Pergelaran pilkada serentak telah usai, khususnya di DKI Jakarta.
Pemenangnya sudah jelas, pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil
gubernur DKI Jakarta terpilih dengan perolehan 50% lebih suara.
Disintegrasi dan polarisasi masyarakat yang terjadi akibat pemilu merupakan imbas dari fanatisme pendukung terhadap salah satu pasangan calon. Padahal, memilih salah satu paslon bukan berarti menjadi orang lain yang tidak seide sebagai musuh. Justru perbedaan pilihan itu menandakan adanya kebebasan berekspresi dan berjalannya analisis seseorang terhadap siapa yang akan mereka pilih.
Dengan berakhirnya pergelaran pilkada, seharusnya disintegrasi dan polarisasi itu sudah tidak ada lagi. Semua masyarakat harus kembali menyatu dan menanggalkan perbedaan pilihan ketika pilkada. Yang kalah harus fair dan yang menang tidak boleh sombong, semuanya harus merangkul, itu berlaku untuk kepala daerah terpilih dan masing-masing tim suksesnya.
Dengan demikian, konsolidasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka reintegrasi kelompok masyarakat. Jika disintegrasi dan polarisasi tersebut masih berlangsung pascapilkada, imbasnya adalah tersendatnya pembangunan daerah. Upaya-upaya untuk mengkritisi pemerintah bahkan juga bisa menjadi subjektif karena ada unsur ketidaksukaan.
Pascapilkada, lembaga-lembaga pemerintahan harus diperkuat dan organisasi kemasyarakatan juga harus dirangkul untuk sinergitas pembangunan. Rivalitas pilkada ketika dibawakan ke masa pascapilkada sudah tidak relevan lagi. Karena, substansi pilkada adalah memilih pemimpin yang baru, bukan untuk memecah belah bangsa dan negara. Selain masyarakat, keselarasan pasangan kepala daerah terpilih juga harus mulai menyelaraskan antarsesama. Keselarasan itu bukan hanya ketika kampanye, tetapi selama menjalankan amanah memimpin juga demikian.
Jangan sampai pecah kongsi di tengah jalan. Terlebih pecah kongsi karena perbedaan pemikiran, hal ini hanya akan menjatuhkan citra mereka. Keselarasan antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting dalam proses pembangunan politik di suatu daerah. Karena, pembangunan politik membutuhkan sinergitas, bukan rivalitas. Sinergitas menandakan sebuah harmonisasi telah mekar dalam lingkaran pemerintahan.
Kenapa proses pembangunan politik itu membutuhkan sinergitas? Tentu karena dalam pembangunan kita akan berbicara perkembangan dan pertumbuhan peran-peran fungsional yang saling terintegrasi dalam suatu lembaga maupun komunitas. Peran-peran tersebut tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka telah terintegrasi satu dengan lainnya. Dan, di sanalah letak sinergitas tadi.
Kepala daerah beserta wakil, tentu paham bagaimana posisi mereka terhadap peran dan fungsi pembantunya dalam kerja pemerintahan. Jadi, pasangan pemimpin daerah ini memegang peranan penting dalam menjaga ritme, terlebih mereka menjadi teladan dalam pemerintahan.
Sebagai teladan-baik itu oleh ASN maupun sipil-sudah sepatutnya sinergi antara kepala daerah dengan wakilnya menjadi utama dalam bekerja agar dapat menular kepada bawahannya. Ibarat Trickle down Effect, semangat dan sinergi itu akan berimbas kepada lingkungannya sehingga semangat pemimpin, juga menjadi semangat bawahannya.
IKHSAN YOSARIE
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Andalas
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 9 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Disintegrasi dan polarisasi masyarakat yang terjadi akibat pemilu merupakan imbas dari fanatisme pendukung terhadap salah satu pasangan calon. Padahal, memilih salah satu paslon bukan berarti menjadi orang lain yang tidak seide sebagai musuh. Justru perbedaan pilihan itu menandakan adanya kebebasan berekspresi dan berjalannya analisis seseorang terhadap siapa yang akan mereka pilih.
Dengan berakhirnya pergelaran pilkada, seharusnya disintegrasi dan polarisasi itu sudah tidak ada lagi. Semua masyarakat harus kembali menyatu dan menanggalkan perbedaan pilihan ketika pilkada. Yang kalah harus fair dan yang menang tidak boleh sombong, semuanya harus merangkul, itu berlaku untuk kepala daerah terpilih dan masing-masing tim suksesnya.
Dengan demikian, konsolidasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka reintegrasi kelompok masyarakat. Jika disintegrasi dan polarisasi tersebut masih berlangsung pascapilkada, imbasnya adalah tersendatnya pembangunan daerah. Upaya-upaya untuk mengkritisi pemerintah bahkan juga bisa menjadi subjektif karena ada unsur ketidaksukaan.
Pascapilkada, lembaga-lembaga pemerintahan harus diperkuat dan organisasi kemasyarakatan juga harus dirangkul untuk sinergitas pembangunan. Rivalitas pilkada ketika dibawakan ke masa pascapilkada sudah tidak relevan lagi. Karena, substansi pilkada adalah memilih pemimpin yang baru, bukan untuk memecah belah bangsa dan negara. Selain masyarakat, keselarasan pasangan kepala daerah terpilih juga harus mulai menyelaraskan antarsesama. Keselarasan itu bukan hanya ketika kampanye, tetapi selama menjalankan amanah memimpin juga demikian.
Jangan sampai pecah kongsi di tengah jalan. Terlebih pecah kongsi karena perbedaan pemikiran, hal ini hanya akan menjatuhkan citra mereka. Keselarasan antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting dalam proses pembangunan politik di suatu daerah. Karena, pembangunan politik membutuhkan sinergitas, bukan rivalitas. Sinergitas menandakan sebuah harmonisasi telah mekar dalam lingkaran pemerintahan.
Kenapa proses pembangunan politik itu membutuhkan sinergitas? Tentu karena dalam pembangunan kita akan berbicara perkembangan dan pertumbuhan peran-peran fungsional yang saling terintegrasi dalam suatu lembaga maupun komunitas. Peran-peran tersebut tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka telah terintegrasi satu dengan lainnya. Dan, di sanalah letak sinergitas tadi.
Kepala daerah beserta wakil, tentu paham bagaimana posisi mereka terhadap peran dan fungsi pembantunya dalam kerja pemerintahan. Jadi, pasangan pemimpin daerah ini memegang peranan penting dalam menjaga ritme, terlebih mereka menjadi teladan dalam pemerintahan.
Sebagai teladan-baik itu oleh ASN maupun sipil-sudah sepatutnya sinergi antara kepala daerah dengan wakilnya menjadi utama dalam bekerja agar dapat menular kepada bawahannya. Ibarat Trickle down Effect, semangat dan sinergi itu akan berimbas kepada lingkungannya sehingga semangat pemimpin, juga menjadi semangat bawahannya.
IKHSAN YOSARIE
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Andalas
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 9 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar