Langsung ke konten utama

Cegah Kesenjangan, Stabilkan Bahan Pokok

Kebutuhan akan berbagai bahan pokok yang murah menjadi impian segenap masyarakat. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kenaikan harga sembako dan berbagai komoditas lain menandakan kurangnya pengawasan atas permainan harga bahan pokok yang telah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia.

Kita patut bertanya tentang apa yang melanda ekonomi Indonesia, terkhusus harga-harga kebutuhan yang kian meroket. Meski pemerintah terus berupaya, spekulan tetap saja memberlakukan sistem tersendiri guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan selaku otoritas yang memiliki kewenangan dalam menyikapi dinamika kebutuhan bahan pokok yang kian mencekik masyarakat dituntut peranannya sebagai pemantau dan pengendali harga.

Kurangnya regulasi serta pengawasan yang ketat hanya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi baik di pusat kota maupun di desa-desa. Pemerintah harus menindak tegas spekulan harga dan pelaku penimbunan barang kebutuhan bahan pokok. Upaya permainan harga jangan terus dibiarkan karena hanya akan membuat harga kebutuhan pokok tidak stabil.

Meneliti, mendata pasokan, produksi, hingga harga di pasar menjadi pekerjaan pihak-pihak terkait seperti Satgas Pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah guna menjaga pasokan dan terjangkaunya harga kebutuhan sembako masyarakat. Berbagai kebutuhan pokok pun diimpor oleh pemerintah guna mengendalikan harga.

Sebab pemerintah mengantongi nama-nama importir dan volume impornya. Menciptakan tata niaga yang baik guna mengatur mekanisme jual beli serta pemberian izin impor bagi importir agar mengacu pada ketersediaan barang dan harga eceran tertinggi. Kalau tidak ada aturan tersebut, lonjakan harga akan menjadi permainan pada hari-hari tertentu. Kalau permainan harga terus dilakukan spekulan, masyarakat akan menjadi korban.

Berbagai komoditas pangan di berbagai daerah pun mengalami kenaikan seperti daging ayam, cabai merah, hingga bawang putih. Kesenjangan harga jangan terus dibiarkan dan harus ada upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan, seperti halnya pemerataan harga, menekan berbagai kecurangan pasar, sampai upaya pengendalian harga. Menggerakkan potensi-potensi hasil bumi daerah menjadi bukti sahih dalam upaya meningkatkan perekonomian.

Para pemangku kepentingan harus menjadi motor penggerak sebagai upaya menekan berbagai kondisi harga bahan pokok yang kian hari terus mengalami peningkatan. Kita harus terus meletakkan sistem ekonomi pasar yang sehat dalam upaya menurunkan kesenjangan yang masih melanda. Harga sembako yang murah menandakan pemerintah berhasil mewujudkan keinginan masyarakat.

Perbaikan dalam rantai distribusi hingga ke konsumen dapat memberikan harapan terhadap masyarakat agar perbaikan kesenjangan ekonomi dapat dimulai dari pengendalian harga yang murah. Dukungan segenap komponen bangsa dan negara untuk mencapai tatanan kehidupan masyarakat yang baik mutlak dibutuhkan.

Apa yang menjadi pekerjaan pemerintah akan terasa mudah jika masing-masing pihak terus memberikan dukungan agar tercapai apa yang kita tuju sebagai perbaikan kesenjangan ekonomi masyarakat.

AJI SETIAWAN
Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 19 Mei 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...