Negara Indonesia adalah negara agraris. Semua negara di dunia mengakui bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur.
Sebuah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman luar biasa. Hingga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia menjadi sumber plasma nutfah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, apa yang terjadi? Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani justru memprihatinkan. Indonesia harus segera sadar diri bahwa keadaan teknologi di bidang pertanian masih tertinggal dengan negara tetangga. Komitmen pemerintah terhadap pertanian pun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, basis pembangunan nasional Indonesia sebagai negara agraris adalah pertanian.
Namun faktanya, sebagai negara agraris, kini justru timbul persoalan krusial yang harus dihadapi Indonesia dan tentu harus menjadi pusat perhatian pemerintah, seperti halnya dengan adanya ketimpangan struktur usia petani di negeri ini. Pasalnya, orang-orang yang kita lihat menyemai benih, mencangkul tanah, dan memberantas hama, saat ini masih didominasi orang berusia 50 tahun dengan rata-rata tingkat pendidikan rendah. Data BPS juga menyebutkan, sebanyak 62% dari total petani berusia hingga maksimal 45 tahun, 26% berada di rentang usia 35-45tahun, dan hanya 12% yang berusia di bawah 35 tahun. Akibatnya tak bisa dimungkiri lagi, kita pun akan bergantung pada impor dan sulit merealisasikan target yang dicanangkan ke depan oleh Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai swasembada beras pada tahun 2017.
Bahkan akhir-akhir ini, masalah regenerasi pun kian menyelimuti kekhawatiran di kalangan para petani. Sejumlah petani sering mengaku dan menyayangkan bahwa anak-anak desa zaman sekarang lebih memilih menjadi sebagai kuli bangunan ketimbang menggarap sawah, sekalipun orang tua mereka adalah petani. Pada di sisi lain, mereka juga banyak berharap anak-anak mereka bisa menjadi penerusnya. Banyak berbagai alasan menyebabkan jumlah petani semakin berkurang. Selain krisis regenerasi, para petani kecil sekarang hanya memiliki luas lahan yang minim sekitar 0,3 hektare.
Dengan luas lahan minim, tentu mereka akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan otomatis akan meningkat. Dengan jumlah pendapatan rendah, tentu petani akan merasa kewalahan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka banyak memutuskan untuk bermigrasi ke sektor lainnya. Mayoritas petani berpindah menjadi buruh pabrik, buruh konstruksi, dan usaha mikro.
Jika melihat dari negara tetangga, Malaysia yang dahulu banyak belajar dari Indonesia, kini sudah menjadi negara maju melalui revitalisasi bidang pertanian sehingga kebutuhan pangan mereka bisa terpenuhi. Berbeda dengan Indonesia, pemerintahnya yang lebih suka mengimpor. Di Malaysia, riset yang terkait sektor pertanian lebih diutamakan. Karena itu, kita pun bisa melihat hasilnya, kini Malaysia menjadi salah satu produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia dan mampu mencukupi sendiri kebutuhan kedelainya. Begitu pun dengan Thailand sudah lama sekali kita mengenal negara itu sebagai lumbung pangan Asia Tenggara.
Sebutan ini diraih tak lain berkat dukungan pemerintah setempat. Para petani Thailand mendapatkan prioritas utama dalam konteks pembangunan negara. Dari sisi permodalan dan perlindungan hak-hak petani, Pemerintah Thailand memberikan perhatian khusus. Bisa dikatakan, petanilah yang menjadi titik sentral kemajuan Thailand.
AHMAD MUSTA’ID
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ilmu Falak
UIN Walisongo Semarang
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 29 Juni 2017)
Sumber: Koran Sindo
Sebuah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman luar biasa. Hingga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia menjadi sumber plasma nutfah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, apa yang terjadi? Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani justru memprihatinkan. Indonesia harus segera sadar diri bahwa keadaan teknologi di bidang pertanian masih tertinggal dengan negara tetangga. Komitmen pemerintah terhadap pertanian pun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, basis pembangunan nasional Indonesia sebagai negara agraris adalah pertanian.
Namun faktanya, sebagai negara agraris, kini justru timbul persoalan krusial yang harus dihadapi Indonesia dan tentu harus menjadi pusat perhatian pemerintah, seperti halnya dengan adanya ketimpangan struktur usia petani di negeri ini. Pasalnya, orang-orang yang kita lihat menyemai benih, mencangkul tanah, dan memberantas hama, saat ini masih didominasi orang berusia 50 tahun dengan rata-rata tingkat pendidikan rendah. Data BPS juga menyebutkan, sebanyak 62% dari total petani berusia hingga maksimal 45 tahun, 26% berada di rentang usia 35-45tahun, dan hanya 12% yang berusia di bawah 35 tahun. Akibatnya tak bisa dimungkiri lagi, kita pun akan bergantung pada impor dan sulit merealisasikan target yang dicanangkan ke depan oleh Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai swasembada beras pada tahun 2017.
Bahkan akhir-akhir ini, masalah regenerasi pun kian menyelimuti kekhawatiran di kalangan para petani. Sejumlah petani sering mengaku dan menyayangkan bahwa anak-anak desa zaman sekarang lebih memilih menjadi sebagai kuli bangunan ketimbang menggarap sawah, sekalipun orang tua mereka adalah petani. Pada di sisi lain, mereka juga banyak berharap anak-anak mereka bisa menjadi penerusnya. Banyak berbagai alasan menyebabkan jumlah petani semakin berkurang. Selain krisis regenerasi, para petani kecil sekarang hanya memiliki luas lahan yang minim sekitar 0,3 hektare.
Dengan luas lahan minim, tentu mereka akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan otomatis akan meningkat. Dengan jumlah pendapatan rendah, tentu petani akan merasa kewalahan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka banyak memutuskan untuk bermigrasi ke sektor lainnya. Mayoritas petani berpindah menjadi buruh pabrik, buruh konstruksi, dan usaha mikro.
Jika melihat dari negara tetangga, Malaysia yang dahulu banyak belajar dari Indonesia, kini sudah menjadi negara maju melalui revitalisasi bidang pertanian sehingga kebutuhan pangan mereka bisa terpenuhi. Berbeda dengan Indonesia, pemerintahnya yang lebih suka mengimpor. Di Malaysia, riset yang terkait sektor pertanian lebih diutamakan. Karena itu, kita pun bisa melihat hasilnya, kini Malaysia menjadi salah satu produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) di pasar dunia dan mampu mencukupi sendiri kebutuhan kedelainya. Begitu pun dengan Thailand sudah lama sekali kita mengenal negara itu sebagai lumbung pangan Asia Tenggara.
Sebutan ini diraih tak lain berkat dukungan pemerintah setempat. Para petani Thailand mendapatkan prioritas utama dalam konteks pembangunan negara. Dari sisi permodalan dan perlindungan hak-hak petani, Pemerintah Thailand memberikan perhatian khusus. Bisa dikatakan, petanilah yang menjadi titik sentral kemajuan Thailand.
AHMAD MUSTA’ID
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ilmu Falak
UIN Walisongo Semarang
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Kamis 29 Juni 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar