Pada hakikatnya, ekonomi, politik, serta pembangunan menjadi bagian
penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masalah yang biasa
terjadi dalam menghambat pembangunan sebuah bangsa, tidak lain berakar
pada masalah ekonomi dan politik.
Lembaga politik memiliki otoritas dalam menentukan suatu kebijakan bangsanya. Termasuk kebijakan mengenai sistem ekonomi. Maka menjadi penting bagi penentu kebijakan atau dalam hal ini pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk benar-benar memahami makna kepemimpinannya sebagai wakil rakyat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tidak sedikit pemangku kebijakan yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya.
Bukan untuk kepentingan rakyat, namun keputusan-keputusannya tidak lain hanyalah demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Walhasil, penyalahgunaan kekuasaan berujung pada banyaknya kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi, seperti kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 yang menyeret Kementerian Agama, korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013, dan kasus korupsi e-KTP yang menjerat beberapa nama anggota DPR menjadi salah satu potret kegagalan negara dalam dunia politik.
Dalam dunia ekonomi, pelaku ekonomi juga tidak kalah penting sebagai penentu pembangunan bangsa. Namun, independensi dan otoritas pelaku ekonomi memiliki potensi penyalahgunaan yang sama dengan pemangku kebijakan. Maka antara sistem politik dan sistem ekonomi mestinya memiliki sistem saling kontrol antara satu dan yang lain. Adanya desentralisasi ini tidaklah cukup untuk memecahkan masalah politik yang ada di masyarakat.
Karena, tidak ada jaminan bahwa setiap agen ekonomi tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam melakukan kontrol pasar dan menetapkan harga. Politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan demi melahirkan pembangunan bangsa. Untuk itu, negara sebagai pemangku kebijakan harus memiliki independensi. Karena sistem ekonomi, kebijakan, maupun kontrol terhadap pelaku ekonomi akan menentukan pembangunan bangsa.
Tidak hanya berhenti pada independensi, pembangunan melalui sistem ekonomi juga membutuhkan pejabat negara sebagai pelaku politik akan kesadaran terhadap keadilan.
Kesadaran dari individu yang kemudian menjadi kesadaran komunal pejabat negara akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermula dari perekonomian yang merata bagi rakyatnya. Tidak terjadi ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya.
Apalagi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin atau memperbanyak korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Hal ini akan terwujud apabila disadari dari awal sebelum terpilih untuk duduk di kursi pemerintahan. Di sadari pula oleh pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Karena sejatinya ekonomi, politik, dan pembangunan ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
TRI MURYANI
Mahasiswa Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 5 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Lembaga politik memiliki otoritas dalam menentukan suatu kebijakan bangsanya. Termasuk kebijakan mengenai sistem ekonomi. Maka menjadi penting bagi penentu kebijakan atau dalam hal ini pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk benar-benar memahami makna kepemimpinannya sebagai wakil rakyat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tidak sedikit pemangku kebijakan yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya.
Bukan untuk kepentingan rakyat, namun keputusan-keputusannya tidak lain hanyalah demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Walhasil, penyalahgunaan kekuasaan berujung pada banyaknya kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi, seperti kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 yang menyeret Kementerian Agama, korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013, dan kasus korupsi e-KTP yang menjerat beberapa nama anggota DPR menjadi salah satu potret kegagalan negara dalam dunia politik.
Dalam dunia ekonomi, pelaku ekonomi juga tidak kalah penting sebagai penentu pembangunan bangsa. Namun, independensi dan otoritas pelaku ekonomi memiliki potensi penyalahgunaan yang sama dengan pemangku kebijakan. Maka antara sistem politik dan sistem ekonomi mestinya memiliki sistem saling kontrol antara satu dan yang lain. Adanya desentralisasi ini tidaklah cukup untuk memecahkan masalah politik yang ada di masyarakat.
Karena, tidak ada jaminan bahwa setiap agen ekonomi tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam melakukan kontrol pasar dan menetapkan harga. Politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan demi melahirkan pembangunan bangsa. Untuk itu, negara sebagai pemangku kebijakan harus memiliki independensi. Karena sistem ekonomi, kebijakan, maupun kontrol terhadap pelaku ekonomi akan menentukan pembangunan bangsa.
Tidak hanya berhenti pada independensi, pembangunan melalui sistem ekonomi juga membutuhkan pejabat negara sebagai pelaku politik akan kesadaran terhadap keadilan.
Kesadaran dari individu yang kemudian menjadi kesadaran komunal pejabat negara akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermula dari perekonomian yang merata bagi rakyatnya. Tidak terjadi ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya.
Apalagi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin atau memperbanyak korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Hal ini akan terwujud apabila disadari dari awal sebelum terpilih untuk duduk di kursi pemerintahan. Di sadari pula oleh pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Karena sejatinya ekonomi, politik, dan pembangunan ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
TRI MURYANI
Mahasiswa Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 5 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar