Langsung ke konten utama

Inovatif Mulai dari Pemimpin

Generasi Milenial atau Gen Y, menjadi fenomena yang menarik di tengah kebutuhan zaman terhadap penyegaran sektor kepemimpinan.

Suksesi kepemimpinan sudah selayaknya dilakukan. Tak hanya pada korporasi, pun demikian dengan pemerintahan sipil. Dalam dunia korporasi, suksesi tersebut tampak dengan munculnya Generasi Baru atau Generasi Milenial. Generasi inilah yang kemudian menjadi lokomotif perubahan dari generasi sebelumnya. Tidak ada salahnya juga kita bawa istilah Generasi Milenial itu pada dunia kepemimpinan politik kontemporer. Gen Y merupakan wadah bagi orang-orang yang lahir antara tahun 1980- 1999. Rentang usia tersebut masuk dalam kategori produktif untuk zaman kini. Di atasnya, ada Gen X (1965-1979).

Masing-masing generasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Berbicara kelebihan, masing-masing generasi akan menang pada zamannya. Hadirnya pemimpin Gen Y ini kini mampu menjadi batu sandungan bagi pemimpin Gen X dalam gelaran pemilu dan pilkada. Mereka tak lagi sungkan bersaing dengan senior-seniornya dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Kontestasi dalam beberapa pilkada beberapa waktu yang lalu menyisakan beragam hal menarik, di antaranya kemenangan pemimpin-pemimpin muda yang berhasil mengalahkan incumbent yang notabene adalah senior mereka (Gen X).

Beberapa daerah yang telah melaksanakan pilkada tersebut telah resmi dipimpin oleh pemimpin muda, di antaranya Bupati Kabupaten Dharmasraya (Sutan Riska) dan Gubernur Jambi (Zumi Zola) yang notabene tahun kelahirannya berada dalam rentang waktu Gen Y tadi. Bahkan, Sutan Riska tersebut menjadi Bupati Termuda se-Indonesia saat keterpilihannya. Para incumbent yang didominasi generasi lawas dianggap kurang mampu mengimbangi kondisi zaman atau setidaknya harapan masyarakat yang kian lama kian besar. Besarnya harapan tersebut tentu tak lepas dari perkembangan zaman.

Generasi lawas yang diindikasikan konservatif, membuat mereka ”gagap” ketika zaman menuntut keadaan tersebut diubah. Dengan begitu, kegagapan tersebut mengakibatkan ide-ide atau kebijakan yang muncul tidaklah kreatif dan output-nya mengarah pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan dan produk kebijakan pemerintah. Beda halnya dengan pemimpin dari Gen Y yang umumnya dikenal antikonservatif atau menentang kebiasaan lama.

Hidup dan tumbuh pada era modern dan berteknologi, membuat para pemimpin Gen Y ini memiliki modal kreativitas dan inovatif. Kebiasaan-kebiasaan seperti kurangnya ide kreatif, birokrasi lama, atau bahkan kurang merasa dekatnya masyarakat dengan pemimpin lantaran jarang bertemu, menjadi sesuatu yang membudaya bagi generasi lawas dan itulah tentu menjadi hal mesti dihindarkan bagi pemimpin muda. Sikap antikonservatifnya terlebih dahulu harus ditunjukkan dengan aksi nyata membuang jauh-jauh kebiasaan yang tidak disukai atau bahkan merugikan rakyat.

Karena birokrasi berbelit-belit serta adanya jurang pemisah antara pemimpin dengan rakyatnya sudah tentu menjadi celah ketidakharmonisan antara pemimpin dan rakyat dan cikal bakal konflik vertikal di daerah tersebut. Pemimpin-pemimpin muda ini tentu harus memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ada pada mereka. Pemimpin muda harus menunjukkan semangat mudanya mulai dari keuletan, kedinamisan, mudah bergaul dengan generasi muda lain, serta kreatif dan mendobrak kebiasaan lama.

Ikhsan Yosarie
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Universitas Andalas

(Poros Mahasiswa Koran Sindo, Rabu 28 Juni 2017)
Sumber: Koran Sindo

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ramadan, Idul Fitri, dan Toleransi

Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan umat Islam setelah puncak ibadah puasa Ramadan selama sebulan sekaligus sarana untuk memupuk persaudaraan sebangsa dan sesama muslim seluruh belahan dunia. Kata ” ied ” berarti ”hari raya”, sedangkan fitr artinya ”kesucian”, penggabungan dua makna tersebut membuahkan makna kesuksesan, keagungan, dan kesucian. Idul Fitri selain sebagai momentum mengumandangkan kalimat takbir dan salat Idul Fitri berjamaah di masjid, juga sebagai aktivitas solidaritas yang berbarengan dengan aktivitas berbagi makan-makanan, silaturahmi, dan saling memaafkan sehingga kesalahan yang lusa yang telah dilakukan bisa kembali menjadi suci kembali. Itu semua sudah cocok dengan budaya Indonesia yakni, ”gotong-royong” dan Bineka Tunggal Ika. Nilai sosial Idul Fitri pun menuai titik temu dengan nilai-nilai kebersamaan, kebebasan dan kesejahteraan. Namun itu semua masih jauh panggang dari api. Di mana akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan agama sebaga...

Bersatu Berantas Korupsi

Korupsi di negeri ini seperti sudah menjadi penyakit kronis. Sakitnya sudah mencapai level membahayakan. Sudah waktunya diobati supaya tidak menular dan menjangkiti yang lain. Kasus e- KTP yang saat ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu bukti nyata. Kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu memunculkan nama-nama besar yang diduga terlibat. Hal tersebut sontak mengejutkan publik. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan hasil pengusutan kasus ini. Persidangan yang terkesan tertutup maupun dugaan adanya intervensi dari berbagai pihak semakin menggelitik benak masyarakat dan menanti akhir dari kasus ini. Keadilan dan keberanian lembaga berwenang tentu dinantikan dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Sudah cukup rasanya publik lelah menyaksikan ketidakadilan sehingga muncul berbagai dugaan seperti adanya intervensi. Jika hal tersebut terus berlangsung, yang dikhawatirkan adalah rasa tak acuh terhadap permasalahan negara. Kekecewaan yang menumpuk terhadap pe...

Kontrol Korupsi sejak Dini

Korupsi bermula dari ihwal kecil yang tanpa kita sadari akan menjadi besar. Mulai dari kata ” ah tidak apa-apa toh cuma dikit ini ” yang tanpa kita sadari mengantarkan kita ke penjara. Mengapa korupsi? Karena, ada ketidakpuasan dari diri sendiri yang menyebabkan ingin mengambil langkah lain untuk memuaskan hasrat tersebut. Jika di Negara Tirai Bambu koruptor di hukum mati, bagaimana dengan Indonesia? Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak problem mengenai korupsi karena institusi hukum ini dikhususkan untuk memberantas korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia pada 2016 menempati peringkat ke-90 dari negara terbersih di dunia. Negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia menempati peringkat teratas. Sedangkan negara paling korup diperoleh oleh Korea Utara, Sudan Selatan, dan Somalia. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kinerjanya dalam memberantas...