Langsung ke konten utama

Mengawal Visi, Misi, dan Janji

Pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 daerah memang layak dinobatkan sebagai pesta demokrasi lokal paling seru yang begitu menarik perhatian publik.

Pilkada yang paling menjadi sorotan publik adalah Pilkada DKI Jakarta. Panasnya suhu politik di Ibu Kota bahkan telah terasa sejak beberapa bulan sebelum pilkada dilangsungkan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tokoh sentralnya. Keseruan Pilkada Jakarta bahkan menjalar ke mana-mana, dari dimensi politik, sosial, hingga agama. Isu dan sentimennya pun tak hanya sebatas lokal, namun nasional.

Hingga kadar dan batas tertentu, Pilkada Jakarta ini telah menyumbangkan kegaduhan, bahkan kerawanan nasional seperti misalnya rawan dengan gesekan dan konflik sosial. Namun, kita patut bersyukur semua yang dikhawatirkan itu tak terjadi. Semoga saja hal ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi pematangan atau pendewasaan demokrasi kita.

Dengan segala dinamika akhirnya episode ini berakhir pada Pilkada Putaran II dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pemenang, mengungguli pasangan petahana Basuki-Djarot. Terlepas dari beragam reaksi, kegembiraan, kekecewaan, ataupun keterkejutan yang ada, pada tataran ini sudah selayaknya bagi kita semua untuk meneladani kedua pasangan calon yang mau dan mampu berjiwa besar, secara dewasa menerima kemenangan, maupun kekalahan.

Reaksi yang ditampilkan oleh kedua pasang calon, khususnya saat Anies dan Ahok, langsung bertemu di Balai Kota Jakarta pada Kamis (20/4), sehari pascapencoblosan, semestinya bisa secara cerdas dan dewasa ditangkap oleh publik sebagai sinyal bahwa persaingan pilkada telah usai, dan saatnya untuk memulai kerja nyata dalam membangun Jakarta.

Dalam bahasa yang lain, kita berharap setelah pilkada usai jangan ada lagi beragam persaingan atau gesekan kepentingan yang kontraproduktif. Sejak pilkada menghasilkan pemenang, kita tak boleh gagal, apalagi salah fokus. Pada titik ini, fokus dan orientasinya harus beralih dari persaingan untuk meraih kemenangan, menjadi persatuan (kebersamaan) untuk menjalankan pembangunan. Untuk itu, energi dan konsentrasi kita saat ini mesti dicurahkan untuk mengawal beragam visi-misi dan janji-janji yang semasa kampanye pernah diutarakan oleh pasangan Anies-Sandi.

Hal ini sangatlah penting, karena sejatinya, pilkada (kontestasi demokrasi, di mana pun dalam jenjang apa pun), tidaklah berhenti hanya ketika pencoblosan usai dan menghasilkan pemenang. Lebih jauh daripada itu, agenda pascapilkada harus ada, dengan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap aktualisasi dari visi-misi dan janji-janji yang telah dikemukakan.

Tentu dengan orientasi untuk bersama-sama membangun dan memajukan daerah, serta menyejahterakan rakyat yang ada di dalamnya, bukan lagi untuk menang-menangan pasangan yang dijagokan. Karena justru pada agenda pascapilkada inilah, kita dapat secara nyata melihat tingkat kedewasaan berdemokrasi, sekaligus melihat dengan nyata kualitas, integritas, dan komitmen pemenang kontestasi.

RIDWAN NANDA MULYANA
Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sejarah
Universitas Diponegoro

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 4 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...