Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting sejauh tertanam nilai-nilai keadilan di dalamnya.
Distribusi ekonomi mesti dirasakan semua kalangan. Dalam menjalankan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia, negara menjadi roda penggeraknya. Aturan-aturan perekonomian harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh dimanfaatkan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi politik yang terjadi. Persoalan-persoalan ekonomi ini erat kaitannya dengan penguasaan sumber daya alam (SDA) yang terbatas.
SDA yang harusnya bisa diakses oleh semua rakyat Indonesia, kenyataannya hanya dikuasai oleh segelintir orang atau diprivatisasi korporasi-korporasi besar. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sementara ayat 2 berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dari pasal 33 ayat 1 dan 2, negara justru harus melindungi perekonomian rakyatnya dengan mendasarkan diri pada asas kekeluargaan.
Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban agar alat-alat produksi yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh sama sekali diprivatisasi. Alat-alat produksi yang terbatas dan bersifat umum sudah jauh-jauh hari diatur dan dituliskan dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanaannya, negara dirasa gagal menjalankan hukum ini. Terbukti dengan hadirnya korporasi-korporasi yang dengan mudah mengambil dan memprivatisasi SDA di Indonesia.
Semisal memprivatisasi sumber air dan menjadikannya sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Akhirnya, arus keuntungan dari pemanfaatan SDA di Indonesia tidak merata. Padahal, seharusnya SDA yang terbatas itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak jalannya pasal 33 UUD 1945 akibat politik Indonesia yang carut-marut dan masuknya para oportunis pada situasi politik itu. Terbukti dengan banyaknya korporasi yang mendapatkan izin dari pemerintahan untuk menjalankan bisnis skala besar dengan menguasai SDA yang terbatas.
Dari sini, kita bisa melihat relasi atau pertukaran kepentingan yang terjadi pada situasi politik Indonesia. Penguasaan SDA tidak lagi ditujukan untuk kepentingan rakyat, tapi disediakan bagi siapa saja yang dapat membelinya dengan uang. Jika situasinya demikian, tidak ada lagi perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 33 ayat 4.
Gejolak politik Indonesia yang telah mengubah cita-cita perekonomian berkeadilan akan menjadi ekonomi kepentingan, yang asalnya politik untuk rakyat jadi ”politik uang”.
Yuris Fahman Zaidan
Mahasiswa Jurusan Sosiologi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 4 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Distribusi ekonomi mesti dirasakan semua kalangan. Dalam menjalankan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia, negara menjadi roda penggeraknya. Aturan-aturan perekonomian harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh dimanfaatkan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi politik yang terjadi. Persoalan-persoalan ekonomi ini erat kaitannya dengan penguasaan sumber daya alam (SDA) yang terbatas.
SDA yang harusnya bisa diakses oleh semua rakyat Indonesia, kenyataannya hanya dikuasai oleh segelintir orang atau diprivatisasi korporasi-korporasi besar. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sementara ayat 2 berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dari pasal 33 ayat 1 dan 2, negara justru harus melindungi perekonomian rakyatnya dengan mendasarkan diri pada asas kekeluargaan.
Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban agar alat-alat produksi yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh sama sekali diprivatisasi. Alat-alat produksi yang terbatas dan bersifat umum sudah jauh-jauh hari diatur dan dituliskan dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanaannya, negara dirasa gagal menjalankan hukum ini. Terbukti dengan hadirnya korporasi-korporasi yang dengan mudah mengambil dan memprivatisasi SDA di Indonesia.
Semisal memprivatisasi sumber air dan menjadikannya sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Akhirnya, arus keuntungan dari pemanfaatan SDA di Indonesia tidak merata. Padahal, seharusnya SDA yang terbatas itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak jalannya pasal 33 UUD 1945 akibat politik Indonesia yang carut-marut dan masuknya para oportunis pada situasi politik itu. Terbukti dengan banyaknya korporasi yang mendapatkan izin dari pemerintahan untuk menjalankan bisnis skala besar dengan menguasai SDA yang terbatas.
Dari sini, kita bisa melihat relasi atau pertukaran kepentingan yang terjadi pada situasi politik Indonesia. Penguasaan SDA tidak lagi ditujukan untuk kepentingan rakyat, tapi disediakan bagi siapa saja yang dapat membelinya dengan uang. Jika situasinya demikian, tidak ada lagi perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 33 ayat 4.
Gejolak politik Indonesia yang telah mengubah cita-cita perekonomian berkeadilan akan menjadi ekonomi kepentingan, yang asalnya politik untuk rakyat jadi ”politik uang”.
Yuris Fahman Zaidan
Mahasiswa Jurusan Sosiologi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 4 April 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar