Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar di dunia atau sekitar 270 juta jiwa.
Maka dari itu, kesenjangan ekonomi bukan lagi masalah yang dipandang luar biasa. Bukan hanya karena jumlah penduduknya, tapi juga karena kondisi geografis, negara kita adalah negara kepulauan di mana beberapa tahun yang lalu pembangunan hanya berpusat di beberapa daerah dan belum merata. Mungkin itulah yang menjadi salah satu faktor kesenjangan ekonomi di Indonesia. Coba bandingkan saja fasilitas pendidikan kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang lain antara di kota dengan di daerah pinggiran tentu sudah jauh berbeda.
Selain itu, berdasarkan data Global Wealth Report 2016, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Jumlah harta kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Hal itu memang sangat miris. Namun, beberapa tahun ini sudah terlihat hasil dari berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau 10,86%. Yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah mendukung pemerintah dalam melaksanakan program yang telah ada untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi di Indonesia dan ikut mengawasi jalannya program tersebut. Tidak perlu diragukan lagi usaha pemerintah dalam membuat kebijakan tentu saja harus berpihak kepada rakyatnya, tanpa mengutamakan kepentingan dari golongan tertentu.
Sebut saja tentang kebijakan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang tax amnesty, banyak konglomerat yang melaporkan jumlah harta kekayaannya dan juga membayar pajak ketika program itu dilaksanakan. Hasil dari pajak yang dibayarkan tentu saja digunakan untuk melanjutkan pembangunan negara karena uang di dalam APBN juga sebagian besar diperoleh dari pajak. Atau, misalnya pemerintah memberikan anggaran 20% untuk sektor pendidikan dari total seluruh anggaran. Tentu kita semua menyadari dengan adanya pendidikan yang layak maka akan meningkat pula kesejahteraan manusianya.
Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia maka akan menurun pula tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di negara ini. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai dana desa yang tentu saja bisa sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Memanfaatkan dana tersebut misalnya untuk membuat badan usaha milik desa (BUMDes) atau untuk membangun infrastruktur desa seperti toilet umum atau sumur buat menampung air bersih yang akan digunakan warga desa.
Bagaimana pun, mendukung dan mengawasi jalannya program pemerintah adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan, karena kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dirasa sudah tepat.
Dinda Noor Azizah
Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 18 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Maka dari itu, kesenjangan ekonomi bukan lagi masalah yang dipandang luar biasa. Bukan hanya karena jumlah penduduknya, tapi juga karena kondisi geografis, negara kita adalah negara kepulauan di mana beberapa tahun yang lalu pembangunan hanya berpusat di beberapa daerah dan belum merata. Mungkin itulah yang menjadi salah satu faktor kesenjangan ekonomi di Indonesia. Coba bandingkan saja fasilitas pendidikan kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang lain antara di kota dengan di daerah pinggiran tentu sudah jauh berbeda.
Selain itu, berdasarkan data Global Wealth Report 2016, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Jumlah harta kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Hal itu memang sangat miris. Namun, beberapa tahun ini sudah terlihat hasil dari berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau 10,86%. Yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah mendukung pemerintah dalam melaksanakan program yang telah ada untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi di Indonesia dan ikut mengawasi jalannya program tersebut. Tidak perlu diragukan lagi usaha pemerintah dalam membuat kebijakan tentu saja harus berpihak kepada rakyatnya, tanpa mengutamakan kepentingan dari golongan tertentu.
Sebut saja tentang kebijakan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang tax amnesty, banyak konglomerat yang melaporkan jumlah harta kekayaannya dan juga membayar pajak ketika program itu dilaksanakan. Hasil dari pajak yang dibayarkan tentu saja digunakan untuk melanjutkan pembangunan negara karena uang di dalam APBN juga sebagian besar diperoleh dari pajak. Atau, misalnya pemerintah memberikan anggaran 20% untuk sektor pendidikan dari total seluruh anggaran. Tentu kita semua menyadari dengan adanya pendidikan yang layak maka akan meningkat pula kesejahteraan manusianya.
Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia maka akan menurun pula tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di negara ini. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai dana desa yang tentu saja bisa sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Memanfaatkan dana tersebut misalnya untuk membuat badan usaha milik desa (BUMDes) atau untuk membangun infrastruktur desa seperti toilet umum atau sumur buat menampung air bersih yang akan digunakan warga desa.
Bagaimana pun, mendukung dan mengawasi jalannya program pemerintah adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan, karena kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dirasa sudah tepat.
Dinda Noor Azizah
Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 18 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar