia. Jika segala aspek maju, manusia memiliki kekuatan untuk membangun peradaban.

Karena kekuatannya, sang manusia dipandang penting atau “bernilai” di tengah masyarakat. Nilai ini jika dibawa ke ranah pragmatis tentunya menjanjikan keuntungan secara ekonomi serta secara eksistensi. Membangun ekonomi lewat pendidikan adalah salah satu pilihan, di hadapan dilema pembangunan Indonesia kini.

Hanya, gerak pendidikan kini rumpang karena orientasi generasi terdidik lepas dari konsep kerakyatan. Mereka banyak yang tidak memiliki pemahaman pembangunan ekonomi secara luas, yang menyentuh rakyat. Hingga akhirnya kita melihat banyak orang berpendidikan tinggi, lalu terbenam dalam lingkungan kerja dengan orientasi kemapanan pribadi, sementara di sekelilingnya rakyat terpasung kemiskinan.

Kalau begitu potretnya, bagaimana mungkin berharap pendidikan akan membangun ekonomi rakyat? Kapan seorang terdidik berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi rakyat jika keseluruhan hidupnya habis untuk mendukung kesuksesan segelintir orang yang sejatinya sudah kaya? Maka, yang dibutuhkan kini dari generasi terdidik adalah kecakapan pikiran, mental yang berguna bagi kemaslahatan orang banyak, terutama kaum miskin.

Bukan kecakapan yang hanya bisa “dijual” kepada perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi pemerintahan. Generasi terdidik harus mengarah ke jalan mandiri, jalan pembangunan ekonomi yang diciptakan sendiri, yang menopang ekonomi rakyat kecil. Jika perusahaan dan instansi pemerintahan hanya mau menampung pekerja “berijazah”, generasi terdidik sudah semestinya membuka peluang bagi mereka yang tidak beruntung dan kurang catatan kependidikannya itu.

Membuka jalan ekonomi bagi rakyat kecil bukan mustahil dilakukan oleh generasi terdidik, justru sebaliknya atau sangat mungkin. Katakanlah misalnya terhalang dalam membuka usaha (sebab butuh modal besar), “si intelek” ini bisa saja menjadi pendamping rakyat dalam memajukan usaha-usaha rakyat. Dengan pengetahuannya, ia tentulah mampu menyumbang pandangan serta strategi jitu.

Ini barangkali utamanya bagi intelek yang kuat pengetahuannya di bidang ekonomi. Atau, bagi intelek bidang lain seperti di bidang hukum, misalnya, yang bisa berpartisipasi lewat jalur konstitusi, dengan membawa misi pengamanan jalur ekonomi rakyat kecil. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa yang diharapkan dari kaum intelektual adalah orientasi keilmuannya yang bermuara pada kemaslahatan rakyat.

Kita percaya, generasi muda terdidik adalah generasi yang paling kaya inovasi, terobosan, serta gagasan-gagasan hebat, yang berguna bagi pembangunan. Apa pun bidang keilmuannya, seorang terdidik berpeluang berpartisipasi aktif dalam membangun rakyat, terutama dalam persoalan urgen ini, yaitu ekonomi.

Tinggal lagi persoalan karakteristik generasi terdidik yang dibutuhkan dalam misi pembangunan ekonomi kita. Untuk tumbuh sebagai penyangga kemajuan rakyat, “si intelek” haruslah sekaligus seorang pemimpin dan seorang pekerja visioner. Ia mesti cerdas dalam pengertian sesungguhnya dan memiliki empati mendalam terhadap realitas.

ANDESTA HERLI WIJAYA
Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia
Universitas Andalas

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 23 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...