Beberapa waktu lalu Amerika Serikat menjatuhkan bom di pangkalan udara
milik Suriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan
pengeboman ini sebagai respons atas penggunaan senjata kimia yang
dilakukan oleh Pemerintah Suriah.
Atas kejadian itu, Rusia memprotes tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah AS dengan alasan serangan itu merupakan tindak agresi yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan Piagam PBB (Sindonews.com, 15 April 2017). Alasan kemanusiaan disangka tidak cukup mendasari konflik yang terjadi di Suriah. Mengingat Timur Tengah sebagai negara-negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, faktor ekonomi diyakini sebagai alasan utama konflik di Suriah.
Suriah diyakini memiliki peran sentral atas perdagangan minyak bumi dunia. Bersarangnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah juga menjadi alasan AS untuk menyerang kawasan tersebut. Hal ini sudah menjadi janji Donald Trump ketika kampanyenya menjelang pemilihan presiden AS. ISIS sebagai organisasi teroris terbesar dunia tentu tidak serta-merta memilih Suriah sebagai sarang utamanya.
ISIS adalah organisasi dengan pendanaan mandiri untuk menyokong pergerakan yang mereka jalankan. Salah satu sumber pendapatan ISIS terbesar adalah penjualan minyak ilegal, yaitu sebesar USD 50 juta per bulan (Lembaga Analisis HIS, Money.id, 9 Desember 2015). Suriah sebagai sarang ISIS diyakini memiliki akses strategis untuk melancarkan perdagangan ini. Selain ISIS, tentu Pemerintah Suriah adalah pihak yang paling memahami tentang akses gelap ini.
Hal ini menuntut AS menghegemoni pemerintahan Suriah untuk memotong akses gelap tersebut. Sebagai konsumen terbesar minyak bumi di dunia, pastinya AS sangat dirugikan ada akses ilegal ini. Konflik di Suriah mengarah ke motif perebutan sektor ekonomi. Dampak dari konflik di Suriah menelan korban warga sipil yang tak bersalah.
Konflik ini juga membuat kondisi politik yang tidak stabil, warga sipil terhambat memperoleh hak sebagai warga negara, baik hak pendidikan, ekonomi, keamanan, hingga keselamatan. Pertarungan kepentingan di Suriah terbukti telah mencederai asas kemanusiaan dengan menelan korban warga sipil. Dua negara adidaya yang menggembar-gemborkan kebebasan dan kesetaraan manusia nyatanya tidak dicontohkan dalam tindakan yang terjadi di Suriah.
Ada kemajuan teknologi digunakan untuk merusak alam dan menaklukkan manusia. Sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila sila kedua dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Dengan ini, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas atas konflik yang terjadi di Suriah. Seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, kewajiban Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.
Langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah menentukan sikap tidak berpihak pada dua blok negara adikuasa. Gerakan serupa juga pernah dilakukan Ir Soekarno dengan menggalang Gerakan Nonblok. Gerakan ini untuk meredam ketegangan yang terjadi di antara Blok Barat dan Blok Timur. Dengan menghimpun negara nonblok lain, gerakan ini akan mampu mengimbangi dua blok yang sedang berseteru.
MOH AINUN NAJIB
Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 18 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Atas kejadian itu, Rusia memprotes tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah AS dengan alasan serangan itu merupakan tindak agresi yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan Piagam PBB (Sindonews.com, 15 April 2017). Alasan kemanusiaan disangka tidak cukup mendasari konflik yang terjadi di Suriah. Mengingat Timur Tengah sebagai negara-negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, faktor ekonomi diyakini sebagai alasan utama konflik di Suriah.
Suriah diyakini memiliki peran sentral atas perdagangan minyak bumi dunia. Bersarangnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah juga menjadi alasan AS untuk menyerang kawasan tersebut. Hal ini sudah menjadi janji Donald Trump ketika kampanyenya menjelang pemilihan presiden AS. ISIS sebagai organisasi teroris terbesar dunia tentu tidak serta-merta memilih Suriah sebagai sarang utamanya.
ISIS adalah organisasi dengan pendanaan mandiri untuk menyokong pergerakan yang mereka jalankan. Salah satu sumber pendapatan ISIS terbesar adalah penjualan minyak ilegal, yaitu sebesar USD 50 juta per bulan (Lembaga Analisis HIS, Money.id, 9 Desember 2015). Suriah sebagai sarang ISIS diyakini memiliki akses strategis untuk melancarkan perdagangan ini. Selain ISIS, tentu Pemerintah Suriah adalah pihak yang paling memahami tentang akses gelap ini.
Hal ini menuntut AS menghegemoni pemerintahan Suriah untuk memotong akses gelap tersebut. Sebagai konsumen terbesar minyak bumi di dunia, pastinya AS sangat dirugikan ada akses ilegal ini. Konflik di Suriah mengarah ke motif perebutan sektor ekonomi. Dampak dari konflik di Suriah menelan korban warga sipil yang tak bersalah.
Konflik ini juga membuat kondisi politik yang tidak stabil, warga sipil terhambat memperoleh hak sebagai warga negara, baik hak pendidikan, ekonomi, keamanan, hingga keselamatan. Pertarungan kepentingan di Suriah terbukti telah mencederai asas kemanusiaan dengan menelan korban warga sipil. Dua negara adidaya yang menggembar-gemborkan kebebasan dan kesetaraan manusia nyatanya tidak dicontohkan dalam tindakan yang terjadi di Suriah.
Ada kemajuan teknologi digunakan untuk merusak alam dan menaklukkan manusia. Sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila sila kedua dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Dengan ini, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas atas konflik yang terjadi di Suriah. Seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, kewajiban Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.
Langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah menentukan sikap tidak berpihak pada dua blok negara adikuasa. Gerakan serupa juga pernah dilakukan Ir Soekarno dengan menggalang Gerakan Nonblok. Gerakan ini untuk meredam ketegangan yang terjadi di antara Blok Barat dan Blok Timur. Dengan menghimpun negara nonblok lain, gerakan ini akan mampu mengimbangi dua blok yang sedang berseteru.
MOH AINUN NAJIB
Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 18 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar