Politik dan ekonomi ibarat dua sisi satu mata uang. Meskipun terkadang
harus berlawan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan
selalu berinteraksi, khususnya dalam bidang pembangunan.
Prof Dr Boediono (2016) menyimpulkan, hakikat proses pembangunan adalah hasil interaksi proses ekonomi dan politik yang saling memengaruhi secara timbal balik. Hematnya, kedua variabel ekonomi dan politik memiliki hubungan kausalitas yang erat. Yang menjadi persoalan adalah terkadang kepentingan ekonomi harus tunduk pada kepentingan politik. Seperti kita ketahui, terkadang kepentingan politik sering disalahgunakan untuk mengejar kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Alhasil sasaran ekonomi terkadang menjadi susah terwujud ketika dihadapkan langsung pada sasaran politik.
Dalam konteks ini kita akan menghubungkannya ke dalam persoalan pembangunan di Indonesia di mana selama ini banyak pihak menilai bahwa pembangunan hanya ditujukan untuk kepentingan sebagian kelompok saja. Padahal jika kita merujuk secara teoretis, pembangunan menurut Siagian (1994) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
Lebih lanjut, Lincolin Arsyad (1999) mengisyaratkan pemerintah dan rakyat untuk bersinergi dalam proses pembangunan dan memaksimalkan potensi di daerah masing-masing untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Artinya terjadi gap antara pembangunan yang dirumuskan dalam teori dan pembangunan pada bukti empiris. Dan lagi-lagi hal ini berhubungan dengan ekonomi dan politik. Sasaran ekonomi yang seharusnya ditunjukkan untuk mewujudkan kepentingan rakyat banyak pada akhirnya harus tunduk pada kepentingan politik yang sempit.
Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan besar, quo vadis pembangunan ekonomi Indonesia? Apakah pembangunan Indonesia sekadar untuk menunaikan sasaran politik dan mengabaikan sasaran ekonominya? Atau hanya pembangunan di Indonesia, bukannya pembangunan Indonesia? Sudah semestinya politik menjadi alat untuk mewujudkan sasaran ekonomi. Dengan terpenuhinya sasaran politik, tentu ini akan mempermudah negara dalam mewujudkan sasaran ekonominya. Dengan begitu titik ekuilibrium antara politik dan ekonomi dapat tercapai.
Politik harus menjadi batu loncatan bagi ekonomi untuk mengeksekusi sasarannya. Alhasil setiap pembangunan memang tidak bisa terlepas dari interaksi antara politik dan ekonomi yang saling bersinergi untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan sudah seyogianya pula pembangunan harus diarahkan kembali untuk membawa mandat besarnya, yaitu pembangunan ekonomi prorakyat yang mengedepankan prioritas rakyat dalam ”roh” pembangunan.
M Rifki Fadilah
Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 6 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Prof Dr Boediono (2016) menyimpulkan, hakikat proses pembangunan adalah hasil interaksi proses ekonomi dan politik yang saling memengaruhi secara timbal balik. Hematnya, kedua variabel ekonomi dan politik memiliki hubungan kausalitas yang erat. Yang menjadi persoalan adalah terkadang kepentingan ekonomi harus tunduk pada kepentingan politik. Seperti kita ketahui, terkadang kepentingan politik sering disalahgunakan untuk mengejar kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Alhasil sasaran ekonomi terkadang menjadi susah terwujud ketika dihadapkan langsung pada sasaran politik.
Dalam konteks ini kita akan menghubungkannya ke dalam persoalan pembangunan di Indonesia di mana selama ini banyak pihak menilai bahwa pembangunan hanya ditujukan untuk kepentingan sebagian kelompok saja. Padahal jika kita merujuk secara teoretis, pembangunan menurut Siagian (1994) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
Lebih lanjut, Lincolin Arsyad (1999) mengisyaratkan pemerintah dan rakyat untuk bersinergi dalam proses pembangunan dan memaksimalkan potensi di daerah masing-masing untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Artinya terjadi gap antara pembangunan yang dirumuskan dalam teori dan pembangunan pada bukti empiris. Dan lagi-lagi hal ini berhubungan dengan ekonomi dan politik. Sasaran ekonomi yang seharusnya ditunjukkan untuk mewujudkan kepentingan rakyat banyak pada akhirnya harus tunduk pada kepentingan politik yang sempit.
Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan besar, quo vadis pembangunan ekonomi Indonesia? Apakah pembangunan Indonesia sekadar untuk menunaikan sasaran politik dan mengabaikan sasaran ekonominya? Atau hanya pembangunan di Indonesia, bukannya pembangunan Indonesia? Sudah semestinya politik menjadi alat untuk mewujudkan sasaran ekonomi. Dengan terpenuhinya sasaran politik, tentu ini akan mempermudah negara dalam mewujudkan sasaran ekonominya. Dengan begitu titik ekuilibrium antara politik dan ekonomi dapat tercapai.
Politik harus menjadi batu loncatan bagi ekonomi untuk mengeksekusi sasarannya. Alhasil setiap pembangunan memang tidak bisa terlepas dari interaksi antara politik dan ekonomi yang saling bersinergi untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan sudah seyogianya pula pembangunan harus diarahkan kembali untuk membawa mandat besarnya, yaitu pembangunan ekonomi prorakyat yang mengedepankan prioritas rakyat dalam ”roh” pembangunan.
M Rifki Fadilah
Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 6 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar