Pada awal masa Orde Baru, Indonesia sebagai negara yang sebelumnya
disibukkan dengan urusan politik, mendapatkan warisan kondisi ekonomi
yang kurang stabil.
Namun, Soeharto dengan program pembangunannya yang efisien saat itu mampu membawa Indonesia mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Tercatat pada pertengahan 1960-an hingga 1996, tingkat kemiskinan Indonesia menurun drastis baik di kota maupun desa. Dalam periode itu, angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dari yang awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia hanya tinggal sekitar 11%.
Akan tetapi, kemajuan ekonomi tersebut kemudian sirna setelah tergerus badai krisis finansial Asia pada 1990-an. Indonesia selanjutnya hidup dalam kondisi ekonomi yang menurun drastis ditandai dengan melemahnya nilai rupiah dan meningkatnya inflasi. Kondisi ekonomi yang menurun menyebabkan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Penduduk miskin sendiri didefinisikan sebagai penduduk yang perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp354.386 (atau sekitar USD25). Banyaknya penduduk Indonesia yang miskin apabila terus dibiarkan akan menyebabkan berbagai persoalan.
Adapun, persoalan yang dapat ditemui adalah maraknya kasus kriminalitas, rendahnya distribusi pendidikan hingga meningkatnya kasus radikalisme yang dipicu oleh lemahnya ekonomi seorang individu. Lemahnya perekonomian Indonesia juga diperparah dengan ketimpangan ekonomi bangsa. Hasil penelitian Bank Dunia menyebutkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% dari total kekayaan nasional. Indeks rasio gini Indonesia pun saat ini mencapai angka 0,42.
Angka tersebut menandakan ketimpangan di Indonesia sudah memasuki taraf yang membahayakan. Karena itu, untuk menguatkan perekonomian bangsa, perlu upaya pemerataan ekonomi. Upaya pemerataan ekonomi bukan merupakan soal si kaya membagi harta dengan si miskin. Namun, bagaimana si miskin mampu mengejar si kaya dengan kemampuan yang mumpuni. Untuk itu, perlu ada program yang mampu meningkatkan kemampuan dan mental untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Pemberian bantuan dana bukan merupakan suatu jalan efektif dalam mengatasi kemiskinan.
Mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan yang mendidik dan merata serta pemberdayaan yang maksimal kepada para generasi muda bangsa. Pendidikan yang mendidik menjadi suatu hal yang masih harus diwujudkan oleh Indonesia. Pasalnya, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mendidik, hanya sebatas mengajari. Mengajari akan membawa pada kemampuan menyelesaikan soal saja. Namun, mendidik akan membawa peserta didik pada belajar dalam proses menghadapi persoalan dengan menghayati nilai-nilai positif yang diberikan.
Di sisi lain, jumlah penduduk usia muda Indonesia juga harus dihadapi dengan jeli. Penduduk muda menjadi peluang besar bagi Indonesia pada masa depan apabila dikelola dengan baik pengembangannya. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, akan menjadi ancaman yang besar bagi Indonesia. Kasus radikalisme pemuda yang marak saat ini menjadi contoh nyatanya.
Karena itu, pemberdayaan pemuda dalam program-program prioritas nasional mulai saat ini harus ditingkatkan. Dengan demikian, usaha mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang telah menjadi cerita lama bangsa akan segera terhenti.
NESIA QURROTA AYUNI
Mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah
Universitas Indonesia
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Senin 29 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Namun, Soeharto dengan program pembangunannya yang efisien saat itu mampu membawa Indonesia mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Tercatat pada pertengahan 1960-an hingga 1996, tingkat kemiskinan Indonesia menurun drastis baik di kota maupun desa. Dalam periode itu, angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dari yang awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia hanya tinggal sekitar 11%.
Akan tetapi, kemajuan ekonomi tersebut kemudian sirna setelah tergerus badai krisis finansial Asia pada 1990-an. Indonesia selanjutnya hidup dalam kondisi ekonomi yang menurun drastis ditandai dengan melemahnya nilai rupiah dan meningkatnya inflasi. Kondisi ekonomi yang menurun menyebabkan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Penduduk miskin sendiri didefinisikan sebagai penduduk yang perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp354.386 (atau sekitar USD25). Banyaknya penduduk Indonesia yang miskin apabila terus dibiarkan akan menyebabkan berbagai persoalan.
Adapun, persoalan yang dapat ditemui adalah maraknya kasus kriminalitas, rendahnya distribusi pendidikan hingga meningkatnya kasus radikalisme yang dipicu oleh lemahnya ekonomi seorang individu. Lemahnya perekonomian Indonesia juga diperparah dengan ketimpangan ekonomi bangsa. Hasil penelitian Bank Dunia menyebutkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% dari total kekayaan nasional. Indeks rasio gini Indonesia pun saat ini mencapai angka 0,42.
Angka tersebut menandakan ketimpangan di Indonesia sudah memasuki taraf yang membahayakan. Karena itu, untuk menguatkan perekonomian bangsa, perlu upaya pemerataan ekonomi. Upaya pemerataan ekonomi bukan merupakan soal si kaya membagi harta dengan si miskin. Namun, bagaimana si miskin mampu mengejar si kaya dengan kemampuan yang mumpuni. Untuk itu, perlu ada program yang mampu meningkatkan kemampuan dan mental untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Pemberian bantuan dana bukan merupakan suatu jalan efektif dalam mengatasi kemiskinan.
Mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan yang mendidik dan merata serta pemberdayaan yang maksimal kepada para generasi muda bangsa. Pendidikan yang mendidik menjadi suatu hal yang masih harus diwujudkan oleh Indonesia. Pasalnya, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mendidik, hanya sebatas mengajari. Mengajari akan membawa pada kemampuan menyelesaikan soal saja. Namun, mendidik akan membawa peserta didik pada belajar dalam proses menghadapi persoalan dengan menghayati nilai-nilai positif yang diberikan.
Di sisi lain, jumlah penduduk usia muda Indonesia juga harus dihadapi dengan jeli. Penduduk muda menjadi peluang besar bagi Indonesia pada masa depan apabila dikelola dengan baik pengembangannya. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, akan menjadi ancaman yang besar bagi Indonesia. Kasus radikalisme pemuda yang marak saat ini menjadi contoh nyatanya.
Karena itu, pemberdayaan pemuda dalam program-program prioritas nasional mulai saat ini harus ditingkatkan. Dengan demikian, usaha mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang telah menjadi cerita lama bangsa akan segera terhenti.
NESIA QURROTA AYUNI
Mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah
Universitas Indonesia
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Senin 29 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar