Kondisi perpolitikan negeri ini untuk beberapa waktu ke belakang sungguh
tidak sehat. Dan kondisi demikian, semakin menahbiskan bahwa politik
itu kotor, politik itu pragmatis, politik itu siapa dapat apa dan
bagaimana, dan politik itu tidak kenal halal-haram.
Kita bisa melihat bagaimana fitnah bertebaran untuk menjatuhkan lawan politik, pencitraan dilakukan untuk menaikkan citra seseorang, divide et impera untuk melemahkan salah satu pihak lawan, dan pemanfaatan kekuasaan, serta menuruti hawa nafsu akan kekuasaan. Substansi politik untuk kemaslahatan bersama dengan melahirkan produk kebijakan publik pun seakan teringkari. Politik semakin jauh dari rel yang seharusnya ia lewati.
Konotasinya digunakan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang saja. Dan dengan ambisinya, berupaya memperoleh segalanya. Realitas politik belakangan ini jelas jauh dari kata menahan diri, tentu orang-orang yang berpolitik yang dimaksudkan. Apa yang terjadi? Sederhana saja, dekadensi moral. Merosotnya moral, menyebabkan hawa nafsu yang tidak terkendali. Terlebih, beberapa tahun ini kita berada dalam tahun politik, karena ada penyelenggaraan pilkada.
Nah, beberapa tahun ke depan juga demikian, terutama pilpres mendatang. Kondisi-kondisi yang tidak sehat ini bisa berakibat kepada kecemasan berdemokrasi. Padahal, seharusnya kita bahagia dengan demokrasi karena itu yang kita cita-citakan dan perjuangkan pasca-Orde Baru. Namun nyatanya, kita bisa cemas lantaran tidak terkendalinya nafsu politik elite kita. Yang bisa berakibat pada disintegrasi politik bangsa ini. Pertarungan politik yang berefek terhadap kesejahteraan rakyat, sungguh tidak elok untuk kebudayaan timur kita.
Pada Ramadan ini, proses penjernihan politik layak kita upayakan. Unsur religiositas tidak bisa dikesampingkan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pengampunan. Elite-elite politik sepatutnya mempelajari filosofi Ramadan ini, yaitu menahan diri dan memperoleh kemenangan dari hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu menjadi goal-nya nanti, sehingga berpolitik tidak lagi semata mengedepankan hawa nafsu, tetapi dengan pikiran yang jernih.
Menahan diri dan berpikir jernih patut kita biasakan saat Ramadan ini. Apalagi setelah Ramadan, umat Islam juga akan menyambut Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, layaknya kertas putih. Perjuangan selama Ramadan akan terbayar seperti makna Idul Fitri tadi. Dalam konteks politik, Ramadan ini ibarat wasit yang mampu menghentikan perkelahian politik beberapa waktu yang lalu. Dan setelah menjadi wasit, mampu menjadi guru untuk mengajarkan arti bersabar, menahan diri, menahan hawa nafsu, dan mendinginkan pikiran.
Karantina politik bukan bermaksud menyingkirkan politik ke suatu tempat terpencil, melainkan justru untuk me-reset ulang politik yang begitu liar akhir-akhir ini. Politik untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat sudah semestinya kita mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan, Ramadan menjadi guru pembimbing yang tepat.
IKHSAN YOSARIE
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Aktivis HMI
Universitas Andalas
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 20 Juni 2017)
Sumber: Koran Sindo
Kita bisa melihat bagaimana fitnah bertebaran untuk menjatuhkan lawan politik, pencitraan dilakukan untuk menaikkan citra seseorang, divide et impera untuk melemahkan salah satu pihak lawan, dan pemanfaatan kekuasaan, serta menuruti hawa nafsu akan kekuasaan. Substansi politik untuk kemaslahatan bersama dengan melahirkan produk kebijakan publik pun seakan teringkari. Politik semakin jauh dari rel yang seharusnya ia lewati.
Konotasinya digunakan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang saja. Dan dengan ambisinya, berupaya memperoleh segalanya. Realitas politik belakangan ini jelas jauh dari kata menahan diri, tentu orang-orang yang berpolitik yang dimaksudkan. Apa yang terjadi? Sederhana saja, dekadensi moral. Merosotnya moral, menyebabkan hawa nafsu yang tidak terkendali. Terlebih, beberapa tahun ini kita berada dalam tahun politik, karena ada penyelenggaraan pilkada.
Nah, beberapa tahun ke depan juga demikian, terutama pilpres mendatang. Kondisi-kondisi yang tidak sehat ini bisa berakibat kepada kecemasan berdemokrasi. Padahal, seharusnya kita bahagia dengan demokrasi karena itu yang kita cita-citakan dan perjuangkan pasca-Orde Baru. Namun nyatanya, kita bisa cemas lantaran tidak terkendalinya nafsu politik elite kita. Yang bisa berakibat pada disintegrasi politik bangsa ini. Pertarungan politik yang berefek terhadap kesejahteraan rakyat, sungguh tidak elok untuk kebudayaan timur kita.
Pada Ramadan ini, proses penjernihan politik layak kita upayakan. Unsur religiositas tidak bisa dikesampingkan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pengampunan. Elite-elite politik sepatutnya mempelajari filosofi Ramadan ini, yaitu menahan diri dan memperoleh kemenangan dari hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu menjadi goal-nya nanti, sehingga berpolitik tidak lagi semata mengedepankan hawa nafsu, tetapi dengan pikiran yang jernih.
Menahan diri dan berpikir jernih patut kita biasakan saat Ramadan ini. Apalagi setelah Ramadan, umat Islam juga akan menyambut Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, layaknya kertas putih. Perjuangan selama Ramadan akan terbayar seperti makna Idul Fitri tadi. Dalam konteks politik, Ramadan ini ibarat wasit yang mampu menghentikan perkelahian politik beberapa waktu yang lalu. Dan setelah menjadi wasit, mampu menjadi guru untuk mengajarkan arti bersabar, menahan diri, menahan hawa nafsu, dan mendinginkan pikiran.
Karantina politik bukan bermaksud menyingkirkan politik ke suatu tempat terpencil, melainkan justru untuk me-reset ulang politik yang begitu liar akhir-akhir ini. Politik untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat sudah semestinya kita mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan, Ramadan menjadi guru pembimbing yang tepat.
IKHSAN YOSARIE
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Aktivis HMI
Universitas Andalas
(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Selasa 20 Juni 2017)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar