Langsung ke konten utama

Mahasiswa Perekat Persatuan

Kontestasi kursi DKI 1 telah menyita perhatian publik. Hal tersebut bisa dilihat ketika momentum pilkada disandingkan dengan isu penistaan agama menjadi alasan bagi warga di berbagai daerah datang membanjiri Ibu Kota untuk menuntut penegakan hukum.

Buahnya adalah serangkaian aksi yang terangkum dalam tiga digit angka. Mahasiswa dari berbagai daerah turut meramaikan aksi tersebut. Identitas mahasiswa sebagai agent of change menjadi alasan mereka untuk turun aksi. Namun, perlu dijadikan sebuah refleksi bahwa tidak seluruh mahasiswa terlibat pada serangkaian protes tersebut.

Apakah ini memperlihatkan kalau gerakan mahasiswa tidak lagi terpecah-belah? Kerisauan mahasiswa, untuk memilih terlibat aksi atau tidak, merupakan kebimbangan mereka akan pihak-pihak yang membenturkan isu-isu politis terhadap serangkaian aksi yang terjadi sehingga mahasiswa sebagai agen moderat cenderung berhati-hati untuk menyikapi isu tersebut. Sebagai aktor independen, mahasiswa harus berpihak terhadap objektivitas.

Mahasiswa harus berpihak pada kebenaran dan keadilan yang didapatkan melalui serangkaian diskusi dan kajian. Bukan hasil provokasi dan gratifikasi oknum-oknum tertentu. Dengan demikian, mahasiswa sanggup berdikari dalam menyikapi situasi nasional. Kalau mahasiswa memiliki sikap yang berbeda dalam menanggapi pilkada dengan serangkaian isu yang menerpanya, mahasiswa harus memiliki sikap yang sama dalam mempersatukan bangsa. Hari ini pilkadatelah usai.

Terlepas dari hasilnya, mahasiswa masih memiliki tugas mulia, yaitu menjaga kerukunan bangsa. Dalam konteks Pilkada DKI, mahasiswa harus menjadi pihak yang menengahi aktor-aktor yang sempat bercerai ketika pilkada. Tujuannya adalah satu, yaitu mewujudkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kurang lebih terdapat 300 perguruan tinggi di DKI Jakarta. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa di DKI memiliki andil penting dalam membina persatuan.

Untuk itu, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam merangkai kebinekaan. Posisi Jakarta sebagai Ibu Kota secara tak langsung menjadikan mahasiswa di Jakarta tidak hanya bertugas untuk merawat persatuan di DKI, melainkan juga merawat persatuan Indonesia. Ibu Kota selalu dijadikan percontohan, tidak hanya pemerintahannya, begitu pun dengan mahasiswanya sehingga mahasiswa DKI bisa dijadikan sebagai cerminan akan mahasiswa di berbagai daerah lainnya.

Menanggapi berakhirnya pilkada, seluruh mahasiswa di DKI harus bersatu. Mahasiswa harus menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan persatuan. Mahasiswa harus menjadi aktor yang kritis dalam menanggapi serangkaian isu yang berusaha untuk memecah persatuan Ibu Kota. Bentuk persatuan mahasiswa DKI adalah dengan menjaga transisi pemerintahan.

Mengawal transisi bukan berarti mahasiswa akan mendukung segala kebijakan gubernur terpilih, melainkan seluruh mahasiswa menjaga momentum pergantian pemerintahan dari berbagai kepentingan yang merugikan rakyat.

Untuk itulah mahasiswa perlu hadir dalam berbagai diskusi dan kajian agar mampu menyikapi seluruh kebijakan pemerintah, menjadi penyambung lidah rakyat, dan keberpihakannya terhadap objektivitas tidak menjadikan mahasiswa sebagai bidak kepentingan elite politik.

VANNY EL RAHMAN
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 9 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...