Gejolak Politik Mencederai Pembangunan

Tidak diragukan lagi kondisi ekonomi dan politik menjadi hal yang sifatnya vital dalam keberlangsungan suatu negara. Bagaimana tidak, ekonomi-politik menjadi motor penggerak suatu negara dalam banyak bidang, baik di dalam negeri maupun dalam cakupan internasional.

Oleh sebab itu pemerintah harus selalu mencoba untuk menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang baik. Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang berbeda seperti arti dan fungsinya berbeda. Namun dalam perkembangannya kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dalam penyelenggaraan negara. Politik dan ekonomi akan dapat saling mengisi dalam pembangunan suatu negara dan dapat pula antara politik dan ekonomi tidak searah dalam tujuan sehingga pembangunan menjadi tidak efektif.

Misalnya saja hubungan kuat antara ekonomi dan politik dapat dilihat dengan adanya penguasa yang menentukan arah sistem politik dalam kelembagaan masyarakat yang mempermudah pembangunan ekonomi sehingga pengusaha atau pihak swasta yang menangani dapat dengan leluasa melakukan pembangunan ekonomi yang sudah direncanakan. Demikian juga sebaliknya jika situasi politik tidak mendukung.

Perubahan politik dapat ditimbulkan oleh konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai baru (Surbakti, 1992). Demikian halnya dalam pembangunan ekonomi sering kali terhambat oleh kepentingan-kepentingan dan gagasan sehingga peraturan yang awalnya mendukung dalam pembangunan ekonomi tersebut dapat berbalik arah oleh kebijakan-kebijakan politik penguasa. Contohnya investor lokal dan investor asing yang akan mempertimbangkan peristiwa kondisi dan politik di tanah air.

Tingginya gejolak politik yang terjadi tentu akan merusak proses pembangunan ekonomi. Hingga saat ini pembangunan ekonomi Indonesia masih banyak mengalami hambatan dalam mencapai kemajuan. Di samping gejolak politik, pembangunan ekonomi masih diwarnai dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Masih ada kontroversi antara mana yang lebih dahulu dilakukan dan dicapai, antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi.

Adapun jika kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi, kedua hal tersebut harus tercapai. Hal itu membuat pemerintah sulit dalam menentukan fokus pembangunan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang bukan hal yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, melainkan dengan proses yang berkelanjutan. Hal itu mengingat permasalahan yang ada di negeri ini adalah persebaran penduduk yang tidak merata.

Kasus itu menjadi salah satu contoh hambatan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan pembangunan berpusat di Pulau Jawa. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan politik perlu mengambil kebijakan yang sifatnya jangka panjang namun memiliki target yang jelas. Secara perlahan, masalah yang menghambat pembangunan ekonomi harus diselesaikan.

Misalnya memulai dari pemerataan penduduk di setiap pulau-pulau besar di Indonesia dengan diikuti pembangunan di daerah tersebut sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tercapai. Untuk mencapai target itu, Pemerintah Indonesia penting memaksimalkan peranan pemerintah daerah atau otonomi daerah.

JANWAN TARIGAN
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Brawijaya

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 7 April 2017)
Sumber: Koran Sindo