Pilkada DKI Jakarta selalu menjadi medan magnet terkuat yang mampu
menarik perhatian publik berskala nasional hingga internasional.
Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa kontestasi perebutan kursi DKI 1 merupakan jembatan emas menuju posisi kekuasaan nomor satu di Republik ini. Pilkada DKI 2017 begitu gegap gempita hingga kemudian menjadi ingar-bingar. Berbagai isu dijual bebas dengan harapan meraih suara masyarakat mayoritas. Baik kubu yang mengatasnamakan agama maupun yang mengusung slogan kebinekaan, semua bersitegang membela pilihannya.
Pada kondisi tersebut sepertinya mayoritas masyarakat lupa, bahwa di balik kepentingan sederhana perebutan kursi gubernur, selalu ada kepentingan yang lebih besar dengan memanfaatkan politik adu domba. Bahwa di balik pertikaian tersebut, ada banyak hal yang lebih patut dijaga. Sebab dengan kondisi saling membenci, pihak ketiga seperti punya pintu masuk dengan menunggangi salah satu pihak, atau membuat kekacauan lain yang tak tampak.
Akibatnya Indonesia berada pada situasi darurat ideologi, sekaligus terancam dalam hal kedaulatan ekonomi. Disebut darurat ideologi karena pada kontestasi Pilkada DKI terjadi penyebaran isu-isu horizontal yang membuat masyarakat awam terpancing mencari ideologi baru untuk negeri ini. Di sisi lain, kebinekaan pun dimaknai dengan keragaman tanpa fondasi ideologi, melainkan hanya berporos pada tokoh yang dibangga-banggakan dalam kontestasi. Sementara itu, persoalan yang justru mempertaruhkan kedaulatan ekonomi Indonesia justru diabaikan.
Seperti masalah renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang menemukan titik buntu sampai saat ini. Sebuah masalah yang menghadapkan Indonesia pada dua konsekuensi besar, menggadaikan kedaulatan atau terkena sanksi internasional. Selepas 19 April tentu semu pihak diharapkan mampu menurunkan tensi keberpihakan masing-masing calon dan mulai berpikir terbuka serta rasional, sebab hingga saat ini masih dijumpai di media sosial atau pada diskusi antar individu yang terbuka berbagai perdebatan tentang pilihan calonnya yang kalah dan menang.
Meski begitu, hal tersebut dapat dipandang secara positif sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politis. Kesadaran yang harusnya dapat berguna tidak hanya pada urusan pilkada, tetapi untuk segenap urusan politis lainnya yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk menyatukan lagi barisan masyarakat yang mulai menyatakan peduli pada bangsa ini. Masyarakat kini lelah setelah lebih dari tujuh bulan belakangan ini berpartisipasi aktif dalam menyatakan dukungan atau yang begitu vokal dalam mengkritisi lawan pada pilkada silam.
Kini saatnya masing-masing pihak merelakan calonnya menang atau kalah dalam kontestasi, untuk selanjutnya kembali seperti semula yaitu saling menghargai dan meninggalkan hate speech, sebab dengan persatuan selalu menjadi awal dari sebuah kebangkitan menuju kemajuan. Sementara perpecahan akan menjadi tanda sebuah kehancuran.
Sri Kisarah Husna
Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 3 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa kontestasi perebutan kursi DKI 1 merupakan jembatan emas menuju posisi kekuasaan nomor satu di Republik ini. Pilkada DKI 2017 begitu gegap gempita hingga kemudian menjadi ingar-bingar. Berbagai isu dijual bebas dengan harapan meraih suara masyarakat mayoritas. Baik kubu yang mengatasnamakan agama maupun yang mengusung slogan kebinekaan, semua bersitegang membela pilihannya.
Pada kondisi tersebut sepertinya mayoritas masyarakat lupa, bahwa di balik kepentingan sederhana perebutan kursi gubernur, selalu ada kepentingan yang lebih besar dengan memanfaatkan politik adu domba. Bahwa di balik pertikaian tersebut, ada banyak hal yang lebih patut dijaga. Sebab dengan kondisi saling membenci, pihak ketiga seperti punya pintu masuk dengan menunggangi salah satu pihak, atau membuat kekacauan lain yang tak tampak.
Akibatnya Indonesia berada pada situasi darurat ideologi, sekaligus terancam dalam hal kedaulatan ekonomi. Disebut darurat ideologi karena pada kontestasi Pilkada DKI terjadi penyebaran isu-isu horizontal yang membuat masyarakat awam terpancing mencari ideologi baru untuk negeri ini. Di sisi lain, kebinekaan pun dimaknai dengan keragaman tanpa fondasi ideologi, melainkan hanya berporos pada tokoh yang dibangga-banggakan dalam kontestasi. Sementara itu, persoalan yang justru mempertaruhkan kedaulatan ekonomi Indonesia justru diabaikan.
Seperti masalah renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang menemukan titik buntu sampai saat ini. Sebuah masalah yang menghadapkan Indonesia pada dua konsekuensi besar, menggadaikan kedaulatan atau terkena sanksi internasional. Selepas 19 April tentu semu pihak diharapkan mampu menurunkan tensi keberpihakan masing-masing calon dan mulai berpikir terbuka serta rasional, sebab hingga saat ini masih dijumpai di media sosial atau pada diskusi antar individu yang terbuka berbagai perdebatan tentang pilihan calonnya yang kalah dan menang.
Meski begitu, hal tersebut dapat dipandang secara positif sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politis. Kesadaran yang harusnya dapat berguna tidak hanya pada urusan pilkada, tetapi untuk segenap urusan politis lainnya yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk menyatukan lagi barisan masyarakat yang mulai menyatakan peduli pada bangsa ini. Masyarakat kini lelah setelah lebih dari tujuh bulan belakangan ini berpartisipasi aktif dalam menyatakan dukungan atau yang begitu vokal dalam mengkritisi lawan pada pilkada silam.
Kini saatnya masing-masing pihak merelakan calonnya menang atau kalah dalam kontestasi, untuk selanjutnya kembali seperti semula yaitu saling menghargai dan meninggalkan hate speech, sebab dengan persatuan selalu menjadi awal dari sebuah kebangkitan menuju kemajuan. Sementara perpecahan akan menjadi tanda sebuah kehancuran.
Sri Kisarah Husna
Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 3 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar