Lima bulan sudah publik digaduhkan oleh drama politik Jakarta yang
cukup sengit. Beragam isu digunakan sebagai senjata dan komoditas
politik. Implikasinya juga luar biasa besar.
Tak sedikit masyarakat, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, ikut tersulut dan mendadak jadi juru kampanye, buzzer sampai hoax army yang cukup meresahkan. Ihwal fenomena ini ibarat alarm yang menandakan daruratnya keberagaman dan persatuan Indonesia. Melihat kenyataan demikian, logis apabila jawara baru Jakarta kali ini, Annies Baswedan-Sandiaga Uno, dibebani sebuah tanggung jawab moral yang begitu besar, yaitu menghadirkan politik kebangsaan, mengingat Jakarta adalah wajah peradaban nasional yang menjadi tolok ukur demokrasi Indonesia.
Politik kebangsaan dimaknai sebagai komitmen negara membentuk kepercayaan publik antara masyarakat-negara maupun solidaritas antarwarga melalui upaya akomodasi atas kepentingan entitas masing-masing dan kelompok masyarakat. Menjadi sebuah keniscayaan apabila politik kebangsaan harus dikedepankan pemerintahan berkuasa di mana pun. Gagasan tersebut dapat direalisasi dengan memberikan jaminan keleluasaan berpendapat, penghormatan atas sebuah keyakinan berikut hak atas pencapaian pribadi, dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam ruang publik. Sejenak kita melihat sosok Abdurrahman Wahid almarhum yang akrab dengan sapaan Gus Dur.
Kepemimpinan Gus Dur dalam hal politik kebangsaan patut diacungi jempol. Misalnya saja cara pandang Gus Dur terhadap Papua. Selama ini Papua selalu digambarkan sebagai daerah yang diliputi keterbelakangan dalam berbagai hal. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah pusat juga kerap mencurigai Papua sebagai entitas yang tidak mau diatur lantaran munculnya kelompok-kelompok separatis. Dari anggapan demikian, pemerintah sebelumnya maupun sesudahnya lantas selalu melakukan treatment terhadap Papua dengan dua pilihan.
Kalau tidak dengan infrastruktur, ya invasi militer. Faktanya, dua macam cara ini tidak membawa dampak signifikan bagi Papua dalam menumbuhkan kepercayaan kepada negara. Apalagi invasi militer yang justru semakin menimbulkan semangat perlawanan kepada negara. Menyadari akan hal ini, Gus Dur memiliki cara ketiga. Ketika banyak rezim melakukan penstereotipean lambang bintang kejora sebagai suatu pengkhianatan negara, Gus Dur justru memandang lambang tersebut sebagai entitas lokal yang perlu diakui.
Aksi heroik serupa juga pernah dilakukan Gus Dur manakala dia memperjuangkan kewarganegaraan etnik Tionghoa di Indonesia. Gus Dur melalui kebijakannya mencabut Inpres Nomor 14/1967 dan menggantinya dengan Keppres Nomor 6/2000. Keppres tersebut menjadi angin segar bagi etnik Tionghoa untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya setara dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Cara Gus Dur memimpin memang sederhana, tetapi berdampak besar sebagai modal membangun sebuah negara berlandaskan hati nurani. Pemimpin Jakarta ke depan semestinya belajar dari Gus Dur. Pasalnya Jakarta merupakan miniatur Indonesia s28ehingga jelas memimpin Jakarta sama sulitnya dengan memimpin Indonesia.
Dalam suatu wilayah yang plural, pemerintah bukanlah realitas yang terpisah dari masyarakat. Pemerintah adalah perwujudan diri masyarakat ke level yang lebih tinggi. Penghormatan atas nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat harus menjadi pelumas bagi roda pemerintahan. Begitulah politik kebangsaan semestinya dihadirkan untuk Jakarta harmonis dan Indonesia lebih baik.
Tauchid Komara Yuda
Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 28 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Tak sedikit masyarakat, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, ikut tersulut dan mendadak jadi juru kampanye, buzzer sampai hoax army yang cukup meresahkan. Ihwal fenomena ini ibarat alarm yang menandakan daruratnya keberagaman dan persatuan Indonesia. Melihat kenyataan demikian, logis apabila jawara baru Jakarta kali ini, Annies Baswedan-Sandiaga Uno, dibebani sebuah tanggung jawab moral yang begitu besar, yaitu menghadirkan politik kebangsaan, mengingat Jakarta adalah wajah peradaban nasional yang menjadi tolok ukur demokrasi Indonesia.
Politik kebangsaan dimaknai sebagai komitmen negara membentuk kepercayaan publik antara masyarakat-negara maupun solidaritas antarwarga melalui upaya akomodasi atas kepentingan entitas masing-masing dan kelompok masyarakat. Menjadi sebuah keniscayaan apabila politik kebangsaan harus dikedepankan pemerintahan berkuasa di mana pun. Gagasan tersebut dapat direalisasi dengan memberikan jaminan keleluasaan berpendapat, penghormatan atas sebuah keyakinan berikut hak atas pencapaian pribadi, dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam ruang publik. Sejenak kita melihat sosok Abdurrahman Wahid almarhum yang akrab dengan sapaan Gus Dur.
Kepemimpinan Gus Dur dalam hal politik kebangsaan patut diacungi jempol. Misalnya saja cara pandang Gus Dur terhadap Papua. Selama ini Papua selalu digambarkan sebagai daerah yang diliputi keterbelakangan dalam berbagai hal. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah pusat juga kerap mencurigai Papua sebagai entitas yang tidak mau diatur lantaran munculnya kelompok-kelompok separatis. Dari anggapan demikian, pemerintah sebelumnya maupun sesudahnya lantas selalu melakukan treatment terhadap Papua dengan dua pilihan.
Kalau tidak dengan infrastruktur, ya invasi militer. Faktanya, dua macam cara ini tidak membawa dampak signifikan bagi Papua dalam menumbuhkan kepercayaan kepada negara. Apalagi invasi militer yang justru semakin menimbulkan semangat perlawanan kepada negara. Menyadari akan hal ini, Gus Dur memiliki cara ketiga. Ketika banyak rezim melakukan penstereotipean lambang bintang kejora sebagai suatu pengkhianatan negara, Gus Dur justru memandang lambang tersebut sebagai entitas lokal yang perlu diakui.
Aksi heroik serupa juga pernah dilakukan Gus Dur manakala dia memperjuangkan kewarganegaraan etnik Tionghoa di Indonesia. Gus Dur melalui kebijakannya mencabut Inpres Nomor 14/1967 dan menggantinya dengan Keppres Nomor 6/2000. Keppres tersebut menjadi angin segar bagi etnik Tionghoa untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya setara dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Cara Gus Dur memimpin memang sederhana, tetapi berdampak besar sebagai modal membangun sebuah negara berlandaskan hati nurani. Pemimpin Jakarta ke depan semestinya belajar dari Gus Dur. Pasalnya Jakarta merupakan miniatur Indonesia s28ehingga jelas memimpin Jakarta sama sulitnya dengan memimpin Indonesia.
Dalam suatu wilayah yang plural, pemerintah bukanlah realitas yang terpisah dari masyarakat. Pemerintah adalah perwujudan diri masyarakat ke level yang lebih tinggi. Penghormatan atas nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat harus menjadi pelumas bagi roda pemerintahan. Begitulah politik kebangsaan semestinya dihadirkan untuk Jakarta harmonis dan Indonesia lebih baik.
Tauchid Komara Yuda
Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Jumat 28 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar